NERACA- Wakil Presiden, Boediono menghimbau pemerintah daerah mempermudah pencairan CSR (Corporate Sosial Responsibility) dari perusahaan ke masyarakat. Dana dari perusahaan itu tak harus dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dahulu sebelum dicairkan untuk kegiatan CSR.

"Asal kita sepakat itu untuk rakyat daerah kita, sebenarnya tidak perlu uang itu harus masuk dari pintu mana, lalu keluar dari pintu mana. Bahkan bisa saja nanti, uang tersebut malah hilang di jalan," kata Boediono saat membuka acara Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta Convention Center, beberapa pekan lalu.

Menurutnya yang terpenting adalah modalitas yang harus disepakati bersama. Dana CSR itu bisa langsung diserahkan dari perusahaan kepada masyarakat atau stakeholder yang berkepentingan. Menurutnya ini jauh lebih baik daripada jika uang itu masuk dulu ke daftar APBD dan berputar di dalam sistem anggaran, sebelum sampai ke tujuan akhir.

Ia berharap bahwa nantinya pimpinan dari pemerintah daerah memikirkan modalitasnya. Menurutnya, sistem yang saat ini berlaku terlalu lama dan membuat masyarakat lama menunggu. Ia meminta pemerintah daerah membuat sistem di mana stakeholder bisa ikut serta dalam pengelolaan dana itu secara terbuka dan transparan.

Ia pun mengingatkan agar pemerintah patuh pada prinsip menjalankan pemerintahan dan tidak main-main soal anggaran yang diamanatkan oleh dunia usaha kepada pemerintah. Jika ada kepercayaan dan rasa aman dari dunia usaha, ia yakin lebih banyak perusahaan lagi yang akan terlibat dalam kegiatan CSR.

"Karena yakin bisa sampai kepada yang ingin kita tuju, yakni ke masyarakat. Kita juga rela membayar pajak, karena akan sampai juga ke kepentingan yang diinginkan," ujarnya seraya menambahkan.