NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui ada kemungkinan target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN-Perubahan 2015 sebesar Rp1.295 triliun pada akhir tahun tidak tercapai. "Kami sudah hitung dengan skenario pesimistis, penerimaan pajak shortfallnya (bisa mencapai) Rp120 triliun," katanya, seperti dikutip laman Antara, kemarin.

Menkeu menjelaskan perkiraan tersebut merupakan skenario terburuk apabila upaya ekstensifikasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak tidak berjalan efektif dan kondisi global belum membaik hingga akhir tahun. Selain itu, penyerapan belanja juga diprediksi tidak sesuai perkiraan awal karena realisasi belanja kementerian lembaga yang lebih rendah, atau hanya mencapai kisaran 92 persen hingga 93 persen dari pagu yang ditetapkan.

Namun, Menkeu menyakini defisit anggaran masih berada dalam kisaran 1,9 persen hingga 2,2 persen terhadap PDB. Pemerintah mengantisipasi kemungkinan pelebaran defisit tersebut dengan memanfaatkan pinjaman multilateral dan bilateral atau menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL). "Dua hal itu yang sepertinya berisiko, sehingga nanti realisasinya tidak sama dengan APBN yang sudah diundang-undangkan. Secara umum 'outlook' dari APBN-P masih aman dan terkelola. Perkiraan defisitnya 1,9 persen-2,2 persen. Memang masih ada pelebaran defisit tapi sama seperti tahun lalu," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu mengatakan realisasi pendapatan negara hingga 22 Mei 2015 baru terkumpul Rp508,6 triliun atau 28,9 persen dari target dalam APBN-Perubahan 2015 sebesar Rp1.761,6 triliun. Penerimaan perpajakan baru tercapai Rp416,8 triliun atau 28 persen dari target. Realisasi tersebut lebih rendah dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp422,2 triliun atau 33,9 persen dari APBN-P.

Sementara, realisasi belanja negara mencapai Rp552,5 triliun atau 27,8 persen dari pagu sebesar Rp1.984,1 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp310,8 triliun yang terbagi atas belanja kementerian lembaga Rp138,3 triliun dan belanja non kementerian lembaga Rp172,5 triliun. "Belanja kementerian lembaga ada keterlambatan, salah satunya karena APBN-P baru disepakati pertengahan Februari. DIPA cair baru pertengahan Maret, dan ada perubahan nomenklatur utamanya Kemendikbud, sehingga pencairan baru bisa akhir April," jelasnya.

Patut diketahui, penerimaan pajak tahun ini yang mencapai Rp1.224,7 triliun (tanpa PPh Migas) dalam APBN-P 2015, atau naik sekitar Rp300 triliun lebih dari realisasi tahun 2014 yang sebesar Rp895 triliun, dirasa target tersebut terlalu besar. Menurut Pengamat perpajakan Darussalam, target pajak di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ini merupakan target penerimaan pajak terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

“Yang mana dalam sejarah kenaikan target pajak ini belum ada ceritanya. Artinya, kalau kita lihat dari angka target itu sendiri dibandingkan target-target tahun sebelumnya, itu merupakan target yang luar biasa besar. Saya tidak mengatakan ini ambisus atau tidak, tapi ini angka besar sekali,” ujar Darussalam.

Sementara ditempat yang sama Mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Darmin Nasution menambahkan, bahwa target pajak tahun ini dirasa tidak akan tercapai. Hal tersebut sejalan dengan penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar Rp1.294 triliun tidak realistis.

Dia menilai, target penerimaan pajak yang tidak realistis tersebut, sulit untuk pemerintah dapat merealisasikannya, karena untuk mencapai target pajak ini hanya kurang dari 9 bulan lagi. Terlebih hingga akhir Maret 2015 penerimaan pajak baru Rp170 triliun atau 13% dari total target penerimaan pajak.