Gara-gara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR baru-baru ini terkait adanya ketidakberesan manajemen di lembaga tersebut, ternyata membuat ketidaksenangan pimpinan Banggar. Mereka konon disebut-sebut “mogok” tak akan meneruskan pembahasan RAPBN 2012.

Ini tentu berdampak pada molornya waktu pembahasan RAPBN 2012 bersama pemerintah yang sedianya digelar pada 21-26 September 2011. Bahkan rapat internal Banggar pun merespon dengan mengurungkan pembahasan anggaran negara untuk kepentingan rakyat Indonesia tersebut. Lantas kenapa mereka bersikap seperti itu?

Karena apa pun alasannya, model pemboikotan itu patut dilihat sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, mengingat ada substansi kepentingan rakyat yang tersandera. Selain pemerintah yang direpotkan, hak-hak rakyat juga tercederai, karena pembahasan RAPBN dipastikan bakal tertunda waktunya.

Jelas, banyak kegiatan pemerintahan termasuk program-program pembangunan untuk rakyat akan terganggu. Cara seperti inilah sikap anggota DPR yang mencerminkan perilaku negatif terhadap kepentingan rakyat, menjadi lebih mudah bagi kita untuk menilai kinerja mereka di kemudian hari.

Kita menilai langkah KPK meminta keterangan dari Banggar, sebuah sikap yang sangat rasional, karena terkait kasus dugaan korupsi di dua kementerian membuka borok mafia anggaran yang selama ini baru mencuat sebagai dugaan-dugaan. Kasus Wisma Atlet SEA Games XXVI yang terkait dengan Kemenegpora, dan kasus Dana Percepatan Infrastruktur Daerah di Kemenakertras diduga berpusaran sama, yakni permainan penganggaran. Apabila KPK tidak meneliti sumbernya dan hanya memproses para pelaku di tingkat lapangan, maka akar persoalannya tidak akan tersentuh.

Mekanisme pembahasan anggaran secara menyeluruh memang harus diketahui oleh KPK, sehingga keterangan yang dibutuhkan tentulah tidak cukup hanya dari anggota Banggar yang namanya disebut-sebut terkait dengan kasus di dua kementerian tersebut.

Menurut pandangan kita, bila anggota Banggar mendukung langkah-langkah KPK dalam mengungkap calo anggaran atau yang dalam perspektif makro layak disebut sebagai mafia, itulah sumbangan keberpihakan dalam pemberantasan korupsi, bukan justeru dengan reaksi negatif yang bernada menghambat.

Bagaimanapun, rakyat sudah capek mengikuti pemanggungan perilaku penyalahgunaan kekuasaan, serta sikap para elite yang cenderung melawan arus dalam pemberantasan korupsi. Padahal, seharusnyalah dari lembaga seperti DPR kekuasaan memancar dengan kekuatan keteladanan untuk menjadi lokomotif perubahan. Mereka yang secara terhormat menyandang predikat sebagai wakil rakyat seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberi kekuatan penegakan hukum, bukan malah memberi contoh seperti mogok melakukan pembahasan anggaran tersebut.

Terus terang kita menilai reaksi DPR itu sungguh memalukan, apalagi sampai berencana memanggil KPK. Sikap DPR yang selama ini terbaca publik sebagai ”kurang nyaman’’ terhadap KPK lewat berbagai manuver, kini menjadi makin lengkap dengan boikot pembahasan anggaran.

Sebagai anggota DPR yang bijak sejatinya mempunyai sikap kenegarawanan, sebagai performa para elite kekuasaan. Sudah bukan zamannya lagi memberikan reaksi yang bersifat saling mengancam, apalagi saling menyandera. Kondisi demikian justeru akan menimbulkan tanda tanya: mengapa DPR selalu takut menghadapi KPK?