NERACA

Tokyo – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) cukup serius dalam mendorong pengembangan industri perkapalan di Indonesia. Selain mengunjungi salah satu perusahaan galangan kapal terbesar Jepang, BKPM juga menjalin kesepakatan dengan Federasi Ekonomi Kansai (Kenkeiren) untuk melakukan fasilitasi terhadap pengembangan investasi Jepang di Indonesia untuk sektor perkapalan dan industri komponen. Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam pertemuan Kepala BKPM Franky Sibarani dengan delegasi Federasi Ekonomi Kansai (Kenkeiren) yang dipimpin oleh Mr. Masayuki Matsushita, Vice Chairman & Chairman of the International Committee Kansai Economic Federation.

“Sebagai federasi bisnis, Kenkeiren memiliki peranan yang strategis yang dapat dimanfaatkan BKPM untuk mempromosikan potensi investasi Indonesia. Dalam pertemuan tadi, pihak Federasi Ekonomi Kansai siap memfasilitasi pertemuan BKPM dengan industri perkapalan dan industri elektornik di wilayah Kansai. Mereka juga siap membawa industri perkapalan dan elektronik dari wilayah Kansai untuk melakukan misi investasi ke Indonesia,” jelas Franky, dilansir dalam keterangan, Kamis (28/5).

Kenkeiren atau Federasi Ekonomi Kansai memiliki 1.300 anggota yang terdiri dari perusahaan, lembaga pendidikan, dan lembaga lainnya. Salah satu fungsi utama asosiasi ini untuk membantu perusahaan-perusahaan anggotanya yang ingin berinvestasi di luar negeri. Sementara itu, wilayah Kansai di Jepang dikenal memiliki industri perkapalan, termasuk industri mesin kapal, industri radar dan komponen kapal, serta industri elektronik untuk otomotif, seperti sistem navigasi, sistem audio dan baterai mobil yang sangat berkembang. Kedua industri ini merupakan sektor prioritas yang akan dikembangkan di Indonesia.

Sebelumnya, Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan invstasi sektor perkapalan cukup strategis untuk dikembangkan karena memiliki multiplier effect untuk menggerakkan sektor industri lainnya dan berpotensi besar untuk menciptakan lapangan kerja. Menurut Franky, setidaknya ada tiga industri inti di sektor perkapalan, yaitu industri pembuatan kapal (ship building), jasa reparasi kapal (ship repair), dan jasa pemotongan kapal (ship breaking). Belum lagi industri komponennnya yang cukup banyak, khususnya industri baja.

Franky menambahkan, pihaknya optimis industri perkapalan nasional dapat dikembangkan mengingat potensi yang cukup besar. Menurutnya, Presiden Jokowi sudah menegaskan komitmennya untuk mengembangkan industri maritim, seperti yang disampaikan saat berbicara di Rakor KADIN, Senin (25/5) yang lalu.

Selain itu, mengutip data Badan Perencana Pembangunan Nasional, proyeksi kebutuhan kapal di Indonesia mencapai 1.000 unit per tahun, sementara kemampuan galangan saat ini baru mencapai 30% dari jumlah tersebut. Kebutuhan tersebut tidak terbatas pada kapal angkutan barang, tapi juga kapal penumpang, kapal penangkap ikan, kapal patroli, kapal navigasi, dan kapal pesiar. Jumlah docking kapal saat ini baru sekitar 250 unit yang terkonsentrasi di dua pulau, Jawa dan Batam, sehingga diperlukan yang berteknologi canggih dan efisien di wilayah yang tersebar. Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia memperkirakan bahwa potensi bisnis transportasi laut di Indonesia mencapai US$ 20 miliar. Ini belum termasuk potensi ekonomi laut Indonesia yang menjapai US$ 171 miliar.

Pelaku industri perkapalan yang juga Direktur PT Daya Radar Utama, Agus Gunawan, menyatakan mendukung langkah BKPM untuk mengembangkan industri perkapalan nasional. Dia merinci industri yang dapat ikut berkembang seiring berkembangnya industri perkapalan, antara lain: industri besi dan baja, industri pipa, industri panel listrik, industri mesin, industri boiler dan lain-lain. “Potensi penyerapan tenaga kerja sektor ini cukup besar. Perusahaan kami saja, dengan luas 6 hektar dapat menyerap hingga 800 tenaga kerja. Jumlah tersebut masih dapat dikembangkan seiring besarnya potensi industri perkapalan,” jelas Agus.