NERACA

Jakarta – Mogoknya Badan Anggaran DPR bisa mengancam kenaikkan gaji PNS/TNI/Polri. Padahal  Presiden SBY sudah berjanji gaji PNS/TNI/Polri naik 10% dalam RAPBN 2012. “Kalau RAPBN 2012, tak disahkan. Maka menggunakan APBN 2011. Padahal RAPBN 2012 sudah ada rencana kenaikan gaji PNS,” kata mantan Sesmeneg BUMN, Said Didu kepada wartawan di Jakarta,25/9

Oleh karena itu,kata Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII), tak mungkin pemerintah menggunakan APBN 2011. Makanya,  Banggar DPR tak boleh tidak membahas dan menyetuji RAPBN 2012. Karena tak mungkin program atau proyek yang sama dikerjakan lagi. "Menurut saya APBN 2012 harus dibahas sebagai kewajiban DPR dalam pelaksanaan hak bujet DPR dan ke depan DPR cukup menandatangani satuan 2 yang memuat anggaran sektor dan sub sektor bukan satuan 3," tambahnya.

Menurut Said, karena adanya kasus ini, seharusnya ke depan DPR hanya memberikan persetujuan anggaran sampai tahap sektor atau anggaran per kementerian saja. Jadi tidak masuk dalam persetujuan program atau proyeknya. "Dengan demikian maka tuduhan ke DPR sebagai mafia anggaran tidak terjadi lagi serta DPR memiliki kekuatan yang besar dalam pelaksanaan pengawasan ke Pemerintah. Namun pemerintah juga harus bermain bersih dan obyektif," ujarnya

Memang banyak program dan proyek yang akan dilaksanakan pemerintah di 2012. Namun semua ini bisa terancam jika RAPBN 2012 tidak disahkan gara-gara Banggar DPR mogok akibat penyelidikan KPK terkait praktik mafia anggaran.

Salah satu program yang akan dilakukan adalah kenaikan gaji PNS, TNI, Polri dan pensiunan sebanyak 10% di tahun 2012. Pemerintah juga tetap memberikan gaji dan pensiun bulan ketiga belas. Selain bagi para abdi rakyat, pemerintah juga akan melanjutkan program PNPM Mandiri dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13,1 triliun bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

Anggaran itu, direncanakan antara lain untuk program PNPM perdesaan sebesar Rp 9,6 triliun dengan sasaran 5.020 kecamatan, program PNPM perkotaan sebesar Rp 2 triliun dengan sasaran 10.948 kelurahan, serta program PNPM daerah tertinggal dan khusus sebesar Rp 42,3 miliar dengan sasaran 85 kabupaten dan kota.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa meminta Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tetap menyelesaikan pembahasan RAPBN 2012 pada Oktober 2011. Meskipun pembahasan RAPBN 2012 akan dihentikan karena anggota Banggar sedang diperiksa KPK. "Menurut saya APBN adalah kewajiban, undang-undang untuk kita jalankan oleh sebab itu saya mengimbau kawan-kawan saya di kemenkeu yang merupakan ujung tombak dengan bappenas untuk mengajak DPR untuk menyelesaikan itu karena ini penting dalam menjaga APBN kita harus ada sesuai dengan UU di Oktober ini," ujar Hatta.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu selanjutnya meminta anggota Banggar DPR RI untuk memisahkan masalah pemeriksaan KPK dengan penyelesaian amanat Undang-Undang untuk menyelesaikan RAPBN.

"Itu pisahkan, itu persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kekonstitusional kita yaitu satu hak budget dengan menyelesaikan APBN. Mudah-mudahan, saya yakin spiritnya kawan-kawan di DPR juga ingin menyelesaikan itu," ujarnya saat ditemui usai jumpa pers di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (22/9/2011).

Hatta juga menegaskan pembahasan RAPBN ini harus selesai pada Oktober ini, sesuai dengan UU APBN. Untuk itu, dia juga meminta Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas bisa turut mengajak anggota Banggar DPR RI untuk tetap fokus menyelesaikan tugasnya. **cahyo