NERACA

Bandung - Berbagai alternatif pembiayaan nonbank kini banyak tersedia bagi koperasi dan UKM di seluruh Indonesia, setelah Kementerian Koperasi dan UKM menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga dan industri pembiayaan nonbank.

Asisten Deputi Urusan Asuransi dan Jasa Keuangan Kementerian Koperasi Toto Sugiyono di Bandung, Kamis, mengatakan pihaknya berupaya mencari alternatif pembiayaan untuk mempermudah KUKM dalam memperkuat modal. "Selama ini banyak para pelaku koperasi dan UKM yang kesulitan mengakses modal dari bank, sehingga perlu ada alternatif pembiayaan bagi mereka," ucap Toto.

Selain itu, ada banyak nilai tambah yang didapatkan dari industri keuangan nonbank. Oleh karena itu, pihaknya menggandeng sejumlah lembaga yang memungkinkan semakin banyaknya industri keuangan nonbank terjun menggarap segmen KUKM.

Beberapa lembaga yang telah bekerja sama di antaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui industri keuangan nonbank-nya di antara Pegadaian, Jamkrindo, dan perusahaan pembiayaan/leasing. "Selain itu kami menggandeng Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk membiayai UKM potensi ekspor di berbagai wilayah," tuturnya.

Bahkan pihaknya juga bekerja sama dengan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) untuk membiayai dan memasyarakatkan asuransi bagi KUKM.

Dengan BPJS Ketenagakerjaan, kerja sama pun dirintis dimana jika koperasi mendaftarkan anggotanya sebagai peserta BPJS maka koperasi mendapatkan "fee" sebesar 7 persen dari premi yang dibayarkan yang bisa dikembalikan ke kas koperasi sebagai SHU. "Di samping itu jika masa keanggotaan BPJS sudah mencapai satu tahun maka anggota koperasi bisa mendapatkan fasilitas pinjaman lunak perumahan untuk uang muka rumah atau biaya renovasi," tambahnya.

Pihaknya mendorong lebih banyak para pelaku koperasi dan UKM untuk tidak ragu menjajal akses modal melalui industri keuangan nonbank. "Ini alternatif untuk mendapatkan pembiayaan di luar APBN. Kita akan memfasilitasi dan mendorong koperasi menggunakan lembaga pembiayaan nonbank," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama dilakukan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Terpadu Penyusunan Kelayakan Usaha bagi KUKM yang berorientasi ekspor di Soreang, Kabupaten Bandung, Jabar.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bandung Popi Hopipah mengatakan Bandung memiliki potensi UKM ekspor yang sangat besar. "UKM kami menjadi pemasok sentra-sentra industri di daerah lain bahkan hingga ke luar negeri misalnya untuk kopi, strawberry, teh, kuliner, sampai fesyen," paparnya.

Ia menyambut baik semakin banyaknya sumber alternatif pembiayaan nonbank yang mungkin dapat diakses oleh para KUKM di wilayahnya. Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman atau "Memorandum of Understanding" (MoU) antara LPEI dengan Koperasi Kopi Margahayu untuk pembiayaan ekspor kopi dari Kabupaten Bandung.