NERACA

Jakarta - Dari 14 ruas tol yang akan rencananya akan menaikkan tarif. Ternyata baru 10 ruas tol sudah memenuhi syarat. Hanya saja, kenaikan tarif tol berpotensi memicu inflasi. Padahal Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan inflasi September bisa mengalami penurunan, yakni sekitar 0,5%. Dibanding inflasi Agustus 2011 mencapai 0,9%. Namun dengan mengambil moment akhir September 2011, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kemungkinan menetapkan kenaikan tariff tol sekitar 11%.

Menurut Direktur eksekutif Mega Institut, Arif Budimanta, kenaikkan tatif tol tersebut jelas akan mendorong tekanan inflasi. Apalagi di sisi lain peningkatan mutu layanan belum sesuai standar. “Jelas, kenaikan tol akan berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Bahkan efeknya bersifat multiplier dan dirasakan semua sektor. Sehingga tidak menutup kemungkinan memicu inflasi yang cukup tinggi,” tegasnya.

Sebab, menurut anggota Komisi XI DPR F-PDIP ini, kenaikan tarif tol akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Makanya, wajar kalangan pengusaha menilai kenaikan tarif tol berpotensi membengkaknya biaya operasional. Terutama biaya transportasi angkutan barang dan distribusinya.

Arif menyebut, kenaikan biaya operasional diprediksi mencapai 5%-10 %. Tentu saja pengusaha akan membebankan biaya operasional ini kepada konsumen. Sehingga ujung-ujungnya harga barang menjadi mahal. "Tentunya kenaikan harga barang itu ditanggung konsumen," tandas Arif.

Hal yang sama dikatakan ekonom LIPI, Agus Eko Nugroho, peningkatan komponen biaya transportasi akibat kenaikan tarif tol akan berimbas langsung pada peningkatan harga barang dan jasa. “Dengan kenaikan harga yang tidak dapat terhindarkan. Maka di sinilah inflasi akan mengalami peningkatan. Meskipun yang terjadi hanya pada sektor tertentu seperti kebutuhan makanan. Tapi efek inflasinya kemana-mana,” paparnya

Distribusi kebutuhan berupa produk pangan, seperti beras, sayur, bumbu dapur, dan sejenisnya, kebanyakan melewati jalan tol. Perpindahan barang dari Lampung, Cirebon, dan daerah Jawa Barat ke Jakarta jelas akan mengalami kenaikan komponen kenaikan biaya transportasi. ”Maka, jika tariff tol itu akan naik 11%, inflasi di sektor produk pangan akan mengalami kenaikan, mungkin 5-10%,” tukas peneliti LIPI ini.

Agus mengakui, kenaikkan tarif tol tidak berbanding lurus dengan peningkatan investasi jalan tol. Karena permasalahan jalan tol masih terbelit soal pembebasan lahan. ”Peningkatan tarif yang given (rutin tiap dua tahun) tidak pernah diiringi dengan insentif pada pengelola jalan tol, sementara pemerintah juga tidak pernah mengharuskan pengelola jalan tol meningkatkan layanannya seiring dengan kenaikan tarif,” kata dia.

Harusnya, imbuh Agus, pemerintah mengurangi beban para pengusaha dalam kenaikan tarif ini. Misalnya dengan mengurangi kemacetan atau menghilangkan biaya siluman yang membuat biaya operasional menjadi besar. Sejauh ini, kenaikan biaya tol tidak pernah diiringi dengan pengurangan komponen biaya lainnya, sehingga kenaikan tarif tol akan terus berpengaruh signifikan pada laju inflasi. ”Sejauh ini pemerintah belum maksimal dan belum konkret mengimbangi kenaikan tarif tol ini dengan kompensasi di layanan lain yang meringankan pengusaha,” ucap Agus.

Sementara itu, Ketua Organda DKI, Sudirman, mengatakan pengguna tol itu beragam, mulai dari kendaraan pribadi, transportasi umum, sampai kendaraan perusahaan. Tapi kalau kebijakan kenaikan tarif tol ini, ia berpendapat, tidak serta merta diiringi dengan penaikan tarif transportasi umum ataupun kenaikan harga produk pengusaha. ”Tarif tol naik juga tidak pernah ada demo,” jelasnya.

Pasalnya, dengan mengacu UU jalan tol, kenaikan tarif tol bisa dilakukan setiap dua tahun. Mungkin dalam kurun waktu enam tahun tarif tol bisa naik sampai 50%. Tidak berarti kenaikan tarif atau kenaikan harga dilakukan. ”Memang, dalam hal ini pengusaha dirugikan, karena keuntungan mereka berkurang. Tapi, tarif tol beda dengan BBM. Kalau BBM naik jelas bisa mempengaruhi kenaikan harga dalam semua sektor karena ini (BBM) sangat krusial. Tarif tol tidak bergaris lurus dengan ongkos transportasi umum,” kata Sudirman.

Namun, seharusnya penaikan tarif tol diiringi dengan peningkatan pelayanan (tol). Ini pun (kenaikan tarif) terjadi berdasarkan keputusan dewan, dan juga kementerian. Tapi kenyataannya, anggota dewan selaku pengawas dan merupakan wakil rakyat, juga tidak menekankan untuk kewajiban soal itu (perbaikan layanan). Padahal uang dari tol sangat banyak. Itu yang dipertanyakan, uangnya lari kemana. ”Saya sendiri pesimis dengan penaikan tarif tol, layanan akan semakin membaik. Saya pun tidak punya kewenangan untuk hal itu. Anggota dewan lah yang mesti bertanggung jawab,” jelasnya

Ditempat terpisah, Direktur Utama Jasa Marga Frans Sunito mengakui kenaikan tarif tol kemungkinan mencapai sekitar 11%. Dari 14 ruas tol yang rencananya naik, 11 ruas tol di antaranya merupakan milik Jasa Marga. "Saya nggak tahu kan ada pembulatan-pembulatan. Tapi mungkin sekitar 11%, tapi nggak persis karena ada pembulatan," katanya

Frans menambahkan 11 tol milik Jasa Marga akan dinaikkan tarifnya. Ruas tol Cikampek dan Sedyatmo (bandara Soekarno-Hatta) tidak naik karena sudah dinaikkan tarifnya tahun lalu. "Kenaikan tinggal menunggu keluarnya Keputusan Menteri PU akhir bulan ini," ujarnya.

Sementara Wakil Menteri PU Hermanto Dardak mengatakan sudah ada daftar ruas-ruas tol yang akan dinaikkan, semua dievaluasi apakah sudah memenuhi standar minimal pelayanan sehingga layak dinaikkan tarifnya. "Semua sudah memenuhi persyaratan, tinggal ditetapkan. Kenaikan ini rutin 2 tahunan," kata Hermanto.

Adapun 14 ruas tol yang akan dinaikkan tarifnya adalah, tol Jakarta-Bogor-Ciawi (panjang 59 km), tol Jakarta-Tangerang (33 km), tol dalam kota Padalarang-Cileunyi (64,4 km), tol Semarang Seksi A,B,C (24,75 km), tol Surabaya-Gempol (49 km), tol Palimanan-Kanci (26,3 km), tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang/Cipularang (58,5 km), tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (42,70 km), tol Serpong-Pondok Aren (7,25 km), tol Tangerang-Merak (72,45 km), tol Ujung Pandang tahap I dan II (6,05 km), tol Ulujami-Bintaro (5,55 km), tol Dalam Kota, dan lingkar Luar Jakarta. **