Sensus Pajak Bidik Kelas Menengah Baru

NERACA

Jakarta--- Pemerintah tampaknya sangat ngotot dengan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) akhir September 2011. Alasanya SPN membidik dan menjaring wajib pajak baru dari kelas menengah baru. "Terus terang, saya mengharapkan sensus pajak ini akan terlihat seiring dengan meningkatnya kelas menengah baru," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan di Jakarta.

Lebih jauh kata Hatta, saat ini kelas menengah baru di Indonesia sudah mencapai 8 juta -9 juta orang per tahunnya. "Itu ter-refleksi juga dalam tax ratio yang meningkat," terangnya

Menurut Ketua umum PAN ini, kreatifitas dan kinerja yang maksimal diperlukan dari Dirjen Pajak dalam menjaring kelas menengah baru ini, karena, sambung Hatta, pertumbuhan kelas masyarakat menengah masih cukup tinggi. "Karena ada kelas menengah baru, di sinilah kreativitas dari petugas pajak pajak kita. Nanti dari sensus, dan double sensus kependudukan yang dilakukan BPS dan SPN ini akan ketemu," tuturnya

Dikatakan dari data sebelumnya pembayar pajak atau tax payer kurang dari 10 juta orang, ini sangat tidak masuk akal melihat pertumbuhan masyarakat kelas menengah yang cukup signifikan. "Pengolahan data menunjukkan, ternyata kurang dari sepuluh juta tax payer ini. Enggak masuk akal, wong setiap tahun aja ada pertumbuhan kelas menengah baru, bahkan sampai sembilan juta. Nah, ini jadi pekerjaan rumah kita," imbuhnya

Sebelumnya, pada minggu lalu, Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengungkapkan SPN yang akan diselenggarakan Dirjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan diterapkan pertama kali pada pusat Pertokoan Mangga Dua. "Sensus 30 September di Mangga Dua," ujarnya

Lebih jauh kata mantan Kepala Bapepam-LK ini, sensus tersebut nantinya dibuka oleh Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo, sepulang dari pertemuan International Monetery Fund (IMF) dan World Bank pada 29 September. "Kita nunggu Bapak Menteri, dia pulang 29 September, makanya kita buat tanggal 30 September," tutupnya.

Sebelumnya, Fuad mengungkapkan, SPN akan menjadi titik tolak bagi penerimaan perpajakan senilai Rp1.000 triliun pada RAPBN 2012. Menurut Fuad, dengan adanya SPN maka akan terdapat intensifikasi dan ekstensifikasi. Dia melanjutkan, saat ini ekstensifikasi yang dirasa kurang akan menjadi sasaran.

SPN ini dilakukan melalui ekstensifikasi, yakni menjaring wajib pajak yang belum terdaftar dan objek pajak yang belum terpajaki, serta intensifikasi yaitu optimalisasi pemajakan atas objek pajak yang belum sepenuhnya dipajaki.

Fuad juga menegaskan, tidak akan melakukannya secara tiba-tiba, melainkan akan diberi tahu dulu sebelum melakukan sensus. "Misalnya kita akan kasih tahu pengelola ITC, kasih tahulah, enggak ada gebrakan, normal aja, orang aja siap-siap," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemkot Depok Targetkan Cetak 275 Wirausaha Baru

Pemkot Depok Targetkan Cetak 275 Wirausaha Baru NERACA Depok - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok, Jawa Barat,…

KEBIJAKAN BARU MASKAPAI PENERBANGAN DOMESTIK - Aturan Bagasi Berbayar Mulai Diterapkan

Jakarta-Pemerintah mulai hari ini (22/1) membolehkan maskapai penerbangan untuk mulai menerapkan bagasi berbayar, karena persiapan maskapai dinilai sudah cukup.  Diantaranya…

Menanti Skema Bijak bagi Pajak E-Commerce

Oleh: Pril Huseno Pemerintah berencana akan menerapkan pengenaan pajak 0,5 persen bagi bisnis e-commerce efektif 01 April 2019 mendatang. Potensi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Produksi Migas Pertamina EP Lampaui Target

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina EP, sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama…

Menkeu : Tekanan Global 2019 Tak Seberat 2018

      NERACA   Jakarta - Kebijakan Dana Moneter Internasional yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini…

BMKG – BPPT Kembangkan Sistem Deteksi Dini Tsuname Bawah Laut

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan BMKG bersama Badan Pengkajian…