NERACA

Jakarta - Pengamat ekonomi Aviliani menilai konglomerasi keuangan yang menerapkan manajemen risiko dan tata kelola terintegrasi dengan efektif dapat meningkatkan kapasitas bisnis atau permodalannya. "Memang ada keuntungan dalam konglomerasi di mana ada cross selling antarperusahaan anak atau perusahaan anak dengan induknya," ujar Aviliani dalam sebuah seminar di Jakarta, Rabu (10/6).

Menurut Aviliani, konglomerasi keuangan memang bertujuan untuk aliansi bisnis, namun juga untuk diversifikasi risiko, serta sinergi. "Integrasi yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kapasitas bisnis maupun permodalan yang akhirnya dapat meningkatkan pertahanan nasional dari segi ekonomi," kata Aviliani.

Ia menambahkan, dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN di mana pasar akan semakin terbuka, Indonesia memerlukan perusahaan konglomerasi keuangan nasional yang kuat. "Hal ini agar dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan yang besar untuk proyek yang penting bagi negara dan berskala besar, misalnya infrastruktur, energi, alutista, industri strategis dan sebagainya," kata Aviliani.

Namun, lanjut Aviliani, dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi juga perlu diingat perihal persaingan usaha yang diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) "Jadi artinya dari sisi konglomerasinya bagus, ada linkage. Cuma sebagai kerja sama anak usaha dan induk harus dipikirkan bagaimana agar tidak terkena mekanisme persaingan usaha yang bisa saja dipermasalahkan. Misalnya untuk menggunakan jasa perusahaan asuransi yang memilih langsung dari anak usaha, tanpa melalui tender," ujar Aviliani.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga meminta agar industri jasa keuangan perlu melakukan manajemen risiko dengan pendekatan baru untuk mengidentifikasi risiko perusahaan, mitigasi risiko tersebut dan menyeimbangkan antara risiko dan kebutuhan. OJK juga melihat industri jasa keuangan perlu melakukan inovasi manajemen risiko dengan pendekatan baru untuk mengidentifikasi risiko perusahaan, mitigasi risiko tersebut dan menyeimbangkan antara risiko dan kebutuhan. "Inti dari bisnis jasa keuangan adalah kredibilitas. Kredibilitas yang tinggi akan semakin meningkatkan stabilitas sektor jasa keuangan kita," kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto.

Menurutnya Indonesia berpotensi untuk keluar dari dampak tekanan keuangan seperti pada tahun 2008 dan 2013 karena kemampuan untuk mengelola ketahanan di sektor jasa keuangan. Ke depan, lanjutnya, dinamika sektor keuangan global harus terus diawasi secara mendalam tidak saja oleh OJK, tetapi stakeholder sektor keuangan lainnya termasuk seluruh pelaku industri jasa keuangan. "Tidak ada negara berkembang termasuk Indonesia, yang kebal terhadap dampak spillover dari gejolak keuangan negara lain dengan pasar keuangan global yang semakin berhubungan," sebutnya.

Dia menyebutkan bahwa kerjasama yang sinergis antara OJK, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, stabilitas moneter dan fiskal harus terus ditingkatkan untuk menjawab berbagai kemungkinan ancaman krisis di sektor keuangan. Dengan interaksi yang kondusif antara pengambil kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, Rahmat bilang, upaya mendorong ketahanan sektor jasa keuangan dan pertumbuhan ekonomi pada kondisi normal ataupun krisis dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.