NERACA

Jakarta – Dalam rangka mendukung upaya percepatan peningkatan produktivitas sektor pemerintah, Asian Productivity Organisation (APO) yang berkedudukan di Tokyo, Jepang, bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, menyelenggarakan kegiatan Multicountry Observational Study Mission for Higher Level Public Sector Officials on Public Sector Productivity, 25-29 Mei 2015, di Jakarta. Kegiatan tersebut lebih difokuskan pada pembelajaran serta penggalian informasi dan cerita sukses dari beberapa Kementerian/Lembaga di Indonesia, salah satunya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP), yang dilakukan, Kamis (28/5), di Kantor Pusat KKP, Jakarta.

APO adalah suatu organisasi antar pemerintahan regional Asia-Pasifik, yang berdiri pada 1961, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas di negara-negara anggota melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Kegiatannya meliputi study meeting; seminar; study mission; dan melakukan pilot proyek di beberapa negara.

Study mission yang diadakan kali dihadiri oleh para pejabat tinggi pemerintahan dari negara-negara anggota APO, yakni Bangladesh, Kamboja, China Taipei, Fiji, India, Iran, Jepang, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Singapura, Vietnam, dan Indonesia. Hadir pula dua narasumber internasional dari Filipina dan Kanada serta satu orang Direktur dari Sekretariat APO di Tokyo, Jepang.

Mengingat bahwa tata pengelolaan organisasi pemerintahan di Indonesia telah banyak yang menunjukkan hasil positif, maka selain diskusi di ruang kelas dengan para narasumber internasional terkait konsep dasar pengelolaan organisasi pemerintahan, kegiatan dimaksud lebih difokuskan pada pembelajaran serta penggalian informasi dan cerita sukses dari Kementerian/Lembaga, salah satunya KKP, melalui BPSDM KP.

Kepada negara-negara anggota APO dan para narasumber, BPSDM KP berbagi informasi, pengalaman, dan kisah suksesnya dalam melaksanakan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kelautan dan Perikanan bagi masyarakat, melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. “Pengembangan SDM ini dirasa sangat penting, karena mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan pada hakekatnya adalah mengelola SDM-nya,” ujar Kepala BPSDM KP Suseno Sukoyono, dilansir dalam keterangan resmi BPSDMKP.

Pengembangan SDM, melalui pendidikan, dilakukan pada satuan pendidikan KKP, yang terdiri dari sembilan Sekolah Usaha Perikanan (SUPM); tiga Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP); serta satu Sekolah Tinggi Perikanan (STP) di lima kampus. Kesemuanya merupakan penjuru atau rujukan (center of excellence) bagi Sekolah Menengah Kejuruan dan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia.

Penyelenggaraan pendidikan tersebut menggunakan sistem pendidikan vokasi dengan pendekatan teaching factory, yang dilengkapi sarana dan prasarana modern setara Dunia Usaha dan Dunia Industri sesungguhnya dengan porsi 70% praktek dan 30% teori untuk pendidikan menengah serta 60% praktek dan 40% teori untuk pendidikan tinggi. Perekrutan peserta didiknya terdiri dari 40% anak pelaku utama kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, serta petambak garam) yang tidak mampu, 40% masyarakat umum, dan 20% mitra kerja sama.

Keberpihakan KKP terhadap anak pelaku utama dikarenakan perlunya dorongan agar anak-anak tidak mampu tersebut mendapatkan pendidikan di sekolah yang tepat, yaitu sekolah yang mampu mengangkat kearifan lokal yang mereka miliki menjadi pengetahuan yang terstruktur, serta mengembangkannya sebagai modal untuk bekerja, berwirausaha, dan menjadi pelaku utama yang lebih modern. Sekolah ini juga mampu menghasilkan karakter  dan lulusan yang memiliki mental tangguh, fisik yang kuat, keterampilan yang teruji. Mereka sudah mendapatkan ini dari lingkungan yang membesarkannya. Hanya saja mereka butuh polesan intelektual agar lebih pintar dalam memanfaatkan karekater dan fisik tangguh yang dimilikinya.

Untuk ke depannya pengembangan terus dilakukan, salah satunya adalah rencana pembangunan 10 Poltek KP baru, yang tahun ini diawali di Kupang, Bone, dan Karawang. Pengembangan Poltek ini adalah guna mendukung poros maritim yang dicanangkan Presiden Joko Widodo serta untuk menyediakan SDM kompeten dalam mengelola sumberdaya  kelautan dan perikanan di wilayah tersebut.

Adapun di bidang pelatihan, pengembangan SDM dilakukan melalui enam Balai Diklat. Lulusan pelatihan ini perlu dibekali sertifikasi berstandar internasional untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing.