Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Industri dan Perdagangan

Kuartal-1 tahun 2015,pertumbuh-an ekonomi hanya mencapai 4,7%. Angka capaian ini nampak nya membuat presiden tidak puas dengan kinerja para anggota kabinetnya di bidang ekonomi yang dinilai belum mampu membuat terobosan kebijakan.Pertumbuhan rendah penyebabnya dipengaruhi oleh faktor eksternal,dan juga dipengaruhi oleh kondisi internal.

Masalah waktu bongkar muat dinilai oleh presiden belum mengalami perubahan, yaitu masih memerlukan waktu 5,5 hari dari targetnya yang ditetapkan 4,7 hari. Waktu bongkar muat di Tanjung Priok adalah terlama di Asia, dan karena itu, presiden meminta agar titik-titik penghambat di pelabuhan dapat segera di atasi.

Patut diduga bahwa titik-titik hambatan dalam proses bisnis tidak hanya terjadi di pelabuhan saja,tetapi bisa terjadi di wilayah kerja yang lain di pusat maupun di daerah. Negeri ini telah lama mempunyai problem sumbatan pelayanan birokrasi, dan jeleknya kasusnya terus berulang. Di tahun 80-an hingga 90an, pemerintah saat itu banyak mengeluarkan kebijakan deregulasi di bidang ekonomi yang langsung dipimpin oleh presiden.

Tujuannya adalah menghilangkan seluruh hambatan regulasi,birokrasi dan sistem pelayanan yang menghambat kegiatan investasi dan kegiatan ekspor dan impor, termasuk kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Sistem perizinan disederhanakan dan sebagainya. Namun jika kita lihat yang terjadi sekarang, nampaknya sistem regulasi, birokrasi dan sistem pelayanan kambuh lagi sehingga menimbulkan hambatan dalam wajahnya yang baru, dan dampaknya adalah terjadi inefisensi dalam kegiatan produksi, distribusi akibat pelayanan publik yang menghambat.

Sistem nasional, dan daerah provinsi/kabupaten/kota dalam pelayanan publik harus dikaji ulang secara menyeluruh. Kajian ini sudah sangat mendesak dan urgen untuk dilaksanakan karena instansi pemerintah di pusat maupun daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing diberi kekuatan hukum yang sangat kuat melalaui berbagai peraturan perundangan yang banyak dikeluarkan pasca reformasi tahun 1998.

Secara vertikal masing-ma-sing instansi pusat/daerah sangat kuat untuk melaksanakan berbagai kebijakan sektor yang mandatnya diberikan oleh peraturan perundangan,termasuk di dalamnya menyangkut mengenai sistem pelayanan publik di pusat/daerah pada pembinaan dan pe-ngembangan sektor yang bersangkutan apakah di sektor pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, maupun di sektor keuangan (Bea Cukai dan pajak), dan belum lagi yang dilakukan di pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Secara horizontal akibatnya banyak terjadi disharmonasi dalam koordinasi sehingga kalangan dunia usaha sering menyebutnya terjadi tum-pang tindih, tidak ada kepastian hukum yang ujungnya harus diselesaikan di lapangan dengan segala konsekwensinya. Kebijakan ekonomi saat ini adalah tidak lebih baik dengan yang dilakukan di era orde baru, dimana saat itu, pemerintah banyak membuat kebijakan deregulasi dan debirokratisasi untuk memperbaiki kinerja ekonomi, khususnya dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor.