NERACA

Jakarta - Kepala Seksi Penyusunan Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Ditjen Dikdas Kemdikbud Tagor Alamsyah Harahap mengatakan bahwa pihaknya kekurangan persediaan guru karena banyaknya guru yang pensiun pada tahun ini. "Tahun ini, sebanyak 26.000 guru di Tanah Air akan pensiun. Sampai saat ini, belum ada persiapan, siapa yang akan menggantikan," ujar Tagor dalam diskusi media di Jakarta, Rabu (24/6).

Guru yang pensiun tersebut merupakan guru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Guru yang akan pensiun tersebut merupakan lulusan dari Sekolah Pendidikan Guru (SPG) pada masa itu. Provinsi yang paling banyak guru pensiunnya adalah Jawa Barat. Sementara, saat ini jumlah guru yang telah ikut Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) baru 10.000 guru.

"Persediaan guru lulusan PPG terbatas. Masih banyak yang harus dilakukan untuk mengejar kekurangan guru tersebut. Salah satu upayanya adalah menggesa guru-guru yang belum ikut untuk segera mengikuti PPG. Saat ini, tak hanya lulusan lembaga pendidikan tinggi kependidikan (LPTK) yang bisa ikut program PPG, namun juga non-LPTK yang ditunjuk. Kalau guru ingin mengikuti PPG sendiri, dipersilahkan," cetus dia.

PPG juga terbuka bagi para sarjana non-kependidikan, terutama untuk program studi khusus yang keahliannya sangat diperlukan. PPG dilangsungkan di 17 LPTK yang ditunjuk oleh Kemdikbud. PPG berlangsung selama satu tahun dengan jumlah peserta akan disesuaikan dengan kebutuhan guru secara nasional.

Pakar pendidikan Dr Muhdi mengatakan ledakan pensiun atau pensiun guru dalam jumlah besar-besaran terutama guru SD sebenarnya sudah terjadi sejak 2012 lalu, dan akan berlangsung sampai 2018-2020. Ledakan pensiun guru SD yang sudah terjadi dan berlangsung sampai beberapa tahun ke depan sebenarnya berkaitan dengan penggalakan SD-SD Inpres di berbagai wilayah pada era 1970.

Hal serupa juga sempat dikatakan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo. Ia mengatakan bahwa Indonesia kekurangan tenaga guru. Sekolah dasar kini membutuhkan 400 ribu guru. Itu belum termasuk kebutuhan guru di tingkat pendidikan lainnya.

“Sekarang terjadi kekurangan guru dan pemerintah akan melengkapinya dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, Kementerian PAN dan kementerian Dalam Negeri agar kekurangan guru SD segera dicukupi,” kata Sulistyo.

PGRI juga meminta pemerintah lebih memperhatikan nasib guru honorer. Pihaknya mengusulkan format penyelesaian dua masalah guru honorer. Yaitu dari sisi kepegawaian dan kesejahteraan. Menurut Sulistyo, pemerintah belum mampu melaksanakan namun malah melanggar UU Guru dan Dosen pasal 15 dan pasal 14. Di pasal itu diatur bahwa guru yang dipilih satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah atau pemerintah pusat berhak memperoleh penghasilan berdasarkan perundang-undangan.

Mengenai status guru bantu, sambung Sulistyo, presiden berjanji akan mengangkat menjadi PNS dalam waktu tiga tahun. Jumlah guru bantu yang belum diangkat saat ini sekitar enam ribu. “Kami berharap pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi ada sejarah baru, bisa mengatur penghasilan minimal untuk guru termasuk guru non-PNS,” imbuh Sulistyo.