NERACA

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar, menyatakan bahwa perlu terobosan dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Karena, penduduk miskin banyak yang berada di daerah tertinggal, di wilayah terpencil yang sulit terjangkau, wilayah perbatasan, wilayah pedalaman, pulau-pulau terluar. "Kita harus lakukan terobosan dengan menggenjot pembangunan di daerah tertinggal yang menjadi kantong-kantong kemiskinan” ujar Marwan dalam keterangan tertulis.

Ia menjelaskan, masih banyak kantong kemiskinan di daerah tertinggal sebagaimana tercermin pada angka kemiskinan di daerah tertinggal yang mencapai 16,64% jauh diatas angka nasional sebesar 10,96% (BPS tahun 2014). Bahkan jika dilihat per provinsi, maka Papua adalah terbesar dengan angka 27,8%, lalu Papua Barat 26,3%, NTT 19,6%, Maluku 18,4%, dan Gorontalo 17,4%. Semua provinsi ini berada di kawasan timur Indonesia dimana sebagian besar daerah tertinggal berada.

Klasifikasi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Standar kemiskinan tertinggi terdapat di DKI Jakarta dan Bangka Belitung, dengan pengeluaran perkapita perbulan Rp469 ribu dan Rp459 ribu, sedangkan yang rendah Papua dengan pengeluaran per kapita perbulan di bawah Rp358 ribu.

“Saya optimis dengan menggenjot pembangunan di daerah tertinggal akan berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, kantong-kantong kemiskinan akan banyak berkurang, sehingga target Pemerintah menurunkan angka kemiskinan di daerah tertinggal pada tahun 2019 menjadi sebesar 14,0% bisa tercapai” kata Marwan.

Ia menambahkan, secara sederhana kemiskinan dipahami sebagai kondisi di mana keluarga mempunyai penghasilan yang rendah dan tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya untuk berkembang menjadi lebih baik dan melepaskan diri dari kemiskinan.

Kondisi ini bersumber dari keberadaan mereka yang serba-terbatas sehingga tidak mampu meningkatkan status ekonominya. Mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji layak karena faktor pendidikan atau keahlian yang rendah, juga tidak bisa mengembangkan usaha mandiri yang menguntungkan karena tiadanya modal awal atau aset sebagai agunan untuk meminjam modal dari perbankan. Akibatnya, mereka juga tidak bisa memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anaknya sehingga mereka sangat rawan pula jatuh dalam jeratan kemiskinan berkepanjangan.

“Solusinya adalah membuka selebar-lebarnya akses keluarga miskin terhadap pekerjaan atau usaha mandiri dengan penghasilan yang layak, Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan sarana prasarana dasar di daerah-daerah tertinggal, seperti akses air bersih, sanitasi, dan fasilitas pemberdayaan masyarakat seperti pembangunan sarana konektivitas, untuk mendorong kelancaran kegiatan ekonomi di daerah tertinggal agar cepat berkembang” kata Marwan.

Ia menambahkan, banyak potensi ekonomi atau peluang usaha produktif yang bisa diolah dan dikembangkan di daerah tertinggal dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang ada, baik sumberdaya bahari, pertanian maupun potensi lainnya. Masalah utamanya adalah minimnya dukungan sarana prasarana dan ketersediaan energi listrik. Dengan massifnya pembangunan pada tahun ini maka berbagai hambatan tersebut akan dapat diatasi, sehingga aktifitas perekonomian daerah tertinggal bergerak cepat sesuai yang diharapkan.

“Untuk bisa mengolah potensi yang ada menjadi usaha kreatif, diperlukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, karena itu kita support dengan program pelatihan, pendampingan, bantuan modal dan peralatan, juga pemasaran, harapan kita makin banyak masyarakat yang bekerja dan berusaha, meningkat produktifitasnya, meningkat pula penghasilan dan kesejahteraannya, sehingga makin berkurang angka pengangguran dan kemiskinan di daerah tertinggal” kata Marwan.