NERACA

Jakarta – Direktur Indef Enny Sri Hartati menilai pembentukan badan pengelola dan segera dipungutnya dana pengembang sawit (CSF) menunjukkan keseriusan untuk mengembangkan bahan bakar nabati, dalam hal ini jenis biodiesel. Ia mengatakan, pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) tidak bisa ditumpukan kepada APBN semata untuk itu harus dicari sumber dana lainnya seperti pembentukan CPO Fund tersebut. “Semangatnya sangat baik untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan beralih kepada penggunaan bahan bakar nabati. Untuk itu, keberadaan BLU akan menjadi penting,” tegas Enny di Jakarta, Kamis (18/6).

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah pentingnya good corporate governance dalam pengelolaan BLU tersebut seperti transparansi berapa besar penggunaan dana untuk pengembangan biodiesel, penampungangan pengunaan dana hasil pungutan nantinya seperti apa karena itu semua menjadi titik krusial. “Harus ada Governance dalam pengelolaan dana di BLU tersebut sehingga tidak ada penyimpangan dalam penggunaannya. Mekanisme penggunaan dana dan pengembangan BBN menjadi sangat penting didalam BLU tersebut. Meski ini tidaklah mudah,” tambah Enny.

Masih adanya penolakan yang dilakukan oleh pelaku industry hilir kelapa sawit, menurut Enny harus dicarikan solusinya dengan mengajak mereka untuk duduk bersama dan memberikan solusi terhadap keberatan tersebut seperti memberikan pengurangan pungunan atau subsidi kebijakan dalam hal lain. “Tentu nya setiap kebijakan yang diambil aka nada pihak yang keberatan meski saya kita kemarin semua sudah setuju. Untuk indusitri hilir harus dicarikan solusinya sehingga kebijakan yang bagus ini bisa berjalan. Kebijakan pungutan ini jangan digebyahuyah semua tapi harus ada penyesuaian,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi, Rida Mulyana mengatakan, ketergantungan energi kepada negara lain sangat berbahaya karena itu perlu diupayakan untuk memaksimalkan potensi sumber -sumber energi alternatif menggantikan energi fosil.

Sumber energi alternatif yang cukup banyak dimiliki Indonesia antara lain sawit. Pasokan kelapa sawit Indoensia saat ini sangat melimpah sehingga tidak perlu menambah luas lahan sudah mencukupi kebutuhan. “Memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian dan meminimalkan penggunaan minyak bumi merupakan prioritas kebijakan pengembangan energi,” kata dia.

Pemerintah telah mencanangkan mandatory BBN sebesar 15 persen tahun ini dan 20 persen untuk tahun 2016 mendatang. Pencampuran 10 persen tidak mengganggu kinerja mesin dan pencampuran 20 persen sudah dilakukan tes dengan hasil tidak ada permasalahan signifikan. “Pencampuran ini manfaatnya segudang antara lain, mengurangi ketergantungan kita terhadap impor solar yang makin tinggi dan akan terus semakin tinggi, campur dengan sawit karena pasokan kita melimpah, tanpa menambah lahan sawit karena masih melimpah,” lanjut Rida.