NERACA

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Achir Chaniago mengatakan pihaknya sedang mematangkan kajian mengenai improvisasi kerja sama, yakni kerja sama pemerintah, swasta, dan masyarakat. "Sistemnya belum ditetapkan. Itu akan jadi model sendiri, dari pengembangan PPP (Public-Private Partnership/Kerja Sama Pemerintah Swasta)," kata dia di Jakarta, Jumat.

Skema improvisasi PPPP (Public-Private People Partnership), seperti disampaikan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas Arifin Rudiyanto berasal dari rencana pengembangan pelabuhan berskala besar oleh investor asal Jerman di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Usulan PPPP muncul didorong keinginan untuk memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Arifin mengatakan pemerintah provinsi NTB dan investor Jerman ingin menawarkan kepemilikan saham di lahan tersebut kepada masyarakat. Hingga saat ini, ujar Arifin, Pemprov NTB dan investor tersebut masih mendalami kerangka kerja untuk skema PPPP tersebut.

Menteri Andrinof mengatakan pemerintah perlu membuat peraturan sebagai landasan hukum untuk penerapan skema tersebut. Bappenas juga masih melihat minat dan keinginan masyarakat di lahan-lahan lokasi proyek infrastruktur mengenai skema ini.

Berdasarkan penelusuran Antara, dalam regulasi baru kerja sama pemerintah dan basan usaha yakni Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, sebenarnya sudah terdapat ketentuan bentuk badan usaha yang bisa melibatkan masyarakat. Dalam peraturan itu disebutkan badan usaha yang bekerja sama dengan pemerintah, bisa berupa Perseroan Terbatas dan juga badan usaha lainnya seperti Koperasi.

Sementara itu, Pengamat ekonomi Enny Sri Hartati mengatakan bahwa, partisipasi masyarakat dalam bentuk penyertaan saham di lahan proyek infrastruktur harus membutuhkan legalitas kedudukan masyarakat tersebut.

Dari sejumlah regulasi terkait infrastruktur, kata dia, legalitas kedudukan masyarakat tersebut harus berbentuk badan usaha. "Maka dari itu, apakah maksud wacana PPPP (public-private people partnership) ini , masyarakatnya dalam bentuk koperasi atau bagaimana," kata dia.

Diakui oleh Direktur Pengembangan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bastary Pandji Indra. Menurut dia negara-negara tetangga punya cerita yang lebih sukses dibandingkan Indonesia dalam hal PPP. "Filipina 20-30 proyek bisa deliver per tahun. India dalam 5 tahun bisa 500 proyek yang jalan. Indonesia 20 proyek dalam 5 tahun, itu pun konstruksi belum selesai," ungkap Bastary.

Menurut Bastary, ada berbagai masalah yang menghambat realisasi proyek PPP. Pertama adalah belum adanya komando atau koordinator utama yang berkedudukan di bawah presiden untuk menangani proyek skema PPP. Saat ini, proyek PPP hanya di bawah payung direktur di bawah deputi. Padahal proyek KPS melibatkan banyak Kementerian/Lembaga.

"Masalah institusi yang didengar untuk komando. Kemudian perlu institusi yang review dan evaluasi pelaksanaan investasi PPP. Bappenas cukup, tapi level harus kedeputian. Kalau perlu di bawah menteri. Di Korea berada di bawah komando menteri, di Malaysia di bawah Perdana Menteri, India di bawah Perdana Menteri, Filipina di bawah presiden," jelasnya.

Masalah kedua, lanjut Bastary, adalah lahan. Contohnya adalah proyek PLTU Batang, Jawa Tengah. "Maka kita alokasikan dana untuk lahan, bikin task force, bikin satgas khusus. Kemudian ada regulasi, pembiayaan, lahan, delivery mechanism. Ini harus dibenahi," sebutnya.

Bastary menjelaskan, kebutuhan dana untuk proyek infrastruktur hingga 2019 mencapai Rp 4.400 triliun. Sebanyak 36% akan dibiayai melalui skema PPP. "Itu saja memperlihatkan betapa pentingnya PPP. Pemerintah biayai 41%, sisanya BUMN. Total selama 5 tahun nilai proyek infrastuktur US$ 399,6 miliar atau setara Rp 4.400 triliun," paparnya.