NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengharapkan agar Indonesia dapat menjadi pusat keuangan syariah mengingat potensi yang dimiliki hingga saat ini sangat besar. "Saya menyambut baik pencanangan kampanye dan kita perlu berikan perhatian pada sektor jasa keuangan syariah, tumbuh pesat tapi belum optimal dari potensi yang ada," kata Presiden saat membuka program Aku Cinta Keuangan Syariah yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan di Senayan, Jakarta, Minggu (14/6).

Presiden mengatakan dengan potensi yang besar dan dikembangkan dengan baik maka bisa menjadi pusat perkembangan keuangan syariah. "Kita merupakan negara dengan lembaga keuangan mikro terbesar di dunia, negara penerbit sukuk terbesar dan satu-satunya negara yang menerbitkan sukuk retail sehingga ini bisa digunakan dan dikembangkan bila ini tercapai Indonesia bisa jadi pusat perkembangan keuangan syariah internasional, kunci pada pembangunan pemahaman masyarakat secara berkelanjutan," kata Presiden.

Sementara itu Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad mengatakan meski tumbuh pesat namun bila dibandingkan dengan jasa keuangan nasional jumlahnya masih relatif kecil. Menurut data OJK, kata Muliaman, per Maret 2015 industri perbankan syariah terdiri 12 Bank Umum Syariah dengan 22 unit usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 163 BPRS dengan total aset sebanyak Rp264,81 triliun dengan pangsa pasar 4,88 persen.

Sementara jumlah pelaku Industri Keuangan Non Bank syariah 98 lembaga di luar LKM yang terdiri dari usaha jasa Takaful (asuransi syariah) yang mengelola aset senilai Rp23,80 triliun disamping usaha pembiayaan syariah yang mengelola aset senilai Rp19,63 triliun serta lembaga keuangan syariah lainnya dengan aset senilai Rp12,86 triliun. Secara keseluruhan pangsa pasar industri keuangan non bank syariah telah mencapai 3,93 persen dibandingkan total aset Industri keuangan non bank secara umum.

Adapun pasar modal syariah yang dikembangkan dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat di Indonesia untuk berinvestasi di produk-produk pasar modal sesuai prinsip dasar syariah. Hingga akhir Maret 2015 total saham syariah yang diperdagangkan di pasar modal syariah mencapai nilai Rp3.037,46 triliun sementara sukuk korporasi yang diperdagangkan mencapai Rp7,1 triliun dan Reksadana syariah sebesar Rp11,7 triliun.

Namun, bila dibandingkan dengan Malaysia, industry keuangan syariah Indonesia masih cukup tertinggal. Malaysia, masih tercatat sebagai negara dengan aset keuangan syariah terbesar di Asia Tenggara dan di dunia. Nilainya pada Desember 2014 bahkan mencapai US$ 423,2 miliar. Dalam hal ini, Indonesia sangat jauh sekali tertinggal dengan nilai aset hanya US$ 35,62 miliar. Nilai aset di negara tetangga tersebut tercatat 10 kali lipat dari aset yang industri keuangan syariah di Indonesia. Padahal masyarakat muslim yang ada di Indonesia lebih besar

"Malaysia bertengger di peringkat 1 negara dengan aset keuangan syariah terbesar di dunia. Asetnya lebih dari 10x lipat dari keuangan syariah di Indonesia, yaitu mencapai US$ 423,2 miliar," kata Direktur Pengaturan Pengembangan Perizinan dan Pengawasan Perbankan Syariah OJK, Ahmad Buchori. Ia menjelaskan, keberhasilan Malaysia memang berawal dari peran pemerintah dalam mendorong industri tersebut. Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, bahwa industri dipaksa tumbuh dari kalangan masyarakat. "Malaysia itu top-down. Pemerintahnya ikut mengatur keuangan syariah. Sedangkan di Indonesia bottom-up, tumbuh dari masyarakat sendiri. Tapi di antara negara-negara yang juga syariahnya tumbuh secara bottom-up, Indonesia yang paling bagus dan pertumbuhannya tertinggi," terangnya.

Pemerintah Malaysia juga mengatur agar dana perusahaan milik negara agar disimpan pada perbankan syariah. Sehingga meskipun jumlah rekeningnya lebih sedikit dari yang ada di Indonesia, namun nilainya lebih tinggi. "Di Malaysia, ada kebijakan yang mengatur keharusan dana-dana BUMN disimpan di Bank Syariah. Tapi sebenarnya jumlah rekening syariah di Malaysia itu jauh kebih kecil dibanding Indonesia yang mencapai 17 juta rekening. Maka kita juga ingin upayakan ada kebijakan top-down seperti di Malaysia untuk bantu keuangan syariah," papar Ahmad.