NERACA

Jakarta - Pakar hukum laut internasional Hasyim Djalal menyatakan Republik Indonesia sudah sejak lama ingin membahas zona ekonomi kelautan dengan sejumlah negara tetangga, karena hal tersebut terkait juga dengan sumber daya perikanan.

"Kami mendorong duta-duta besar agar negara mereka mau membahas tentang zona ekonomi," kata Hasyim Djalal dalam acara bertajuk "International Relations/Donors Meeting" yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Kamis (28/5).

Menurut dia, Indonesia telah berhasil dalam menyepakati batas kontinental dengan berbagai negara, tetapi hal berbeda dirasakan bila yang ingin dibahas adalah mengenai zona ekonomi kelautan.

Dia mengemukakan, dirinya telah berupaya keras agar berbagai negara tetangga mau membahas hal tersebut karena Indonesia juga ingin menegakkan kedaulatan yang dimilikinya untuk memberdayakan hasil ikan dalam zona tersebut.

Sebelumnya, pemerintah dinilai perlu membangun Kerangka Kerja Pendugaan Stok Ikan Nasional yang partisipatif dan terbuka serta mempertimbangkan kondisi aktual perikanan Indonesia seperti Zona Ekonomi Eksklusif, kekayaan ekosistem serta jenis armada tangkap.

"Pendugaan stok ikan yang baik membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena bergantung pada ketersediaan dan mutu data yang disiplin," kata Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Arifsyah M Nasution dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (5/5).

Untuk itu, kata dia, pemerintah perlu mendahulukan dan mengundang berbagai pakar perikanan dari seluruh Indonesia agar dapat segera melahirkan konsensus dan protokol bersama mengenai tata cara pendugaan stok ikan yang dapat diakses oleh publik.

Selain itu, lanjutnya, hal lain yang tak kalah penting dalam fasilitasi komunikasi adalah menyamakan langkah pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk secara bertahap beralih dari penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang menjadi alat tangkap yang ramah lingkungan.

Dalam hal ini, dia menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian juga menjadi sangat penting. "Sejauh ini langkah pembenahan oleh KKP berjalan ke arah yang benar. Perubahan sedang terjadi, dan dibutuhkan kerja multipihak dan kegigihan bersama untuk menjadikan laut sebagai masa depan Indonesia," pungkas Arifsyah.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berdasarkan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bakal meluncurkan program kajian stok ikan nasional sebagai dasar pengambilan kebijakan sektor kelautan dan perikanan.

"Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan akan melakukan Kajian Stok Nasional 2015 dengan anggaran sekitar Rp44,4 miliar. Angka ini meningkat lebih dari 1.000 persen dibanding anggaran tahun 2003," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan KKP Achmad Poernomo di Jakarta, Kamis (23/4).

Menurut Achmad, program kajian stok tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas data secara revolusioner, dan selanjutnya akan meningkatkan akurasi potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di Indonesia bagi peningkatan kesejahteraan nelayan. Ant