NERACA

Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam meminta pemerintah serius membenahi jalur distribusi barang untuk memastikan pasokan ke berbagai daerah, sehingga mampu mengantisipasi ancaman kenaikan inflasi pada Ramadhan hingga Idul Fitri 1436 Hijriah. "Hasil dari reses kami (Komisi XI DPR) ke daerah, masalah utama dari naiknya laju inflasi di daerah karena 'supply side'. Jadi kami sangat meminta keseriusan pemerintah untuk mengatasi hal ini," katanya, seperti dikutip laman Antara, Selasa (23/6). .

Ecky mengatakan hal tersebut merupakan fokus yang harus dibenahi, beriringan dengan penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah oleh Bank Indonesia dan pemerintah. "Pemerintah juga jangan ragu, misalkan untuk menyediakan bantalan fiskal untuk memastikan ketersediaan barang di daerah," ujar Ecky yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Selain mengendalikan laju inflasi, anggota Komisi XI lainnya juga meminta pemerintah dan BI mengembalikan nilai tukar rupiah yang selama ini terus tertekan, ke nilai fundamentalnya. Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional DPR Ahmad Najib Qudratullah mengkritisi pemerintah dan BI karena volatilitas nilai tukar rupiah telah berada jauh di atas asumsi yang dicanangkan dalam APBN Perubahan 2015 sebesar Rp12.500.

Akibatnya, lanjutnya, daya beli masyarakat telah tergerus selama triwulan I 2015. Pun, konsumsi domestik terjerembab, ditandai lesunya konsumsi dunia usaha akibat mahalnya biaya impor barang modal dan bahan baku. "Rupiah sekarang anjlok, masyarakat akhirnya menderita. Pemerintah dan BI harusnya bisa menjaga volatilitas agar tidak terlalu jauh dari yang diasumsikan di APBN," kata dia.

Pengendalian laju inflasi dan nilai tukar rupiah tersebut menjadi catatan mayoritas anggota Komisi XI DPR saat memberikan persetujuan untuk pagu indikatif sementara asumsi makro Rancangan APBN 2016, Senin malam. Mayoritas fraksi Komisi XI DPR menyetujui pagu indikatif asumsi pertumbuhan ekonomi diturunkan menjadi 5,5-6 persen dari 5,8-6,2 persen, inflasi empat persen plus minus satu persen, tingkat suku bunga perbehandaraan negara (SPN) 4-6 persen, dan kurs Rp13.000-13.400 per dolar AS.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahdalia meminta anggotanya menjaga stabilitas harga pangan selama bulan suci Ramadhan 2015. Sebagian besar anggota bergerak di bidang distribusi, ritel, dan perdagangan diminta agar berpartisipasi dalam menjaga stabilitas harga. "Kami sudah minta agar semua anggota Hipmi menjaga stabilitas harga. Bila pun terjadi kenaikan semestinya masih pada taraf harga yang wajar," ujar Bahlil.

Bahlil mengatakan, pihaknya tidak akan mentolerir bila ada anggota yang ketahuan melakukan penimbunan dan mengakibatkan harga barang ikut melonjak. "Tidak akan kami tolerir ada sanksinya," lanjutnya. Ia mengatakan, stabilitas harga pangan dan barang selama Ramadhan sangat tergantung pada kapasitas produksi dan distribusi. "Untuk anggota kami yang berbisnis di produksi, kami harap segera meningkatkan kapasitas produksi. Memang hambatannya di bulan puasa, tapi ini tidak bisa jadi alasan produksi kita menurun. Justru harus ditingkatkan, termasuk pasokan bahan bakunya," jelasnya.

Sedangkan pada tingkat distribusi, Hipmi meminta anggotanya memperkuat armada pengangkutan baik laut, udara, maupun darat. Dengan kapasitas yang ditargetkan naik sampai 20 persen dari biasanya. Sebab itu, Hipmi meminta agar pemerintah mempercepat perbaikkan jalan dan jalur distribusi secepatnya, agar tidak terjadi eskalasi biaya distribusi.

Bahlil mengatakan, kenaikan harga menjelang dan saat ramadhan telah menjadi tradisi. Kenaikannya mencapai 30 persen. Namun kenaikkan tersebut sebenarnya dapat ditekan bila pemerintah dapat melakukan monitoring, mengurangi hambatan distribusi, memperpendek rantai pasokan, dan memperbaiki jalur distribusi jauh hari sebelum Ramadhan. "Sehingga inflasi selama Ramadhan dan Idul Fitri ini masih terkendali," pungkasnya.

Saat ini, Hipmi mempunyai anggota sekitar 45.000 pengusaha yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sebagian bergerak dalam usaha perdagangan, konstruksi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, keuangan, industri kreatif hingga korporasi.