Jakarta – Di tengah perlambatan ekonomi global saat ini, Indonesia menghadapi empat risiko yang harus dicermati ke depan. Sementara Kadin meminta pemerintah menyiapkan strategi untuk menghadang ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan domestik.

NERACA

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, pekan ini, mengungkapkan ada empat risiko global yang harus diamati dalam perkembangan perekonomian RI. Pertama, harga komoditas yang masih bergejolak cenderung melemah. Sejak 2012 harga komoditas terus menurun dan berpengaruh terhadap ekonomi dalam negeri. “Ke depan, kami melihat belum ada tanda-tanda rebound (harga komoditas pulih),” ujarnya.  

Risiko kedua yang akan berdampak serius terhadap perekonomian nasional, adalah ekonomi Tiongkok yang diproyeksikan masih mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok bahkan diperkirakan maksimal hanya 6,8% pada tahun ini.

“Ini akan berakibat ke RI, karena Tiongkok adalah mitra dagang utama. Harga komoditas turun, permintaan dari Tiongkok turun, ini akan mempengaruhi ekpor,” ujarnya.  

Risiko ketiga, adalah kondisi perbaikan ekonomi hanya akan terjadi pada Amerika Serikat 5 Juni 2015 mendatang, merupakan hari penentuan bagi Eropa, di mana Yunani harus bisa mulai membayar utang ke Dana Moneter Internasional (IMF).

Meski tak ada hubungan langsung dengan Indonesia, menurut Bambang, kemampuan Yunani membayar utangnya itu akan berpengaruh terhadap pasar keuangan, dan mengubah outlook ekonomi global.

Adapaun risiko keempat, Indonesia perlu mewaspadai apa yang akan terjadi di Amerika Serikat, dimana gubernur bank sentral AS (The Fed) telah menyatakan kesiapan untuk menaikkan suku bunga tahun ini.

“Meski ada pergeseran, dari yang tadinya awal tahun menjadi pertengahan tahun, dan kemudian disebut “‘tahun ini”. Tapi itu anytime, kemungkinan terjadi gejolak sebagai akibat tingkat bunga,” ujar Bambang.

Pada kesempatan itu, Menkeu juga mengakui adanya potensi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN-P 2015. Sebab berdasarkan realisasi APBN-P 2015 per 22 Mei, terdapat penerimaan perpajakan yang berpotensi lebih rendah dari target.

Selain itu, penyerapan belanja kementerian dan lembaga, secara alamiah terealisasi kurang dari 100%. "Berdasar outlook itu, maka mungkin akan terjadi pelebaran desifit yang wajar dan manageable," ujarnya.

Dalam hal terjadi pelebaran defisit, menurut dia, pemerintah akan fokus ke sumber pembiayaan aman dan berisiko rendah. Misalnya, sumber pinjaman multilateral atau bilateral yang menyediakan stand-by loan, atau menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang dibolehkan dalam UU.

"Kita akan meminimalkan pengeluaran SUN rupiah atau SBN domestik, yang risikonya kuat. Apalagi kepemilikan asing saat ini cukup tinggi," ujar Bambang.

Menanggapi itu, anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun mengatakan, pihaknya bisa mengapresiasi pemerintah yang sudah memberi keyakinan bahwa penyelenggaraan ekonomi negara bisa diatur dengan baik.

"Saya rasa, risiko fiskal di APBN-P sudah diatur bagus, ritme dijaga. Paling tinggal diatur lebih detil," kata Misbakhun.

Menurut dia, pemerintah perlu mendorong realisasi belanja modal yang bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, lebih dari Rp 290 triliun anggaran negara sudah siap keluar lewat kontrak-kontrak.

Terkait pembiayaan defisit, Misbakhun mengingatkan agar Pemerintah menghindarkan kemungkinan menggunakan fasilitas pinjaman yang terlalu mengikat. "Entah multilateral atau bilateral. Kalau mendikte kita, itu tak boleh," ujarnya.

Ancaman PHK

Secara terpisah, Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo B. Sulisto meminta pemerintah melakukan strategi dalam mendorong ekonomi dalam negeri, mengingat pada triwulan I-2015 telah terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi ke level 4,7%.

Suryo mengatakan, untuk mengantisipasi pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penjualan yang menurun, pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat.

"Pengusaha bisa melakukan PHK. Memang betul (pelambatan pertumbuhan ekonomi) ada pengaruh dari eksternal, tapi perekonomian dalam negeri perlu diselamatkan, dunia usaha sulit menghadapi ini, daya beli masyarakat sekarang turun dan kebijakan moneter yang ketat," ujarnya di Jakarta, belum lama ini.

Jika daya beli masyarakat menurun, menurut dia, otomatis penjualan produk dari berbagai perusahaan ikut menurun. Kondisi ini, maka membuat pengusaha akan mengerem kegiatan produksinya dan bahkan dapat menghentikan produksi untuk sementara waktu. "Properti, otomotif, ritel dan konsumen produk itu semuanya lagi menurun," ujarnya.

Terkait dengan upaya pemerintah menggenjot perekonomian, Suryo mengusulkan perlunya penurunan suku bunga acuan perbankan (BI Rate) agar pengusaha ketika meminjam uang di perbankan untuk ekspansi tidak terbebani dengan bunga yang tinggi.

Selain itu, kebijakan mendongkrak pajak pada sekarang ini tidak tepat karena pengusaha sedang dihadapkan dengan perlambatan ekonomi. "Itu (kenaikan target penerimaan pajak) waktunya enggak pas. Sekarang pengusaha pada megap-megap," ujarnya.

Tidak hanya itu. Banyak perusahaan sekarang sudah melakukan PHK atas karyawannya. Ada enam sektor usaha yang terpaksa harus “merumahkan” karyawannya. Mereka adalah industri tekstil, alas kaki, perusahaan pertambangan, jasa minyak dan gas, perusahaan semen serta otomotif.

Menurut data Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), sejak Januari 2015, industri sepatu Indonesia telah melakukan PHK secara bertahap terhadap 11.000 pekerja. 

Adapun, di sektor pertambangan, kondisinya lebih parah lagi. Sektor industri tambang yang mengalami bisnis minus 2,32 persen di kuartal I 2015,  telah melakukan PHK terhadap ratusan ribu pekerja.

Khusus di sektor batubara, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengatakan jumlah pekerja di sektor tambang ini sudah berkurang setengah atau sekitar 400.000-500.000 orang dari total pekerja sekitar 1 juta orang.

PHK di industri batubara terjadi karena perusahaan mengurangi volume produksi demi meminimalisir kerugian akibat merosotnya harga batubara di dunia. "Langkah efesiensi sulit dilakukan, makanya banyak karyawan dirumahkan," ujar Pandu P. Sjahrir, Ketua Umum APBI, seperti dikutip kompas.com, pekan ini.

Di sektor mineral, PHK besar-besaran telah terjadi sejak tahun lalu saat pemerintah   melarang ekspor mineral. "Saat ini, ancaman PHK masih terjadi di perusahaan penghasil logam dan konsentrat," tutur Ladjiman Damanik, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia.

Adapun di sektor ritel masih  akan menunggu perkembangan ekonomi. Namun, bila daya beli masyarakat terus terperosok, bukan mustahil kalau sektor ini akan merumahkan karyawan. "Kami masih wait and see," ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta. Harapannya, kondisi pahit ini tak terjadi. 

Gelombang PHK yang sudah terjadi di sejumlah sektor industri ini harus menjadi perhatian serius pemerintah.  Bila merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di tanah air memang  terus bertambah. Bahkan, di bulan Februari 2015, menjadi puncak angka pengangguran tertinggi di Indonesia sejak Agustus 2012. mohar/bari/fba