NERACA

Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri mengatakan Indonesia sebagai poros maritim dunia akan bisa terwujud bila ada kebijakan politik ekonomi yang kondusif serta dukungan perbankan untuk sektor-sektor ekonomi kelautan. "Saat ini, dukungan perbankan untuk sektor-sektor ekonomi kelautan dan perikanan masing sangat minim. Suku bunganya tinggi dan persyaratannya sangat ketat," kata Rokhmin Dahuri di Jakarta, Kamis (18/6).

Guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) itu mengatakan suku bunga pinjaman perbankan Indonesia pada 2014 merupakan yang tertinggi, yaitu mencapai 14 persen. Angka tersebut sangat jauh bila dibandingkan negara-negara lain seperti Malaysia (4,8 persen), Filipina (5,7 persen), Singapura (5,4 persen) dan Thailand (7,1 persen), Australia (tujuh persen) dan Jepang (1,4 persen) "Kredit perbankan untuk sektor perikanan dan kelautan juga sangat minim. Pada 2014, kredit perbankan untuk sektor perikanan hanya 0,29 persen dari total kredit. Paling besar, yaitu 26,94 persen untuk sektor perdagangan besar dan eceran," tuturnya.

Karena itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Maritim itu mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan politik ekonomi; baik fiskal, moneter, otonomi, hubungan pemerintah dengan DPR serta penegakan hukum; yang kondusif. Dia juga mengusulkan adanya kebijakan perbankan berupa bank maritim sehingga lebih memudahkan sektor-sektor ekonomi kelautan dan perikanan mendapatkan kredit usaha.

Bila dukungan perbankan dapat terealisasi, Rokhmin mengatakan Indonesia sebagai poros maritim dunia akan dapat terealisasi dan dapat mengatasi berbagai permasalahan utama bangsa di tingkat internal maupun nasional. "Dalam jangka panjang, wujud poros maritim dunia adalah negara maritim yang maju, adil makmur dan berdaulat berbasis ekonomi kelautan, pertahanan keamanan serta budaya maritim. Indonesia juga akan menjadi rujukan dunia dalam bidang kelautan," katanya.

Sebelumnya, Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Irwan Lubis mengatakan bahwa pihaknya mendorong industri perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor kelautan dan perikanan. Ia mengatakan kontribusi perbankan dalam penyaluran kredit ke sektor maritim baru mencapai Rp17,6 triliun per Desember 2014.

Porsi kredit ke sektor maritim baru mencapai 0,49% dari total kredit yang disalurkan industri perbankan Rp3.600 triliun. Kredit yang disalurkan perbankan ke sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp17,6 triliun tersebut sebesar 75% berupa kredit modal kerja dan 25% untuk modal investasi. "Tahun ini, kami menargetkan industri perbankan bisa tumbuh 67% untuk sektor kelautan dan perikanan sehingga akhir tahun bisa mencapai Rp28 triliun hingga Rp29 triiliun," ujarnya.

Bahkan, Irwan menambahkan potensi penyaluran kredit kelautan dan perikanan dari industri perbankan bisa mencapai Rp100 triliun. OJK mengklaim industri perbankan antusias menyalurkan kredit ke sektor kelautan dan perikanan meskipun memiliki risiko yang tinggi. Perbankan akan menyalurkan kredit ke sektor kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir yakni perkapalan, modal kerja nelayan, cold storage, sentra produksi termasuk pengolahan hasil laut, pembiayaan rumput laut, transportasi kapal bagi daerah yang belum terjangkau, dan pembangunan pelabuhan.

Irwan menambahkan potensi sektor maritim, kelautan dan perikanan ini sangat tinggi yang mampu mendongkrak kredit produktif bank. "Bank dapat memperdalam modalnya dengan menggarap pasar maritim ini karena sangat tinggi potensinya dan bisa menambah rasio kredit produktif yang telah kami tetapkan pada 2018," ucapnya.

OJK juga mempunyai program Jangkau, Sinergi dan Guideline (Jaring). Jaring merupakan program yang menggandeng bank, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) untuk meningkatkan pembiayaan ke sektor kelautan dan perikanan. Penyaluran kredit dilakukan melalui delapan bank yang telah ditetapkan OJK yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Danamon Indonesia, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), Bank Permata, Bank Bukopin, dan BPD Sulselbar.