NERACA

Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara harus bekerja keras untuk dapat meningkatkan peringkat Federal Administration Aviation atau FAA dari posisi kedua menjadi pertama agar bisa terbang ke Amerika Serikat.

Perwakilan Senior FAA untuk Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru Donald Ward di sela-sela seminar yang bertajuk “US-Indonesia Aviation Working Group Member” di Kementerian Perhubungan, Jakarta, dilansir Antara, Selasa, menilai waktu yang ditargetkan, yakni pada Juni 2015 terlalu singkat untuk memperbaiki seluruh sistem penerbangan di Indonesia.

“Waktu yang ditargetkan terlalu singkat karena banyaknya aspek yang harus dibenahi dan harus sesuai dengan standar kami,” katanya.

Selain itu, Ward mengatakan pihaknya harus mengerahkan inspektur untuk melakukan penilaian dan pengkajian. “(Penilaiannya) setidaknya dua bulan kalaupun Indonesia sudah siap,” katanya.

Meski demikian, lanjut dia, pihaknya mengapresiasi kinerja Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub selama 3,5 tahun yang terus meningkat. “Saya rasa Indonesia sudah melakukan sesuai jalurnya, progresnya juga sudah bagus. Saya sudah bicara dengan Pak Muzaffar (Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Kemenhub) dan sudah banyak pekerjaan yang dilakukan,” katanya.

Sementara itu, Muzaffar mengatakan, dilansir laman yang sama, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan institusi pemerintah AS ini pada Mei 2015. Dari pertemuan tersebut, FAA menemukan kekurangan terkait dengan regulasi untuk menjembatani masalah pengawasan dan pengecekan berkala dalam peraturan kelaikan udara di Kemenhub. “Ada delapan 'critical element' dari temuan FAA, salah satunya perundang-undangan, kemudian organisasi,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, FAA juga menyoroti masalah sumber daya manusia seperti kebutuhan inspektur pesawat khusus. Muzaffar menjelaskan, inspektur untuk melakukan pengawasan terhadap jenis pesawat tertentu saat ini hanya terdiri dari dua orang yang itupun disuplai dari maskapai lokal. “Inspektur saya itu harus memiliki rating [dari FAA], namun kita persingkat dengan meminta industri kasih orang ke kita,” katanya.

Misalnya, kata dia, inspektur yang mengawasi Boeing 747 yang saat ini hanya dimiliki Garuda Indonesia dan Lion Air, Kemenhub mengambil satu personil dari keduanya. “Untuk pengawasannya, inspektur dari Garuda Indonesia bertugas untuk Lion Air dan sebaliknya, kami sudah mempersiapkan 'corrective action plan'(CAP) untuk masalah yang melibatkan FAA,” katanya.

Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat untuk meningkatkan pelayanan transportasi udara kepada masyarakat. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dalam “Indonesia-US Aviation Working Group” di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa, mengatakan, kerja sama yang telah dilakukan pada 20 April 2015 itu bertujuan untuk membentuk suatu wadah komunikasi dan kerja sama antarkalangan industri maupun institusi penerbangan kedua negara.

Kerja sama tersebut, meliputi modernisasi navigasi udara, infrastruktur bandara, keselamatan dan keamanan penerbangan dan perkembangan dan pertumbuhan terhadap pelayanan penerbangan yang mendukung. Selain itu, perencanaan perkembangan serta analisis kapasitas ruang udara dan bandara, integrasi dan akses penerbangan umum dan keamanan kargo.

“Jika saya disuruh memilih kerja sama keselamatan (safety) atau kerja sama kapasitas penerbangan. Saya akan memilih kerja sama keselamatan karena merupakan hal yang tidak bisa dinegosiasikan,” tuturnya.

Menurut Jonan, dengan meningkatkan keselamatan penerbangan, kapasitas penerbangan dengan sendirinya akan ikut meningkat. “Saya sudah lapor kepada Presiden bahwa keselamatan transportasi, dalam hal ini keselamatan penerbangan tidak bisa dikompromikan,” tukasnya.

Sebagai implementasi kerja sama tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub dengan Keduataan Besar Amerika Serikat menyelenggarakan diskusi kelompok kerja terkait isu-isu penerbangan pada Selasa (9/6) yang diikuti oleh 15 pelaku industri penerbangan dari Amerika Serikat.

Dari Indonesia sendiri melibatkan para penyedia jasa dan badan usaha dibidang penerbangan, seperti Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, Airnav Indonesia, Angkasa Pura Support, Lion Group, GMF Aeroasia dan PT Dirgantara Indonesia.

“Diharapkan dapat mempererat kerja sama yang sudah terjalin baik antara pemerintah kedua negara maupun para pelaku bisnis penerbangan, sehingga ke depan dapat mendorong peningkatan pelayanan penerbangan di Indonesia serta mengembangkan forum kerja kedua negara sama dalam industri penerbangan sipil,” katanya.

Dalam kesempatan sama, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O Blake mengatakan saat ini industri penerbangan tengah tumbuh yang ditandai semakin sibuknya bandara-bandara di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bali dan Medan.

“Industri penerbangan di Indonesia tengah tumbuh signifikan pada 2013 mengangkut 90 juta penumpang, diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat ke depannya,” ujarnya.

Menurut dia, perkembangan infrastuktur, terutama dalam penerbangan memainkan peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. “Diharapkan dengan adanya kerja sama ini, kita bisa membahas area dan potensial baru, dan berbagi pengetahuan mengenai manajemen laluintas udara, navigasi udara, keamanan dan keselamatan dan lainnya,” katanya.