NERACA

Jakarta – Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) siap mendukung penyebaran kontribusi industri pengolahan nonmigas ke luar Jawa sebagai bentuk pemerataan tingkat perekonomian yang juga berpotensi mengangkat kesejahteraan di seluruh daerah.

Ketua Badan Otonom Bidang Bisnis, Investasi dan UKM Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Hardini Puspasari mengatakan, bagi Hipmi persoalan menggeser industri dari Jawa keluar Jawa, bukan hal yang sulit. Pasalnya, anggota Hipmi memang tersebar di seluruh Nusantara dan memahami kebutuhan dan kemampuan daya beli masyarakat dari setiap daerah.

Data pemerintah mencatat, meski mengalami penurunan, kontribusi Pulau Jawa dalam sektor industri pengolahan nonmigas masih dominan. Secara perlahan, sektor industri pengolahan nonmigas pun mulai bergeser ke luar Jawa, dari posisi 24,63% pada tahun 2008 menjadi 27,22% pada tahun 2013. Bahkan, pada tahun 2014, pertumbuhan industri nonmigas di luar Jawa lebih tinggi (6,12%) dibanding di Pulau Jawa (5,42%).

Itu sebabnya, Hipmi mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah daerah agar proses administrasi dan birokrasi di daerah bisa berjalan baik. “Salah satunya adalah proses kemudahan perizinan di daerah, di antaranya perizinan penggunaan lahan, ruangan, dan tempat usaha lainnya,” ujarnya di Jakarta, Rabu (17/6).

Di samping itu, perlu kepastian keamanan dan kenyamanan pengusaha muda untuk berinvestasi di daerah. Pemda harus memberikan fasilitas pengawalan dari pihak keamanan bagi setiap investasi yang masuk ke daerah tersebut sehingga tidak ada beban ekonomi yang tidak perlu terjadi. Perlu juga dukungan pemda dalam menyediakan fasilitas infrastruktur memadai di setiap daerah yang akan dan telah dimasuki investasi sehingga daya saing daerah itu akan meningkat.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Perindustrian Saleh Husin menyampaikan optimismenya terhadap industrialisasi di luar Pulau Jawa, khususnya wilayah Timur, karena kekayaan sumber daya alamnya. “Mengingat wilayah Timur Indonesia sangat kaya dengan SDA, khususnya mineral dan hasil laut, maka saya memiliki keyakinan besar bahwa industrialisasi di wilayah timur akan semakin berkembang pesat,” kata Menperin.

Menperin memaparkan bahwa kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sektor industri banyak disumbang dari industri-industri yang berlokasi di Jawa, yaitu sebesar 75%. Namun, secara perlahan sektor industri pengolahan non migas mulai bergeser ke luar Pulau Jawa. Saat ini, arah kebijakan pembangunan industri nasional akan difokuskan pada pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa.

Pemerintah telah menetapkan akan membangun 14 Kawasan Industri baru di luar Pulau Jawa dan memfasilitasi pembangunan 22 Sentra Industri Kecil Menengah dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Arah kebijakan pembangunan industri juga dilakukan dengan penumbuhan populasi industri dengan target 9.000 usaha industri berskala besar dan sedang baru, di mana 50% tumbuh di luar Pulau Jawa, serta 20.000 unit IKM daya saing dan produktivitas, khususnya peningkatan nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja.

Kementerian Perindustrian terus berupaya mendorong pemerataan dan penyebaran industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan harapan kontribusi luar Pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor industri bisa ditingkatkan dari 27,22% pada 2013 menjadi sekira 40% pada 2035. Menurut Menperin, belum berkembangnya infrastruktur pendukung industri di luar Pulau Jawa menyebabkan penyebaran dan pemerataan industri relatif lambat, sehingga Kemenperin akan terus melakukan upaya guna mendorong hal tersebut.

Pemerataan industri juga sudah diamanatkan pada Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap Gubernur dan Bupati/Walikota harus menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. munib