LKPP Tekankan Kontrak Lintas Tahun

Jakarta ---Birokrat dinilai cenderung memaksakan kontrak pengadaan barang dan jasa di sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) selesai dalam satu tahun. Hal ini guna menghindari bentuk kontrak lintas tahun (multiyears contract). “Kami melihat banyak sekali kontrak-kontrak pengadaan yang terlalu memaksakan. Misalkan saja pengadaan perangkat teknologi informasi untuk 25 provinsi yang harus selesai dalam 25 hari,” kata Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Rahardjo kepada wartawan di Jakarta,25/9

Menurut Agus, pemaksaan kontrak dalam satu tahun ini menjadi awal terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Bahkan menimbulka berbagai kontrak pengadaan yang tidak masuk akal. “Ini banyak terjadi karena kementerian terkait menghindari kontrak multiyears. Jadi kesannya kejar target,” tambahnya

Kebanyakan kontrak-kontrak pengadaan yang dipaksakan tersebut, menurut Agus, karena persetujuan dan penyaluran dananya baru didapat menjelang akhir tahun lantaran baru dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

Kemungkinan sejumlah kementerian dan lembaga menghindari kontrak multiyears, salah satunya, adalah sesuai peraturan yang ada, setiap kontrak tersebut yang akan dibuat harus dimintakan izin terlebih dahulu kepada kementerian keuangan. “Ini yang mungkin memberatkan. Harusnya ini bisa langsung diserahkan ke kementerian agar mudah. Tinggal porsinya saja yang diatur,” jelasnya.

Agus mencontohkan, total kontrak multiyears di batas maksimal 25% dari total anggaran kementerian. Dengan demikian, kementerian keuangan masih memiliki kendali atas 75% kebijakan fiskalnya. “Intinya ini agar (kontrak multiyears) tidak ditakuti. Kalau memang (kontrak) tidak mungkin dikerjakan dan harus lintas waktu, kenapa harus dipaksakan. Toh, pasti hasilnya tidak akan maksimal dan akhirnya sagat rawan untuk diselewengkan,” tandas Agus.

Selain itu, pelaksanaan lelang melalui sistem online dipercaya dapat menjadi solusi alternatif untuk meminimalisasi adanya penyelewengan dalam sebuah proses pengadaan barang dan jasa di kementerian dan lembaga yang saat ini banyak menjadi sorotan publik. Sayangnya, solusi itu belum banyak dilirik para penyelenggara lelang di sejumlah kementerian.

Berdasarkan data LKPP, total nilai pengadaan barang dan jasa di seluruh kementerian yang menggunakan lelang elektronik baru sebesar Rp 35 triliun, atau tidak lebih dari 8,75% dibanding total potensi pengadaan barang dan jasa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp 400 triliun tiap tahunnya.

Senada. Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Ide Ambardi menambahkan 70% dari total kasus korupsi di Indonesia terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa di sejumlah kementeran dan lembaga. **cahyo