Serba Palsu, Siapa yang Salah?

Oleh: Amril Jambak, Peneliti Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia.

Akhir-akhir ini masyarakat di Tanah Air menjadi panik akibat munculnya pernyataan serba plastik. Mulai dari beras, bakpao isi daging palsu, susu palsu, telur ayam palsu, bihun dan mie palsu, anggur palsu, daging sapi palsu, kacang walnut palsu, dan daging kambing palsu, serta barang kebutuhan pokok lainnya.

Sontak saja hal ini menjadi perhatian serius masyarakat, khususnya ibu rumah tangga (IRT), yang dimana setiap hari bergelut dengan bahan kebutuhan pokok tersebut. Beberapa makanan palsu yang harus diwaspadai, karena dampak dari makanan palsu ini sangat luar biasa dan merugikan bagi kesehatan.

Isu dugaan beras plastik membuat Menteri Pertanian (Mentan) di Kabinet Bersatu Jilid I, Anton Apriantono, ikut angkat bicara. Menurutnya, persoalan beras seharusnya berada di bawah Kementerian Pertanian (Kementan).

"Ada kekeliruan dalam perundang-udangan. Otoritas food safety bahan mentah itu harusnya ada di Kementan," kata Anton saat berkunjung ke Kantor MNC.

Namun, tutur dia, Kementan tidak memiliki alat atau badan yang dapat memeriksa hal dugaan beras plastik. Sehingga, pengujian dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta Sucofindo.

Ia juga menyatakan dugaan beras plastik ini tidak seharusnya dilemparkan oleh pemerintah ketika analisis masih sangat mentah. "Harusnya pemerintah itu ngumpulin expert panel, terus dianalisis dulu," kata dia.

Terkait uji beras yang mengandung bahan pembuat plastik atau polyvinyl chloridefindel (PVC), Anton menyatakan hal ini bukan berarti beras tersebut memiliki kandungan plastik. Sebab, bahan makanan yang sebelumnya sudah terbungkus plastik, jika diperiksa juga akan memberikan hasil yang serupa.

"Kalau beras yang berhubungan dengan plastik, kalau diperiksa pasti ada terdeteksi. Tapi bukan berarti dia mengandung plastik. Buah saja kalau dikantongi plastik sebelumnya juga mengandung zat itu," tandas dia.

Setelah lebih dari sepekan kasus penemuan beras plastik di sejumlah daerah, akhirnya pemerintah angkat bicara. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti (BH) mengumumkan, tidak ada beras plastik yang selama ini beredar di pasaran.

Hal tersebut merupakan hasil pengujian sampel beras yang diduga mengandung bahan sintetis seperti plastik yang dilakukan di sejumlah laboratorium. Di antaranya yaitu Laboratorium Forensik Mabes Polri, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Hasil pengujian di laboratorium menunjukkan hasil negatif. Hasil laboratorium ini berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan PT Sucofindo," ujar Badrodin, Kamis (28/5/2015).

Laboratorium PT Sucofindo menunjukkan bahwa beras positif mengandung unsur plastik. Pihak Istana pun meminta Sucofindo bertanggung jawab apabila hasil penelitiannya keliru, karena telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat. 

Dugaan adanya beras plastik atau sintetis dianggap sudah selesai oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Pasalnya, dari uji yang telah dilakukan, tidak terdapat bukti kandungan plastik pada beras yang diduga sintetis tersebut.

"Saya rasa soal beras plastik ini sudah clear. Intinya metode uji sudah kami sampaikan. Apakah mengandung plastik? Tidak," kata Kepala BPOM Roy Sparingga saat ditemui di kantornya, Kamis (28/5/2015), yang dilansir dari media online.

Ia melanjutkan, telah menggunakan standar referensi dalam melakukan pengujian beras plastik terrsebut. Hasilnya, tidak terdapat tanda-tanda adanya kandungan plastik dalam pengujian sampel tersebut.

"Nah yang lain-lainnya kita lihat juga apa titik lelehnya, dengan alat namanya DSC, itu juga dilihat titik lelehnya di mana. Membuktikan tidak ada plastik," jelas Roy.

Selain itu, pihaknya juga memperkuat dengan uji kesetaraan substansi dengan beras standar. Hasilnya, kandungan makro seperti protein, karbohidrat, dan lemak, tidak berbeda antara beras yang diduga sintetis dengan beras normal.

"Sampelnya ya yang ada di TKP (Tempat Kejadian Perkara), kemudian ditambah lagi kami dapat sampel dari Kapolri sampel yang diambil dari Sucofindo. Hasilnya sama," tambah Roy.

Selain itu, ia mengaku beberapa laboratorium juga sudah melakukan pengujian beras plastik dengan hasil yang serupa seperti dari Kementerian Perdagangan, pihak kepolisian, Kementerian Pertanian dan BPPT.

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengatakan, Ditjen Bea Cukai telah kehilangan muka dengan masuknya berbagai barang palsu ke Indonesia, mulai dari air zam-zam palsu, beras plastik, dan pakaian bekas palsu.

"Kerja bea cukai ini bobrok, banyak yang palsu dan banyak mafia bea cukai. Makanya saya heran kenapa kebobrokan di bea cukai dibiarakan saja," tegas Firman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Politikus Partai Golkar hasil Munas Bali tersebut mendesak agar pemerintah tidak tutup mata, mengenai permainan mafia bea cukai tersebut. "Pemerintah harus mengusut tuntas. Karena selama ini banyak mafia-mafia dan sangat terbuka bagi mafia lainnya," sambungnya.

Apakah ini perbuatan dari mafia bea cukai, di mana mereka bermain tepat menjelang Ramadan. Mafia itu akan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan menjual barang-barang palsu tersebut ke masyarakat.

Sekarang menurut penulis, tidak baik kalau kita saling menyalahkan. Yang terpenting saat ini bagaiman masyarakat tidak dibebani dengan isu yang macam-macam, sehingga membuat panik jelang Ramadan dan Lebaran Idul Fitri tahun 2015 ini.

Sudah sepatutnya, pemerintah mengambil langkah-langkah tegas jika barang kebutuhan serba plastik tersebut benar adanya. Jangan lengah, karena ini akan membahayakan kita semua. Stakeholder dalam hal ini pun harus melakukan pengawasan ekstra ketat.

Penulis merasa yakin, stabilitas harga perlu dijamin oleh pemerintah. Jangan lagi mengurus hal-hal yang tidak penting, karena ini menyangkut kemaslahatan umat. Dan penulis berkeyakinan, pemerintah akan bisa mengatasi masalah-masalah ini, demi nasib masyarakat dan bangsa ini. Jangan lagi mencari siapa yang salah dalam hal palsu ini. 

BERITA TERKAIT

Tidak Ada Pihak yang Menolak Hasil Putusan Sidang MK

  Oleh : Dhita Karuniawati, Penelitti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia   Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan hasil sidang putusan…

Investor Dukung Putusan MK dan Penetapan Hasil Pemilu 2024

  Oleh: Nial Fitriani, Analis Ekonomi Politik   Investor atau penanam modal mendukung penuh bagaimana penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu)…

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diprediksi Tetap Tinggi di 2024

  Oleh : Attar Yafiq, Pemerhati Ekonomi   Saat ini perekonomian global tengah diguncang oleh berbagai sektor seperti cuaca ekstrim,…

BERITA LAINNYA DI Opini

Tidak Ada Pihak yang Menolak Hasil Putusan Sidang MK

  Oleh : Dhita Karuniawati, Penelitti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia   Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan hasil sidang putusan…

Investor Dukung Putusan MK dan Penetapan Hasil Pemilu 2024

  Oleh: Nial Fitriani, Analis Ekonomi Politik   Investor atau penanam modal mendukung penuh bagaimana penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu)…

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diprediksi Tetap Tinggi di 2024

  Oleh : Attar Yafiq, Pemerhati Ekonomi   Saat ini perekonomian global tengah diguncang oleh berbagai sektor seperti cuaca ekstrim,…