Akses Perbankan Bisa Kurangi Kemiskinan

NERACA

Jakarta---Kemudahan akses terhadap industri perbankan diyakini bisa mengurangi kemiskinan. Oleh karena semakin dekat akses perbankan, maka berpengaruh pada kemiskinan. Intinya, Bank Indonesia (BI) sedang membenahi sejumlah regulasi yang dinilai memberi jarak antara bank dan masyrakat.

"Regulasi yang menghambat akses masyarakat dengan lembaga keuangan perlu diubah. Karena, makin dengan dengan perbankanm maka akan mengurangi tingkat kemiskinan," kata Deputi Gubernur BI, Muliaman Darmansyah Hadad dalam diskusi “Transparansi Produk, Perlindungan dan Mediasi Nasabah Perbankan di Hotel Papandayan, Bandung, Sabtu (24/9)

Lebih jauh Muliaman mengungkapkan sulitnya mendapatkan informasi mengenai besaran suku bunga dasar kredit (SBDK) merupakan salah satu persoalan yang dianggap menghambat akses masyarakat untuk lebih dekat ke bank. "Selama ini, besaran SBDK hanya bisa diketahui masyarakat di meja teller bank dan internet. Padahal tidak semua masyarakat memiliki kemudahan untuk mengakses internet," ujarnya.

Saat ini, kata Muliaman, BI sedangk fokus pada upaya perlindungan konsumen atau nasabah, mulai dari transparansi , edukasi, pengaduan hingga pada tingkat mediasi. "Memang saat ini penting sekali adanya transparansi pemberian informasi produk bank, agar nasabah bisa pilih bank bisa memenuhi kebutuhan dan lebih menguntungkan mereka," jelasnya

Dikatakan Muliaman, tercipta transparansi yang baik di industri perbankan, otomatis bank akan lebih kompetitif. "Melalui transparansi di sini tentunya akan terjadi persaingan yang sehat dan pada akhirnya bisa menggerakkan perekonomian ke arah yang positif," ucapnya.

Selain transparansi, lanjutnya, upaya perlindungan konsumen juga bisa dilakukan dengan memasukkan program pendidikan finasial ke dalam kurikulum sekolah. "Kami juga akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional untuk memasukan program edukasi finansial ke sekolah dasar hingga SMA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas)," tuturnya.

Muliaman menegaskan, BI juga tengah merencanakan untuk menetapkan aturan mengenai langkah-langkah yang mesti ditempuh pihak bank dalam menanggapi pengaduan dari nasabah. "Jika perselisihan antara nasabah dan bank tidak memperoleh titik temu, maka BI akan melakukan mediasi melalui Lembaga Mediasi Perbankan yang ada di BI," katanya.

Terkait gejolak dan krisis Eropa, ungkap Muliaman, secara fundamental perbankan di dalam negeri masih kuat untuk mengadapi krisis global. "Saya kira dari berbagai indikator penting keuangan, baik aspek modal dan terutama likuiditas masih memiliki daya tahan yang baik," tandanya

Ia berharap, likuiditas kredit yang masih menunjukkan arah perbaikan bisa membendung gelombang krisis dari Eropa dan AS. "Menurut saya, gejolak bisa cepat selesai. Sehingga industri perbankan bisa fokus kepada fungsi intermediasi, karena memang selama ini industri perbankan sedang giat-giatnya melakukan intermediasi," ucapnya

Yang jelas, lanjut Muliaman, sejak dua pekan lalu pertumbuhan kredit secara year on year terbilang bagus, karena berada pada angka 24,2 persen. Ia meyakini, pemberian kredit mampu menggerakan mesin ekonomi nasional menjadi lebih baik. "Sekali lagi, modal dan likuiditas kredit macet yang minimal menandakan bahwa indikator itu memiliki daya tahan untuk menghadapai berbagai macam krisis," paparnya.

Namun demikian, lanjut Muliaman, prinsip kehati-hatian akan tetap dilakukan BI dan tidak akan menganggap remeh gejolak ekonomi yang terjadi di Eropa dan Amerika. "Saya mengimbau kepada pengelola industri perbankan untuk tetap konsentrasi terhadap berbagai macam kemungkinan yang akan ada," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Kebijakan Publik - Perlu Perbaikan Data Pangan untuk Kurangi Kesemrawutan Impor

NERACA Jakarta – Pemerintah perlu melakukan perbaikan data pangan untuk mengurangi kesemrawutan impor. Perbaikan data pangan juga perlu dilakukan sebagai…

Menggodok Strategi Kurangi Pengangguran

  Oleh: Nailul Huda, Peneliti Indef Centre of Innovation and Digital Economy   Debat ketiga pilpres menyuguhkan adu gagasan dan…

Digitalisasi Perbankan

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Digitalisasi perbankan nampaknya semakin tidak bisa diabaikan dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Aturan Pemerintah Minimalkan Perang Tarif Ojek Online

      NERACA   Jakarta - Pengamat Transportasi dari Institut Studi Transportasi (Intrans) Darmaningtyas memandang aturan mengenai ojek dalam…

JICT : Perpanjangan Kontrak Pelindo II dan HPH Beri Keuntungan Bagi Indonesia

    NERACA   Jakarta – Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp4,08 triliun dari…

Pemprov DKI Siapkan MRT Tahap II

      NERACA   Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta tahap…