Harga BBM Diminta Tidak Naik Hingga Lebaran

NERACA

Jakarta - Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk menyerahkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ke pasar. Artinya, harga BBM bisa swaktu-waktu naik mengikuti harga pasar. Namun menjelang datangnya bulan suci Ramadan, pemerintah diminta untuk menahan kenaikan harga BBM sampai dengan Lebaran. Karena menjelang puasa dan Lebaran diprediksi harga-harga kebutuhan pokok akan meningkat. Hal ini seiring dengan meroketnya permintaan, sedangkan suplai tak mampu ikuti laju kencangnya permintaan pasar tersebut.

Jika demikian terjadi, maka bukan tidak mungkin inflasi akan menerpa bangsa Indonesia pada jelang puasa dan Lebaran. Maka dari itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin meminta agar pemerintah untuk menahan harga BBM. Hal itu diperlukan untuk menjaga angka inflasi. “Menghadapi lebaran ini sebaiknya tidak ada kenaikan BBM. Khawatir juga berdampak. Karena tidak dinaikkan saja, harga komoditas sudah naik,” kata Suryamin di Jakarta, Senin (1/6).

Berdasarkan pengalaman BPS, pemerintah sebaiknya melakukan kontrol terhadap komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat, seperti beras dan bahan pokok lainnya. Selain itu, pemerintah juga harus bisa menjaga pasokan ikan segar, daging dan telur ayam ras, serta minyak goreng dalam menghadapi Lebaran. Karena bahan-bahan makanan menyumbang angka paling besar terhadap inflasi.

Dengan mencermati berbagai kondisi tersebut, diharapkan pemerintah bisa menahan diri untuk tidak menaikkan harga BBM. “(Kalau BBM dinaikkan) Maka akan terkena dua pengaruh. Tapi, pemerintah pasti punya strategi cara mengendalikannya. Karena kan BBM juga tergantung dari harga dunia, mudah-mudahan tidak terjadi kenaikan,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo berharap, Juni 2015 inflasi tidak tinggi. Kuncinya, kata dia di pengendalian beras. “Tapi sekarang belum ya kalau beras. Nah, kalau Juli-September saya lihat beras lumayan aman lah. Saya perhatikan tanaman padi akan muncul dan kemungkinan di Juli-Agustus ada puncak panen kedua,” ujarnya.

BPS mencatat tingkat inflasi pada Mei 2015 sebesar 0,5%, atau tertinggi dalam tujuh tahun terakhir pada bulan yang sama, yang dipicu oleh kenaikan harga bahan makanan menjelang puasa dan lebaran. Dengan inflasi Mei sebesar 0,5%, maka inflasi tahun kalender Januari-Mei 2015 mencapai 0,42% dan laju inflasi secara tahunan (yoy) 7,15%. Sedangkan, inflasi komponen inti 0,23% dan Inflasi inti secara tahunan (yoy) 5,04%.

Komoditas yang mengalami kenaikan harga dan menyumbang inflasi antara lain cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, ikan segar, tarif listrik, tomat sayur dan cabai rawit. Namun, harga beras masih relatif stabil bahkan menyumbang deflasi pada Mei

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil memastikan pemerintah akan terus mengupayakan pengendalian harga komoditas pangan, terutama menjelang puasa, agar target inflasi sebesar lima persen tercapai pada akhir tahun. "Kita akan menjaga selama lebaran dan puasa, supaya tarif inflasinya lebih terkontrol. Jadi barang-barang yang potensial (menimbulkan) inflasi harus dijaga betul (harganya)," katanya.

Sofyan mengatakan upaya menjaga inflasi harga bergejolak atau volatile food dengan menyiagakan pasokan, akan menjadi fokus pemerintah, apalagi komponen bahan makanan tersebut menjadi penyumbang utama inflasi Mei 2015. "Produk volatile memang betul menjadi masalah, beberapa produk vulnerable terhadap inflasi, seperti cabai merah, bawang merah dan daging ayam. Yang paling penting beras kita kontrol dan masih seperti yang kita harapkan," ujarnya.

Selain itu, ia mengharapkan adanya peran pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat agar laju inflasi nasional tidak bergejolak karena ketiadaan pasokan bahan makanan menjelang pertengahan tahun. "Kemarin Presiden dalam rapat TPID telah meminta supaya setiap pemerintah kabupaten kota untuk peduli dengan pengendalian inflasi karena kalau tidak terkontrol daya beli masyarakat akan berkurang," katanya. bari

BERITA TERKAIT

PERCEPATAN KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR NIKEL - Ombudsman Mengendus Ada Potensi Korupsi

Jakarta-Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida mengatakan percepatan kebijakan pelarangan ekspor nikel di 2020 memberikan ketidakpastian hukum bagi pelaku…

Pakar Hukum: Putusan Keliru Jika Aset FT Dirampas untuk Negara

NERACA Jakarta-Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai dirampasnya aset First Travel (FT) untuk negara merupakan putusan keliru.…

BANYAK RS TERANCAM ‘SAKIT’ - BPJS Utang Rp 17 Triliun ke Rumah Sakit

Jakarta-Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mengungkapkan, BPJS Kesehatan memiliki utang Rp17 triliun  kepada rumah sakit (RS) per 30 September 2019.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Kemenkeu Bekukan Sementara Penyaluran Dana Desa Bermasalah

NERACA Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membekukan sementara penyaluran dana desa tahap ketiga tahun 2019 khususnya bagi desa yang…

Investasi Ratusan Triliun Tersumbat Izin dan Lahan di Daerah

NERACA Jakarta – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berkali-kali menyebutkan investasi hingga Rp700 triliun masih tertahan masuk…

PERCEPATAN KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR NIKEL - Ombudsman Mengendus Ada Potensi Korupsi

Jakarta-Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida mengatakan percepatan kebijakan pelarangan ekspor nikel di 2020 memberikan ketidakpastian hukum bagi pelaku…