Tidak Berpihak pada Nilai Kebangsaan - Puluhan UU Harus Direvisi

NERACA 

Jakarta - Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) menyebut ada sekitar 120 Undang-undang yang tidak berpihak pada nilai kebangsaan. Undang-undang tersebut harus segera direvisi. Menghadapi kenyataan tersebut bagaimana kita merayakan Hari Kelahiran Pancasila.

Menurut DPR, momen Hari Pancasila bisa menjadi titik balik evaluasi revisi dan amandemen undang-undang (UU) yang berlandaskan lima sila."Kita harus merevisi UU yang tidak berpihak pada nilai-nilai pancasila," kata Anggota Komisi III DPR Arsul Sani di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (6/1).

Arsul mencontohkan terdapat UU yang selama ini penting namun terlupakan dan baru dibuat yakni UU tentang penjaminan. UU ini menjamin UMKM dan Koperasi dapat memiliki akses yang lebih luas. Selama ini para pengusaha mikro dan pedagang kecil dianggap tidak punya akses ke perbankan. Hal ini lantaran mereka terhalang dengan tidak adanya jaminan dan syarat administratif yang harus berbadan hukum.

"Nah dengan UU ini nanti ada yang menengahi dengan penjaminan, di mana dia punya sekeranjang alokasi kredit pengusaha kecil,"
ujarnya.

Namun karena bank juga menginginkan kreditnya aman, sementara pengusaha kecil tidak punya kemampuan menyediakan jaminan maka pos inilah yang menjadi penjaminan, tentu dengan sedikit biaya tambahan."Misalnya kredit itu 12 persen ada preminya, sehingga pengusaha kecil, pedagang kaki lima punya akses perbankan," katanya.

Dengan mengamendemen undang-undang berbau liberal dan mendorong lebih banyak undang-undang pro rakyat untuk disahkan, sesungguhnya menjadikan Hari Kelahiran Pancasila ini tidak sekadar memorial bahwa Indonesia memiliki ideologinya sendiri.

Untuk itu, DPR juga didorong lebih serius bekerja demi rakyat. Di semester pertama tahun pertama masa pengabdian 2014-2019 saja belum satu pun RUU dari 37 RUU Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) yang berhasil disahkan DPR.

"DPR harus lebih serius bukan malah boros," pungkasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto juga memaknai Hari Pancasila sebagai momentum dimana bangsa Indonesia mempunyai 5 dasar kenegaraan."Lima dasar ini yang harus dipakai guna menjadikan negara yang betul-betul adil dan makmur agar tercapai seluruh cita-cita kita," katanya.

Dia pun berharap ke depannya seluruh program kenegaraan dapat berjalan dengan lebih baik menuju kemakmuran. Menyoal masalah legislasi yang tersendat ia menyatakan saat ini sudah mulai meningkat dan fokus.

"Mudah-mudahan legislasi bisa ditingkatkan sehingga dalam masa sidang ini tercapai legislasi-legislasinya," katanya.

Dalam rapat pimpinan menurutnya telah disampaikan kunjungan spesifik harus diatur dan tak boleh berbenturan dengan acara komisi serta paripurna."Kita harus buat jadwal, mulai masa sidang ini kita atur kegiatan di komisi dan rapat paripurna," tambahnya. Mohar

 

 

 

 

BERITA TERKAIT

Organisasi Nirlaba Berkontribusi Bagi Pembangunan RI

NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, organisasi nirlaba (NGO) telah membuktikan kontribusi pentingnya bagi pembangunan…

Masyarakat Menerima Hasil Pemilu dengan Kondusif

NERACA Jakarta - Pengamat politik Arfianto Purbolaksono mengemukakan bahwa masyarakat menerima hasil Pemilihan Umum 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum…

Demokrasi Adalah Jalan Capai Kebenaran

NERACA Semarang - Mantan Sekretaris Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Hudallah Ridwan yang akrab disapa Gus Huda…

BERITA LAINNYA DI

Organisasi Nirlaba Berkontribusi Bagi Pembangunan RI

NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, organisasi nirlaba (NGO) telah membuktikan kontribusi pentingnya bagi pembangunan…

Masyarakat Menerima Hasil Pemilu dengan Kondusif

NERACA Jakarta - Pengamat politik Arfianto Purbolaksono mengemukakan bahwa masyarakat menerima hasil Pemilihan Umum 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum…

Demokrasi Adalah Jalan Capai Kebenaran

NERACA Semarang - Mantan Sekretaris Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Hudallah Ridwan yang akrab disapa Gus Huda…