NERACA

Jakarta –  Pengamat ekonomi Enny Sri Hartati menilai pemerintah perlu segera membentuk instrumen pengendali harga tanah guna mencegah aksi spekulan harga pada lahan-lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan infrastruktur. "Acuan dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sudah seperti formalitas saja. Kenyataannya banyak harga lahan yang lepas landas di atas nilai NJOP ketika lahan tersebut akan dijadikan lokasi proyek tertentu," kata Enny di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Enny menuturkan instrumen pengendali harga tanah ini harus berkekuatan hukum agar benar-benar menimbulkan kepastian harga lahan. Bentuk instrumen tersebut, ujar Enny, dapat berupa Peraturan Presiden. "Sehingga benar-benar negara itu hadir dalam kepentingan umum. Bentuknya bisa seperti Perpres Penetapan Harga Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting yang baru diterbitkan," kata dia.

Dia menjelaskan instrumen pengendali tersebut dapat mengatur batas atas harga tanah sesuai wilayah-wilayah yang telah ditetapkan pemerintah. Gagasan ini juga timbul dari rendahnya tingkat kesuksesan (success rate) sejumlah proyek infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir. Kegagalan tersebut dikarenakan fluktuasi harga lahan yang akhirnya selalu menunda pengerjaan konstruksi fisik.

Presiden Joko Widodo telah meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk membenahi masalah pembebasan lahan yang terus mengganjal pembangunan infrastruktur. Presiden juga meminta semua Kementerian teknis infrastruktur untuk tidak ragu dalam merombak peraturan-peraturan yang selama ini justeru menghambat pembangunan infrastruktur.

"Kalau ada aturan seperti PP yang menghambat harus diubah, jangan sampai mempersluit jangan diterus-teruskan," kata Presiden saat peresmian Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) di Gerbang Tol Cikopo Purwakarta, Sabtu (13/6). Pembebasan lahan Jalan Tol Cipali sepanjang 116,75 kilometer memakan waktu enam tahun, padahal pengerjaan konstruksi fisiknya hanya 2,5 tahun.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghada mengatakan, harga tanah semakin melonjak dan hingga kini belum ada lembaga yang kredibel menjadi instrumen pengendali lonjakan tersebut. "Saat ini harga tanah semakin hari bertambah naik tanpa ada instrumen yang dapat menahannya, sehingga semua diserahkan pada mekanisme pasar," katanya.

Menurut dia, bila program sejuta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah digulirkan pemerintah namun harga tanah semakin hari bertambah naik, maka tidak ada bedanya dengan rumah komersial umum biasa. Dengan demikian, harga rumah tersebut dinilai semakin lama bertambah tidak terjangkau juga. "Dan akhirnya program sejuta rumah hanya sebatas mimpi," kata Ali.

Indonesia Property Watch menilai bahwa kesiapan tata ruang sebuah daerah yang disertai dengan kesiapan bank tanah milik pemerintah akan menjamin ketersediaan rumah untuk rakyat. Ia mencontohkan bila di tanah pemerintah dipatok harga tanah Rp500.000 per meter persegi, sedangkan di sebelahnya tanah komersial, maka kenaikan tanah komersial itu dinilai akan tidak terlalu tinggi lagi.

"Peran ini yang seharusnya diberlakukan pemerintah terkait konsep bank tanah. Konsep bank tanah sebenarnya sudah dilakukan pada zaman orde baru dengan konsep lisiba (lingkungan siap bangun) dan kasiba (kavling siap bangun). Peran swasta dalam penyediaan public housing sepertinya tidak boleh terlalu dominan lagi," katanya.