NERACA

Jakarta – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) optimistis realisasi investasi di sektor industri semen pada 2015 bisa meningkat lantaran proyek pembangunan infrastruktur akan segera dimulai.  “Konsumsi semen pada triwulan I 2015 mengalami penurunan, namun dengan dimulainya proyek-proyek prioritas oleh pemerintah terutama proyek-proyek infrastruktur diyakini akan dapat mendongkrak permintaan kebutuhan semen,” kata Kepala BKPM Franky Sibarani dalam kunjungannya ke PT Cemindo Gemilang, produsen Semen Merah Putih, di Banten, dikutip dari Antara, di Jakarta, Selasa (9/6).

Berdasarkan data Asosiasi Semen Indonesia (ASI), konsumsi semen nasional pada triwulan I 2015 menurun 3,2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu menjadi 13,62 juta ton dari 14,08 juta ton. Menurut Franky, penurunan permintaan semen pada triwulan I 2015 terjadi karena pada masa tersebut proyek-proyek prioritas termasuk infrastruktur belum banyak dimulai.

 “Demikian juga proyek-proyek swasta. Dengan telah selesainya tender berbagai instansi dan lembaga pemerintah pada triwulan II ini, maka proyek pembangunan termasuk infrastruktur akan dimulai yang tentunya akan membutuhkan semen yang lebih banyak. Sehingga kami optimis konsumsi semen akan meningkat di masa mendatang,” katanya.

Hal tersebut, menurut Franky, juga sesuai dengan kebijakan Presiden Joko Widodo di mana penyerapan anggaran pemerintah untuk proyek infrastruktur sudah bisa dimulai. Pasalnya, pertumbuhan konsumsi semen ditopang oleh proyek infrastruktur pemerintah termasuk jalan tol, pembangunan pabrik pemurnian (smelter), pembangkit listrik, proyek transportasi hingga pengembangan pelabuhan di Tanah Air.

Franky juga berpendapat, pembangunan infrastruktur dan industri tepat dilakukan saat ini karena dampaknya baru akan optimal dua hingga tiga tahun lagi. “Pada dua tahun lagi, posisi listrik kita sudah lebih banyak, ekonomi juga diharapkan sudah lebih baik,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya bertugas untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar industri semen dan industri lainnya bisa lebih mendorong peningkatan perekonomian daerah dan perekonomian nasional.

Pada kesempatan sebelumnya, BKPM menargetkan bisa menarik investasi yang diwujudkan melalui pengajuan izin prinsip hingga senilai Rp7.000 triliun selama periode 2015-2019 atau dua kali lipat dari target realisasi investasi di periode tersebut sebesar Rp3.500 triliun.

“Berdasar analisis kami, selama ini rata-rata rasio realisasi investasi sebesar 40 persen hingga 50 persen dari nilai rencana investasi yang diajukan izin prinsipnya. Artinya untuk mencapai realisasi investasi sebesar Rp3.500 triliun, kami membutuhkan pengajuan izin prinsip hingga Rp7.000 triliun,” kata Kepala BKPM Franky Sibarani dalam keterangan tertulis.

Target realisasi investasi sebesar Rp3.500 triliun selama lima tahun mendatang itu merupakan kontribusi sektor investasi guna menopang target rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen seperti yang ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, berdasarkan data BKPM, stok izin prinsip sepanjang 2010 hingga April 2015 yang diharapkan dapat terealisasi dalam kurun waktu 2015-2019 mencapai Rp4.125 triliun.  “Oleh karena itu BKPM masih harus mengejar minat investasi yang diajukan izin prinsipnya hingga sebesar Rp3.000 triliun,” ujarnya.

Franky mengakui target tersebut cukup berat mengingat kondisi perekonomian global yang cenderung melambat. Namun, ia optimis lembaganya dapat memenuhi target tersebut karena masih tingginya minat investasi ke Indonesia.

Dia merujuk pada hasil kunjungannya ke Jepang pada 25-29 Mei lalu di mana investor Jepang cukup agresif merencanakan investasi, baik perluasan maupun investasi baru. Demikian pula ketika BKPM melakukan kegiatan pemasaran investasi di Tiongkok, Korea Selatan dan Taiwan.

“Investor Jepang meminati sektor-sektor baru seperti properti, peternakan, rumah sakit, perkapalan dan lain-lain. Demikian pula sektor tradisionalnya seperti otomotif, petrokimia dan baja yang juga mengalami peningkatan melalui perluasan investasi,” katanya.

BKPM sendiri sepanjang periode Oktober 2014 hingga Mei 2015 tercatat mengawal minat investasi yang diharapkan segera masuk dalam pengajuan izin prinsip sebesar 151,1 miliar dolar AS atau sekitar Rp196,43 triliun (kurs Rp13.000) dari tujuh sektor prioritas.

Ke tujuh sektor tersebut yaitu kelistrikan, hilirisasi pertanian, maritim, industri padat karya, industri substitusi impor, hilirisasi produk tambang dan infrastruktur. Ada pun minat investasi tersebut berasal dari Jepang, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, Australia, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.