Cianjur – Masyarakat Cianjur mengeluhkan puluhan lampu PJU (Penerangan Jalan Umum) di wilayah kota dan sekitarnya kini banyak yang rusak. Padahal anggaran yang diperoleh Pemda Cianjur dari PPJ (Pajak Penerangan Jalan) mencapai Rp 1,2 miliar setiap bulannya itu, dinilai mampu untuk membiayai pemasangan baru atau perawatan setiap bulannya.

NERACA

Fasilitas PJU di Cianjur, menurut Ketua LSM Peduli Masyarakat Cianjur, Hari Sastra Kusumah, memang kurang mendapat perawatan pihak terkait dalam hal ini Pemda Cianjur. Menurut dia, dari sekitar 480 lebih lampu PJU, sekitar 30 % mengalami kerusakan atau padam.

“Dan itu sudah beberapa tahun tidak ada perbaikan. Padahal sepengetahuan kami, dana PPJ yang diterima Pemda Cianjur dari PLN rata-rata Rp 1 miliar lebih per bulannya. Kemanakan saja dana itu?”papar Hary, Ahad (25/9).   

Dia meminta agar Pemda Cianjur, transparan dalam mengelola dana PPJ itu. Sebab dana itu diambil langsung dari masyarakat saat masyarakat/pelanggan PLN membayar setiap bulannya sebesar 4%. Dana PPJ itu seharusnya bisa dipakai untuk menambah jumlah PJU dan  merawatnya. Tapi hal itu, imbuhnya, nampaknya tidak dilakukan oleh Pemda Cianjur.

“ Jika hal itu terus dibiarkan, dan tidak ada pengawasan dan penyidikan khususnya oleh pihak penegak hukum dikhawatirkan penyimpangan akan terus terjadi dan masyarakat juga yang dirugikan,”papar dia.

Sepeti yang sudah diberitakan Neraca sebelumnya bahwa Pemkab Cianjur, setiap bulannya menerima  Rp. 1,234 milliar dari pendapatan  PPJ yang dikenakan PLN kepada setiap pengguna listrik sebesar 4%/bulan dari jumlah pembayaran listrik.

“Semestinya pendapatan atau penerimaan dari PPJ listrik, harus diimbangi dengan perawatan dan penambahan PJU bagi kepentingan masyarakat. Karena mengenai perawatan PJU menjadi tanggung jawab Pemkab Cianjur, PLN hanya menjual energinya saja’ “ terang  Humas PLN-APJ Cianjur Olih Solihin kepada Neraca Kamis (22/9)

PJU sendiri merupakan salah satu fasiltas penerangan jalan  yang diberikan pemerintah untuk masyarakat luas. Adapun biaya pemasangan dan lokasi PJU yang mennetukan adalah pihak Pemda Cianjur. PLN ahanya sebagai pemasok energy listrik saja.

 “Tapi memang keberadaan PJU belum bisa dinikmati warga masyarakat yang berada di pinggiran kota atau di pedesaan, padahal mereka sama-sama membayar pajak listrik PPJ,”aku Olih.

Maka rasanya sangatlah rasional sekali, jika kelebihan dari PPJ yang senilai Rp. 1,234 milliar/bulan setelah dipotong pemakaian listrik di Pemkab Cianjur sebesar Rp. 400 juta/bulan, kemudian ditambah dari anggaran pembayaran listrik yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp 4 milliar/tahun, cukup untuk biaya perawatan dan pemasangan PJU baru.

Belum Mengetahui

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Pemda Cianjur, Heri Khaeruman kepada Neraca mengatakan, sejauh ini pihaknya memang belum mengetahui secara jelas, berapa jumlah lampu penerangan yang putus dan apakah ada tiang PJU yang rusak. Mengingat  dirinya baru saja menjabat sebagai Kabag Umum.

Lebih jauh tentang keberadaan  PJU itu, Heri mengaku, pihaknya terlebih harus koordinasi dengan pihak terkait/dinas lain, seperti dengan kantor Dinas Pertambangan yang paham tentang aturan mengenai PJU.  Tapi pada prinsipnya pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membenahi PJU, agar bisa dinikmati dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Mengenai masalah perawatan, dia menjelaskan,  melihat dulu kemampuan anggaran yang ada berapa besar. Jika anggarannya sudah ketahuan, baru pihaknya bisa melakukan perawatan atau perbaikan. Bahkan jika ditunjang anggaran yang cukup besar, maka tidak menutup kemungkinan pihaknya akan melakukan perbaikan dan perawatan secara maksimal.

“Semua ini terkendala masalah anggaran saja, bukan berarti tidak ada biaya perawatan tapi saat ini dananya belum cukup,”tandas dia.

Mengenai besaran dana pendapatan PPJ yang diserahkan PLN-APJ Cianjur kepada Pemkab Cianjur, nilainya mencapai Rp. 1,234 miliar/bulan, kemudian  biaya pembayaran listrik Pemkab Cianjur hanya Rp. 400 juta/bulan, belum ditambah dari Anggaran pembayaran listrik yang dianggarkan dari APBD sebesar Rp. 4 milliar, dia mengaku belum tahu persis.