NERACA

Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan pemerintah daerah harus ikut menjaga kestabilan harga komoditas pangan menjelang puasa, karena berpotensi mengganggu pencapaian kinerja laju inflasi nasional. "Seluruh daerah harus secara bersama-sama mengendalikan inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat, karena masalah ini bukan masalah orang Jakarta saja," ujarnya di Jakarta, Senin (1/6).

Suryamin menjelaskan salah satu upaya pemerintah daerah yang bisa dilakukan dalam mengendalikan laju inflasi nasional adalah dengan membentuk pasar murah yang berfungsi sebagai penyeimbang harga secara rutin. "Pemda bisa melakukan pasar murah bahkan pasar penyeimbang seperti di Kalteng. Kalau pasar murah hanya satu kali ad hoc, tapi pasar penyeimbang bisa lama dan punya pasokan bagus. Itu saja bisa mengontrol komoditas yang digunakan masyarakat khususnya beras," ujarnya.

Ia menambahkan harga-harga komoditas, seperti beras yang masih tercatat deflasi pada Mei, bisa mengalami kenaikan menjelang pertengahan tahun. Untuk itu, pasokan harus disiagakan oleh pemerintah melalui koordinasi yang baik antara pusat dan daerah. "Deflasi (beras) yang ada sekarang mudah-mudahan bisa dikontrol agar tidak inflasi, dan kenaikan harga gabah tujuh persen yang sudah terjadi pada Mei, tidak diikuti harga beras yang melonjak pada Juni," kata Suryamin.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo menambahkan masih ada kemungkinan laju inflasi pada pertengahan tahun tidak terlalu tinggi, apabila pemerintah melakukan antisipasi dengan menyiagakan pasokan komoditas sejak dini. "Kalau bisa dikendalikan untuk Juni ini bagus, karena Juli mulai panen terutama bawang merah. Harga agak terjaga, sehingga menjelang lebaran inflasi bisa dibawah satu persen, meskipun ada kenaikan uang sekolah dan tahun ajaran baru," jelasnya.

Sasmito memperkirakan target inflasi pemerintah 2015 sebesar lima persen pada akhir tahun masih bisa tercapai, meskipun laju inflasi secara tahunan (yoy) masih 7,15 persen, karena ada bulan yang berpotensi menyumbang deflasi. "Kemungkinan Agustus bisa deflasi, karena setelah lebaran daya beli menurun. Selain itu, deflasi bisa terjadi pada September karena mulai masuk masa panen," ujarnya.

BPS mencatat tingkat inflasi pada Mei 2015 sebesar 0,5 persen, atau tertinggi dalam tujuh tahun terakhir dalam bulan yang sama, yang dipicu oleh kenaikan harga bahan makanan menjelang puasa dan lebaran. Komoditas yang mengalami kenaikan harga dan menyumbang inflasi antara lain cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, ikan segar, tarif listrik, tomat sayur dan cabai rawit. Namun, harga beras masih relatif stabil bahkan menyumbang deflasi pada Mei.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan, dalam menghadapi inflasi menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri, pemerintah telah menyiapkan cadangan bahan-bahan pokok. “Itu prosedur biasa, kita kan sudah 70 tahun rayakan Lebaran, Sudah mengurusi hal-hal itu sejak lama, itu biasa saja,” kata JK. Ia menyebut, jika pasar membutuhkan, pemerintah bisa langsung menyuplai bahan-bahan pokok itu ke pasar untuk menjaga harga tetap stabil. “Pemerintah menyiapkan suplai yang cukup. Beras yang cukup, gula yang cukup,” kata JK.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar pemerintah daerah secara rutin meninjau gedung distributor untuk melihat pasokannya. “Pemda sesering mungkin terjun ke lapangan gudang distibutor apakah mereka menimbun barang sehingga distibutor besar merasa diawasi agar tidak memainkan harga. Jadi kalau memang ada barang yang sulit dan mahal, langsung keluarkan stoknya,” ucap Jokowi. Asal tahu saja, Pemerintah bersama Bank Indonesia memberikan penghargaan kepada tim pengendalian inflasi daerah (TPID) terbaik dan berprestasi di Tanah Air sepanjang 2014.

Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo mengatakan penghargaan diberikan kepada daerah yang TPID-nya berhasil mengendalikan inflasi. Kriteria penilaian penghargaan kepada TPID terbaik diukur dari dua aspek yakni aspek proses kegiatan dan aspek luaran. “Ini sejalan makin banyaknya TPID kota yakni sekitar 432 tim. Aspek proses untuk mengukur kegiatan pengendaliannya dan aspek keluaran untuk mengukur tingkat angka inflasi,” kata Agus.