NERACA

Jakarta – Pemerintah diminta serius dalam mengurusi tata niaga dan importasi bawang merah, terlebih baru-baru ini ditemukan beredaranya bawang merah impor ilegal dari Vietnam, Thailand dan Myanmar di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta yang tidak terdeteksi aparat. Anggota DPR RI Komisi IV Rofi Munawar mengatakan, secara prinsip pemerintah menyatakan belum mengeluarkan kuota impor bawang merah, tapi di beberapa pasar induk telah beredar bawang merah impor ilegal.

“Diduga proses importasi komoditas tersebut dilakukan sejak awal bulan Mei, namun ironisnya kondisi tersebut tidak terdeteksi oleh Pemerintah,” katanya dikutip dari laman Antara, Kamis (28/5).

Pemerintah menegaskan belum membuka izin impor bawang merah untuk tahun ini, lanjutnya, namun bawang impor dari Vietnam dan Thailand di Pasar Induk Kramat Jati telah beredar dalam jumlah yang banyak.

Adapun harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga bawang lokal (Brebes), tambah Rofi, situasi ini tentu saja akan memukul produksi petani lokal yang saat ini sedang masuk masa panen.

Menurut dia, proses impor bisa dilakukan jika telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian dan izin resminya dari Kementerian perdagangan. “Jika produksi domestik mencukupi sejatinya tidak diperlukan impor, sehingga pemerintah hanya perlu melakukan manajemen stok dan stablitas harga di pasaran,” katanya.

Rofi menambahkan, temuan peredaran bawang merah impor ilegal menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi dan pengawasan lalu lintas distribusi bahan pokok yang dilakukan pemerintah masih lemah.

Seharusnya bawang merah impor tidak dapat masuk melalui pintu resmi, karena belum ada rekomendasi impor dari kementerian terkait. “Bisa jadi importasi ilegal dilakukan melalui perdagangan antar pulau dan lewat pelabuhan tidak resmi, oleh karenanya harus di investigasi dan ditindak tegas pelakunya,” katanya.

Menurut dia, pemerintah harus melakuan pengawasan dan investigasi terhadap masuknya bawang merah ilegal, jika tidak, maka akan menjadi preseden buruk di kemudian hari. Saat ini di pasar induk seperti Pasar Kramat Jati harga bawang merah dari Brebes Rp36.000-37.000/Kg, sedangkan di tingkat pengecer mencapai Rp 38.000-40.000/Kg seperti di Pasar Minggu. Sedangkan harga bawang impor paling murah bisa Rp15.000/kg hingga Rp 26.000/Kg.

Pekan lalu, Rofi Munawar mengingatkan pemerintah untuk menjaga distribusi bahan pokok terkait mulai naiknya harga komoditas pangan menjelang bulan Ramadhan. "Peran pemerintah sangat penting dalam mengantisipasi dan mengontrol kenaikan harga agar tidak terjadi inflasi yang semakin tinggi. Diantaranya dengan, menjaga distribusi barang, pasokan, dan sistem kontrol terhadap harga," kata Rofi.

Legislator asal Jawa Timur ini mendesak Tim pangan yang baru saja dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah terencana, sistematis dan efisien dalam mengendalikan harga pangan yang kini mulai naik. Oleh karenanya kebijakan tim tersebut harus mampu menjangkau hingga ke akar permasalahan agar mampu menjaga stabilitas harga di pasaran sepanjang bulan Ramadhan.

"Koordinasi antar instansi pemerintah yang menangani permasalahan kenaikan harga barang kebutuhan pokok hendaknya dapat berjalan dengan sinergis dan saling mendukung," kata dia. Selain itu dia menambahkan, informasi mengenai permintaan dan penawaran barang kebutuhan pokok harus dilakukan dalam sistem tata niaga yang transparan dan berimbang.

Rencananya Pemerintah akan mengesahkan peraturan presiden (perpres) tentang pengendalian harga jelang Ramadhan sebagai amanah dari UU No 7/2014. Isi Perpres tersebut akan mengatur pengendalian harga komoditas pangan utama dengan wewenang pengendalian harga diberikan kepada Menteri Perdagangan.

Saat ini harga Sembilan bahan pokok (sembako) pada umumnya mulai beranjak naik kisaran Rp500 hingga Rp1.000. Di pasar tradisional seperti Keramat Jati Jakarta dan Tanah Tinggi kota Tangerang harga beras medium naik pada kisaran Rp10.800/kg, minyak goreng Rp11.300/kg, bawang putih Rp23.000/kg, gula pasir Rp12.700/kg, dan daging Rp108.000/kg.Dia mengatakan pada akhirnya seluruh kenaikan ini tentu akan sangat memberatkan masyarakat, terlebih bagi kalangan menengah ke bawah.

 "Perpres harus segera dikeluarkan untuk mencegah melonjaknya komoditas bahan pokok utama di pasaran. Dan yang lebih penting lagi, harus ada kepastian bawah perpres itu dilaksanaka, agar jangan sampai ada jarak antara regulasi dengan realitas di lapangan," kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok pangan, salah satunya dengan membentuk Tim Harga Pangan yang meliputi beberapa instansi terkait.

"Pemerintah akan menggunakan berbagai instrumen peraturan perdagangan semaksimal mungkin, diantaranya melalui penetapan kebijakan perizinan dan pengendalian," kata Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, dilansir laman yang sama, belum lama ini.

Rachmat mengatakan, tujuan dari penggunaan berbagai instrumen tersebut adalah agar ketersediaan pasokan bahan pokok tetap terjamin dan stabilitas harga terjaga, sehingga masyarakat tetap terpenuhi kebutuhannya.

Tim Harga Pangan yang akan dibentuk oleh pemerintah tersebut meliputi beberapa instansi pemerintah terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelauatan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan juga para pengusaha.

Dimana para pengusaha seperti importir, asosiasi komoditas, dan perwakilan petani akan memberikan rekomendasi secara berkala, baik harga jual dan harga beli kepada menteri terkait.

Mekanisme kerja tim mengikuti pola penetapan harga patokan ekspor yang saat ini telah berjalan. Penetapan Tim oleh SK Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Hasil rekomendasi harga oleh tim dikukuhkan melalui SK Menteri terkait.

Rachmat menambahkan, langkah untuk menyiapkan langkah strategis tersebut perlu dilakukan pemerintah khususnya dalam rangka mengantisipasi kebutuhan masyarakat menjelang puasa dan Lebaran.