Menko Pastikan Bunga KUR Turun Mulai Juli 2015

NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil memastikan penurunan tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro dari 22% menjadi 12% akan berlaku efektif mulai 1 Juli 2015. "Kami ingin bank lebih efisien, karena itu ditetapkan (penurunan KUR) 12 %, dan agar bank juga "comfort" diberikan subsidi 7,0% termasuk imbal jasa penjaminan," ujarnya usai rapat koordinasi membahas KUR di Jakarta, akhir pekan lalu.

Sofyan menjelaskan skema pemberian KUR terbaru ini akan memberikan efisiensi bagi sektor perbankan dan perusahaan penjaminan serta kemudahan bagi para nasabah yang ingin mendapatkan bantuan pembiayaan. Ia mengatakan pemerintah ikut menambah dana subsidi bunga yang ditanggung dari realokasi APBN kurang lebih sebesar Rp600 miliar, sehingga total pemerintah memberikan subsidi bunga kepada bank sebesar Rp1 triliun.

Beban subsidi yang diberikan kepada bank ini, lanjut dia, akan mendukung penyaluran KUR yang akan diberikan kepada sektor riil, sektor ritel dan tenaga kerja Indonesia sebesar Rp30 triliun hingga akhir tahun 2015. "KUR ini berlaku untuk sektor nonperdagangan dan nonjasa. Kalau semua harus pindah kemari maka subsidi tidak cukup. Jadi ini program baru yang diujicobakan sambil kami evaluasi. Tahun depan kami kaji, dengan kemungkinan alokasi yang lebih besar," ujar Sofyan.

Sementara, bank-bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR antara lain BRI, BNI, Bank Mandiri serta enam bank pembangunan daerah (BPD). Khusus untuk penyaluran KUR bagi TKI, ada tambahan dua bank swasta yaitu BII-Maybank dan Bank Sinarmas. Sofyan mengharapkan penurunan tingkat bunga KUR itu akan mendukung usaha kecil menengah agar tidak kesulitan dalam mengangsur pinjaman dan mendapatkan kemudahan dalam mengembangkan usahanya.

"Selama ini hambatannya UKM kita tidak ada jaminan. Makanya kita jaminkan, karena bunga saat ini terlalu mahal, walaupun mereka bisa membayar. Dan kalau bisa mendapatkan bunga lebih rendah, mereka bisa mendapatkan "saving" agar usahanya makin berkembang," katanya.

Menurut pengamat perbankan Dilan Batuparan, sudah seharusnya bunga KUR 12%. "Jadi jangan korporasi dapat bunga 10%-11%, sedangkan yang UMKM malah lebih tinggi, maka memang segitulah bunga perbankan industri," jelasnya.

Meski begitu, Dilan belum bisa memastikan apakah penurunan bunga KUR ini bakal efektif dalam mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau tidak. Baginya, pengaruh suatu kebijakan bisa ditransmisikan melalui perbankan.

Dia menjelaskan, secara teoritis tingkat bunga merupakan konsekuensi dari risiko. Melalui KUR, maka pemerintah secara tak langsung memberikan jaminan, bila pelaku UMKM-nya tak bayar bank boleh ganti dari dana KUR, sehingga risikonya berkurang jauh.

Dilan menambahkan, volume dana KUR di APBN saat ini sekitar Rp 6 triliun sampai Rp 8 triliun. "Nah Rp 8 triliun ini bisa nggak membuat apa yang ditargetkan terpenuhi, semakin banyak tidak UKM yang memperoleh KUR," tuturnya.

Sebelumnya, kebijakan penurunan suku bunga KUR itu diputuskan dalam Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada pekan lalu. Rapat tersebut dihadiri Menko Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, dan lainnya. bari

BERITA TERKAIT

DIALOG KEPALA NEGARA DENGAN KALANGAN PENGUSAHA - Presiden: Ancaman Resesi 1,5 Tahun ke Depan

Jakarta-Presiden Jokowi terus mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan berhati-hati menghadapi ancaman resesi ekonomi dalam 1-1,5 tahun ke depan. Karena, menurut…

Dituntut Inovasi dan Bersaing Global - Pengusaha Muda Jangan Bergantung Proyek Pemerintah

NERACA Jakarta – Keterlibatan peran swasta dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, sangat diperlukan khususnya para pengusaha muda. Hanya saja, peran…

Kemenhub Diminta Kembangkan Logistik Dukung Pertumbuhan

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berharap agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersungguh-sungguh mengembangkan transportasi logistik guna mendukung…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

STOK BERAS NASIONAL MENCAPAI 2,5 JUTA TON - Bulog: Tak Perlu Impor Beras Hingga Maret 2020

Jakarta-Dirut Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso menegaskan, Indonesia tidak perlu melakukan impor beras hingga 2020. Ini karena pasokan beras…

Kebijakan Cukai Rokok Jangan Sampai Beratkan Petani

NERACA Jakarta – Keputusan pemerintah menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen dan Harga Jual Eceran (HJE) sebesar 35 persen mendapatkan…

UPAYA MENARIK INVESTOR DATANG KE INDONESIA - “Omnibus Law” Pangkas Aturan Penghambat

Jakarta-Pemerintah siap menerbitkan omnibus law yang akan menjadi payung hukum menyatukan semua peraturan menjadi satu undang-undang (UU). Skema ini diterapkan…