NERACA

Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin), Saleh Husin menjelaskan, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) hingga 30 April 2015 mencapai sebesar 13,74 persen dari pagu anggaran baseline sebanyak Rp2,75 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi dibanding realisasi anggaran rerata nasional yang hanya sebesar 12,98 persen.

Ia menjelaskan, besaran realisasi anggaran tersebut ditopang dari per unit eselon seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) sebesar Rp115,24 miliar atau mencapai 21,20 persen. Kemudian Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) sebesar Rp10,14 miliar atau sebesar 21,24 persen. Serta Inspektorat Jenderal (Itjen) sebesar Rp8,82 miliar atau 19,11 persen.

Sedangkan, lanjut dia, realisasi anggaran per program ditopang oleh Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenperin sebesar Rp145,49 miliar atau 25,99 persen. Selanjutnya, Program Pengamanan Industri dan Kerjasama Internasional sebesar Rp10,14 miliar atau 21,24 persen. Serta Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri sebesar Rp115,24 miliar atau 21,20 persen.  “Meskipun begitu, ada pula kendala dan hambatan realisasi anggaran baik dari internal maupun eksternal,” papar Saleh dalam Rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Kendala internal, jelas ada, terdapat beberapa kendala, yakni kegiatan revitalisasi pabrik gula melalui bantuan langsung peralatan industri gula sebesar Rp153,2 miliar yang tidak dapat dilaksanakan karena BUMN calon penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) yakni PTPN III yang menolak PMN dari Kemenperin karena sudah menerima anggaran PMN dari Kementerian BUMN yang bersumber dari APBN-P 2015.

Selanjutnya terdapat kegiatan bantuan modal pembelian mesin produksi industri tekstil dan aneka senilai Rp100 miliar yang masih dalam tahap persiapan khususnya pemilihan calon penerima bantuan. Sedangkan realisasi anggaran akan dilaksanakan pada semester II.

“Kemudian, belum diajukannya tagihan terhadap beberapa termin pembayaran yang sudah jatuh tempo oleh pihak ketiga. Dan terakhir, masih adanya anggaran yang masih dalam proses pencairan bintang,” ungkap Saleh.

Kendala eksternal, sambung dia, adalah karena kebijakan penghematan anggaran perjalanan dinas dan rapat-rapat yang direalokasi untuk kegiatan lain yang meneyebabkan tertundanya pelaksanaan kegiatan yang memerlukan waktu untuk revisi anggaran.

“Maka itu, kami terus berupaya untuk mempercepat penyerapan anggaran 2015 dengan merealokasi anggaran sesuai rencana penyerapan anggaran (RPA) disertai dengan rencanaan pengadaan. Meningkatkan koordinasi dengan para stakeholder terkait serta melaksanakan kegiatan sesuai time schedule dengan memperhatikan ketercapaian output dan outcome,” pungkas Saleh.