NERACA

Bandung - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Ny.Hj.Linda Agum Gumelar mengungkapkan, setelah Gugus Tugas PPPA berdiri di 21 provinsi dan 73 kabupaten/kota, kasus trafficking (perdagangan orang) dapat ditekan.

“Apalagi setelah sejumlah daerah menerbitkan peraturan daerah tentang pencegahan trafficking,” kata Ny.Hj. Linda Agum Gumelar pada Rakornas Evaluasi PPTPO 2011 di Hotel Panghegar, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Jum’at (23/9).

Menurut Ny.Hj. Linda Agum Gumelar, didirikannya Gugus Tugas dan diterbitkannya peraturan daerah, merupakan dua upaya dari beberapa upaya dalam mencegah kasus trafficking. Upaya lainnya adalah memberlakukan moratorium tenaga kerja ke Negara lain, pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan dan ekonomi, serta upaya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Undang-Undang tersebut, menurut Ny.Hj. Linda, perlu direvisi karena hanya mengatur tentang penempatan tenaga kerja saja. Sedangkan mekanisme dan perekrutannya, termasuk perlindungan terhadap tenaga kerja, tidak diatur secara detail.

Menteri PPPA mengungkapkan, selama periode 2005-2010, Pemerintah Indonesia telah memulangkan sebanyak 3.840 orang korban trafficking. Dari jumlah itu, 90 persen di antaranya adalah kaum perempuan dan sebanyak 882 di antaranya dari Jawa Barat.

 Bagi masyarakat Jawa Barat, menurut Gubernur Jabar Ahmad Heryawan pada suatu kesempatan kunjungan ke sejuamlah kabupaten, kasus trafficking merupakan masalah yang harus dapat diatasi dengan cepat.