NERACA
Jakarta - Niat pemerintah Indonesia kembali aktif dalam dalam organisasi negara eksportir minyak dunia atau Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) kian kuat. Alasan pemerintah kembali aktif setelah mundur sejak 2008 adalah untuk menjaga pasokan minyak dan memotong mata rantai pembelian minyak. Dengan kembali masuk menjadi anggota OPEC, harapannya Indonesia dapat mengamankan pasokan minyak karena langsung membeli dari produsen dan menutup ruang bagi para mafia migas yang selama ini memainkan harga minyak.

Untuk mewujudkan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said telah menghadiri konferensi OEC pada tanggal 3 dan 4 Mei 2015 lalu di Wina. Persetujuan sudah dikantongi dari enam anggota OPEC, tinggal digelar rapat untuk pengesahan keanggotaan Indonesia pada November mendatang.

Sudirman mengatakan, kembali aktifnya Indonesia dalam OPEC demi mempererat kembali hubungan dengan negara-negara produsen besar migas dunia. Tujuan lainnya juga untuk menjamin pasokan minyak ke Indonesia mengingat jumlah minyak impor Indonesia saat ini berada di kisaran 800.000 barel per hari (bph).

"Berada di market dan berinteraksi dengan produsen itu harus dilakukan. Nanti kami tugaskan Pertamina dalam dua tiga tahun kedepan, 70 persen dari seluruh pembelian haruslah kontrak jangka panjang," ujarnya beberapa saat lalu.

Sudirman mengatakan kendati kini Indonesia bukan lagi net eksportir masih bisa menjadi anggota OPEC. Apalagi Indonesia bakal jadi one of the biggest buyer dengan kebutuhan impor minyak 800.000 bph.

Pengamat Kebijakan Energi Yusri Usman mengingatkan kembalinya Indonesia sebagai anggota OPEC tak serta merta menghapus mafia migas yang kerap mempermainkan harga minyak. Aktifitas yang bersentuhan dengan impor minyak tetap rawan dimanfaatkan oleh kroni pemerintah dan pengusaha yang berorientasi mengejar keuntungan.

"Niatnya ingin membenahi persoalan minyak dalam negeri namun dipastikan tetap ada permainan kroni pengusaha dan elit. Itu faktanya," ungkap Yusri di Jakarta, Kamis (18/6).

Yusri juga mengungkapkan sektor energi selama ini sebagai tambang duit para korporat dan kroni pemerintah. Pasalnya, sirkulasi uang per hari dalam aktifitas sektor minyak dan gas total mencapai US$ 400 juta. Indikator besaran nominal itu, sudah termasuk seluruh biaya distribusi dan cost recovery produksi dalam negeri.

"Besaran uang dalam transaksi per hari ini akan dimanfaatkan pengusaha dan pemerintah yang berkuasa. Itu naluri manusia. Lobi-lobi semacam ini sudah biasa," ujar dia. 

Perlu diketahui, Indonesia termasuk salah satu negara Asia yang cukup tua yang masuk dalam keanggotaan OPEC. Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai anggota OPEC sejak Desember tahun 1962 lalu. Namun, pada 2008 di bawah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia memutuskan untuk tidak aktif di OPEC dan menjadi net importer sejak 2003 lalu.

Dengan kembali aktifnya Indonesia di OPEC dapat lebih intensif terlibat bersama negara anggota penghasil (produsen) minyak melobi kebijakan mengenai penentuan harga minyak yang bersifat adil. Yusri menilai optimis suplai minyak Indonesia akan sehat namun dengan catatan pemerintah harus mampu membuka akses langsung tanpa perantara dengan negara produsen minyak dan gas demi mencegah permainan harga oleh oknum tertentu.

"Harus aktif membuka akses langsung ke produsen untuk memutus mata rantai pemburu rente. Seandainya pemerintah bisa melobi langsung dengan jaminan suplai yang kuat, itu lebih bagus untuk ketahanan energi nasional. Sehingga OPEC dapat dijadikan forum lobi dengan negara produsen minyak untuk menolong kita," jelas Yusri.

Dalam kesempatan terpisah, Dosen Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta Nikolaus Loy menjelaskan Indonesia memang perlu mengamankan pasokan minyaknya. Naiknya konsumsi minyak di Asia akibat tingginya permintaan minyak India dan China semakin menempatkan Indonesia dalam posisi sulit. Kedua raksasa baru Asia itu kini sangat agresif membangun akses ke negara-negara produsen minyak di Timur Tengah dan Afrika melalui pemberian bantuan pembangunan dan militer. mohar