Beredarnya secara luas Ijazah palsu yang dikeluarkan sejumlah Perguruan Tinggi (PT) di tanah air dan pemilik sertifikat tersebut tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa, hal ini dapat menyebabkan turunnya kualitas Perguruan Tinggi di Indonesia dan buruknya pandangan terhadap pendidikan di indonesia.

Hal tersebut dikatakan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), Muhammad Nasir. Ijazah yang dikeluarkan sejumlah PT, menurut dia, memang diakui ada, tapi pemiliknya yang tidak benar atau ilegal. 

"Sebab, Ijazah yang diterbitkan tersebut benar-benar asli, tapi si pemegang dokumen penting itu dinggap palsu," ujar Nasir.

Dia mengatakan, banyak orang mengaku sebagai lulusan sarjana (S-1) di sebuah PT, namun setelah ditelusuri ke lapangan, dan mereka tidak terdaptar mahasiswa.

"Ini kan aneh, orang yang tidak pernah kuliah, tapi tiba-tiba mengantogi ijazah. Hal ini tentunya didapat dengan cara yang salah," kata Menristek.

Nasir menjelaskan, Kemenristek Dikti akan melakukan penertiban terhadap PT yang sering mengeluarkan atau "menjual" ijazah kepada orang yang memerlukan. Selain itu, juga akan diberikan tegoran pada PT yang tidak mau mengindahkan peringatan tersebut, dan diambil tindakan tegas, sesuai peraturan Pemerintah.

Ketika ditanyakan yang mengeluarkan ijazah palsu itu, apakah PT atau PTS, Menristek mengatakan, tidak mau menjelaskan secara rinci, nama perguruan tinggi dimaksud.

"Namun- nama PT itu, sudah berada di tangan Kemenristek, dan akan mengkaji permasalahan tersebut," ucap dia.

Dia menyebutkan, akibat maraknya ijazah palsu itu, maka institusi pemerintah, pihak swasta dan intansi lainnya melakukan pemeriksaan ekstra ketat bagi orang melamar pekerjaan," ucap dia. 

Bahkan, institusi tersebut memberlakukan secara tegas untuk mengetahui apakah ijazah seseorang itu palsu atau asli.Mereka juga meminta yang asli dan foto copy harus dilegalisir.

"Pemeriksaan secara lengkap ijazah itu, juga diberlakukan di Negara Inggris, karena banyaknya lulusan PT yang dianggap tidak benar," kata Menristek.

Menriatek juga menegaskan akan segera menutup sejumlah perguruan tinggi yang diduga "menjual" ijazah palsu sebagaimana pengaduan dari masyarakat.

"Saya segera mencabut izin dan menutup perguruan tinggi (PT) yang melakukan transaksi jual-beli ijazah dan mengeluarkan ijazah palsu," kata Menristek Dikti Mohamad Nasir kepada wartawan di Jakarta, Minggu. 

Menteri Nasir mengungkapkan hal itu menyikapi pengaduan masyarakat yang masuk ke Menteri Riset Teknologi (Kemenristek) dan Dikti. Berdasarkan pengaduan tersebut, menurut dia, ada sekitar 18 perguruan tinggi yang melakukan praktik jual-beli ijazah dan mengeluarkan ijazah palsu. 

Ke-18 perguruan tinggi tersebut terdapat di wilayah Jabodetabek dan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Salah satu perguruan tinggi dimaksud termasuk sebuah perguruan tinggi di Bekasi.  Perguruan Tinggi tersebut memberikan ijazah sarjana strata 1 (S1) kepada penerimanya yang tidak mengikuti proses perkuliahan. Pihak pengadu melaporkan bahwa mahasiswa hanya mengikuti kuliah setahun dua tahun sudah bisa memperoleh ijazah S1 dengan membayar sejumlah uang.

Selain perguruan tinggi tersebut, berdasarkan pengaduan, ada beberapa perguruan tinggi di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi (Jabodetabek) yang mengeluarkan ijazah palsu S1. "Ijazah palsu adalah ijazah yang diberikan kepada para lulusannya tanpa perlu mengikuti proses perkuliahan yang lazim," ujar Menteri Nasir tanpa menyebut nama perguruan tinggi yang dimaksud karena sedang diinvestigasi oleh tim dari Kemenristek Dikti.

Sementara di Kupang, berdasarkan pengaduan, ijazah S1 para lulusan sebuah universitas tidak diakui. Hal ini terjadi karena ijazah sarjana S1 tersebut ditandatangani oleh rektor yang gelar doktornya dinilai tidak sah.

Rektor salah satu universitas di Kupang mengaku memperoleh gelar doktor (S3) dari Berkeley University di Jakarta, yang merupakan cabang dari Amerika Serikat (AS). Sementara yang di AS dikenal dengan nama University of California, Berkeley. Setelah diteliti, universitas tersebut (Berkeley University cabang Jakarta) pun ternyata tidak pernah ada di Jakarta. 

"Jangankan gelar doktor yang tidak sah, bila ada guru besar yang melakukan plagiasi, maka gelar guru besarnya langsung saya cabut," kata Menteri Nasir.

Sikap tegas ini, menurut Menteri Nasir, diterapkannya dalam rangka merealisasikan program peningkatan kualitas dosen.