NERACA

Tangerang Selatan - Pemerintah Propinsi Banten, DPD Real Estat Indonesia (REI) Banten, dan pengembang properti di Banten telah menyiapkan sebanyak 12.000 unit rumah murah bersubsidi dengan harga jual mulai Rp100 juta per unit. Lokasi perumahan murah tersebut tersebar di beberapa kota/kabupaten seperti Serang, Maja, Lebak, Serpong, dan daerah lainnya di Propinsi Banten.

Ketua DPD REI Banten Soelaeman Soemawinata mengatakan pembangunan ini sebagai rangkaian untuk mendukung Program Pembangunan Sejuta Unit Rumah, yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Kita mencanangkan percepatan implementasi program sejuta rumah di Provinsi Banten. Ini berguna mendukung program pemerintah yang telah dicanangkan pada 29 April 2015 lalu oleh Pak Presiden Joko Widodo," ujarnya dalam acara ‘Implementasi Percepatan Program Sejuta Rumah di Propinsi Banten di Serpong, Banten, Rabu (3/6).

Eman--panggilan akrabnya--mengaku didesak Plt Gubernur Banten Rano Karno agar program tersebut tidak hanya sekadar wacana."Saya dibilang sama Pak Rano, Man, lu jangan wacana doang, capek gua dengar wacana saja," cerita Eman.

"Teguran" itu kata membuat dia terpicu dan mengajak stakeholder perumahan untuk bersatu mengimplentasikan. Dan tepat 3 Juni ini, mereka meluncurkan 5.000 runit rumah. Terdiri dari 4.000 unit rumah dan 1.000 unit rusunami.

Menurut dia, anggota REI Banten dan pengembang properti di Banten, bisa membangun jauh lebih besar lagi. Merujuk data dari Badan Penyelenggara Jaminaan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Banten dari 1 juta peserta BPJS, 50% adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dari jumlah itu sebanyak 25% belum punya rumah."Bila data itu benar, berarti Banten butuh 250 ribu unit rumah. Namun, kami perlu tahu pemetaannya," ungkap dia. Adanya dialog dengan stakeholder hari ini dapat mengungkap banyak data dan solusi di lapangan. Sehingga percepatan program perumahan di Banten dapat terwujud.

Untuk itu, strategi pembangunan perumahan di Banten memerlukan treatment khusus. Karena bila dilakukan secara alamiah, seperti saat ini, di mana pemangku kepentingan jalan masih berjalan sendiri-sendiri, maka akan sulit mencapai target yang dicanangkan.

Harus ada yang bertindak sebagai driver program tersebut di daerah. REI Banten sendiri tidak cukup punya data akurat. Untuk itu mengajak pemangku kepentingan di Banten bersepakat bahwa penyediaan perumahan adalah misi stategis yang hanya bisa diwujudkan dengan semangat yang sama.

Hal senada disampaikan Plt Gubernur Banten Rano Karno. Menurut "Si Doel" segenap pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah harus mampu merealisasikan Program Sejuta Rumah untuk Rakyat di Banten.

Caranya dengn menyepakati sistem operasional kemitraan antarpemangku kepentingan di Banten juga mencari skema kemitraan antar stakeholders terkait dalam upaya pembangunan perumahan bagi MBR. Seperti skema pembiayaan, skema jaminan, kebijakan penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan, serta fasilitasi Pemprov Banten kepada para stakeholders terkait pengaturan insentif perizinan di bidang perumahan bagi sektor private.

Hasilnya kemudian dirumuskan dan menjadi rekomendasi terhadap kebijakan di sektor perumahan publik, khususnya kebijakan percepatan program sejuta rumah di Banten.