NERACA

Jakarta - Dewan Pembina Yayasan Batik Indonesia (YBI), Doddy Soepardi menilai, 90% benang katun untuk bahan baku kain batik, masih diimpor. “Bahan baku batik terutama benang katun, 90% masih impor dari negara lain. Indonesia, tidak mempunyai benang katun dan harus membeli dari luar negeri,” kata Dewan Pembina Yayasan Batik Indonesia (YBI), Doddy Soepardi pada acara pameran Gelar Batik Nasional (GBN)  di Jakarta, Rabu (17/6).

Impor bahan baku, menurut Doddy, sulit dihindari jika industri benang dan kain dalam negeri masih tidak mampu penuhi kebutuhan. “Impor bahan baku dapat berguna jika produk yang dihasilkan mendapat nilai tambah yang cukup tinggi,” paparnya.

Terkait tantangan produk batik lokal terhadap perdagangan bebas dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku beberapa bulan mendatang, lanjut Doddy, pihaknya terus menyelenggarakan pameran batik. Diharapkan, produk batik lokal dapat dikenal secara luas di mata dunia sehingga produk batik luar takkan mampu menembus pasar Indonesia.

“Urgensi kita menghadapi MEA dengan menyelenggarakan pameran batik yang bekerjasama dengan berbagai instasi agar bisa dikenal lagi ke luar,” ujarnya.

Hal senada juga diungkap pengusaha Batik asal Jabar Komaruddin Kudya mengatakan hampir 80% masih impor mulai dari zat pewarna, benang, kain sutra, dan lainnya.Sehingga melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar membuat ongkos produksi melonjak ketika dikonversi ke rupiah. “Hal ini membuat kami kesulitan karena beban biaya yang mahal. Di lokal sulit didapat, karena produksi dari lokal terlebih dulu diekspor lalu diimpor kembali ke Indonesia,” katanya.

Menurutnya, margin keuntungan yang didapat akibat bahan baku yang diimpor hanya sedikit. “Kalau ada pasokan sutra dari lokal, maka harga bahan baku bisa jauh lebih murah.”

Komar mengatakan sejumlah daerah di Indonesia sebenarnya memroduksi benang sutra, tetapi belum bisa memenuhi permintaan. Dia menyebutkan per bulan pihaknya memproduksi 500 potong dengan harga untuk batik ekslusif sekitar Rp300.000 hingga Rp5 juta per potong, sementara kualitas sedang Rp100.000 hingga Rp20.000 per potong.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan akan segera menerbitkan aturan mengenai larangan impor tekstil bermotif batik ataupun desain bercorak budaya Indonesa. Ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan pemerintah pada industri berbasis budaya Tanah Air.

“Kalau tidak impornya makin lama makin tinggi dan ini merugikan para pengrajin batik, mungkin (juga) songket. Kemarin saya diberi tahu juga dari Bali, kain khas Bali juga demikian, dibuat di Cina dan diekspor ke Indonesia yang sayangnya dilakukan oleh perusahaan Indonesia,” tutur Menteri Perdagangan Rachmat Gobel.

Kekhawatiran Rachmat memang beralasan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengimpor sebanyak 282,3 ton produk batik dari berbagai negara dengan nilai mencapai US$ 5,2 miliar pada tahun 2013.

Impor terbesar berasal Tiongkok sebesar 136,8 ton, senilai US$ 2,1 juta. Setelah itu disusul oleh Italia yang mengirim produk batiknya ke Tanah Air sebesar 43,1 ton, senilai US$ 937,6 ribu. Negara lain mengekspor produk batiknya ke Indonesia adalah Hongkong, Korea Selatan, dan Jepang.

Menurut Rachmat, nilai budaya bangsa yang terkandung dalam produk tersebut harus dijaga karena tidak ternilai harganya. Selain itu, keberadaan produk tersebut juga merugikan pelaku industri domestik karena harus bersaing harga dengan produk impor yang lebih murah.

“Saya menunggu dukungan dari Menteri Pariwisata dan mungkin juga Kepala Badan Ekonomi Kreatif untuk supaya kita bisa segera men-stop daripada impor-impor yang akan menggangu, bukan hanya mengganggu industri tetapi ini ada nilai budaya yang harus kita jaga,” ujarnya.