NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membuat tim dengan pihak-pihak terkait menyoal legalitas penerbitan obligasi daerah. Hingga kini, penerbitan obligasi daerah masih terkendala. Salah satunya terkait kewenangan dalam mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah.

Nurhaida, Kepala Eksekutif bidang Pasar Modal OJK mengatakan, ia akan membentuk tim dengan para pejabat dari berbagai instansi. Seperti, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kami sedang meminta nama-nama perwakilan dari masing-masing instansi," ujar Nurhaida di Jakarta, kemarin.

Dia berharap, tim ini akan melahirkan solusi, sehingga penerbitan obligasi daerah bisa segera terlaksana. Pasalnya, sudah ada beberapa beberapa pemerintah daerah (pemda). Setidaknya ada tujuh pemda yang sudah melakukan pemeringkatan.

Mereka adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan, Makassar, dan Surabaya. Namun, rencana ini harus menunggu kepastian regulasi. Khususnya mengenai ketentuan laporan keuangan yang menjadi dasar valuasi penerbitan surat utang.

Auditor yang berwenang memeriksa laporan keuangan pemda hanya BPK. Sementara, dalam ketentuan OJK, laporan keuangan penerbit obligasi harus diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK."Kami berharap sudah ada keputusan dalam waktu dekat," imbuh Nurhiada.

Asal tahu saja, pasar surat utang atau obligasi korporasi di Indonesia pada kuartal kedua tahun ini, diperkirakan akan baik meski tetap di bayangi melambatnya perekonomian dan depresiasi nilai tukar rupiah,”Kinerja pasar obligasi korporasi di Indonesia diyakini masih akan membaik dan bahkan di klaim sebagai salah satu yang terbaik di Asia di sepanjang tahun ini, meski dibayangi risiko yang ada di dalam negeri,”kata analis PT Pefindo Riset Konsultasi, Guntur Tri Hariyanto.

Menurut dia, obligasi di dalam negeri cukup direspon positif investor karena menawarkan kupon yang tinggi di tengah tren rendahnya kupon obligasi global. Sebagai gambaran, yield atau imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun yang menjadi acuan mencapai 7,7% dibandingkan pasar Amerika Serikat sekitar 2,1%.

Dirinya memperkirakan bahwa pada kuartal II ini penerbitan obligasi korporasi akan lebih banyak dilakukan oleh perusahaan sektor keuangan dan pembiayaan, karena sifat bisnisnya yang membutuhkan modal kerja besar untuk disalurkan dalam pemberian kredit.

Sektor lainnya, lanjut Guntur Tri Hariyanto, perusahaan properti juga berpotensi memanfaatkan pendanaan dari hasil penerbitan obligasi untuk melakukan ekspansi seperti pembangunan proyek-proyeknya. Namun, pelaku pasar diharapkan memperhatikan risiko karena perlambatan ekonomi yang dibarengi juga dengan melemahnya kinerja emiten.

Di sisi lain, Guntur Tri Hariyanto menambahkan, pelaku pasar juga diharapkan memperhatikan faktor risiko yang datang dari eksternal menyusul belum adanya kepastian kenaikan suku bunga AS (Fed fund rate),”Cukup besarnya porsi kepemilikan asing baik di obligasi pemerintah maupun korporasi akan dapat berdampak buruk ketika terjadi kenaikan Fed fund rate,," katanya.