Saat ini pemasaran hunian mewah, baik yang berbentuk rumah tapak mewah atau unit apartemen mewah, sedang booming di Jakarta. Berdasarkan hasil survei dari konsultan properti Knight Frank,_Jakarta menduduki peringkat pertama sebagai surga hunian mewah dengan pertumbuhan hunian mewah mencapai 38,1% selama tahun 2012.

Prestasi Jakarta ini mengalahkan kota-kota besar dunia lainnya, seperti Hong Kong, London, Singapura, termasuk New York. Dalam indeks Knight Frank Global Cities disebutkan bahwa Jakarta adalah pemimpin pertumbuhan hunian mewah. Sebagai perbandingan, hunian mewah di kota lain, seperti Bangkok tumbuh 26,1%, Miami tumbuh 21, 1%, Dubai tumbuh 18,3%, dan Shanghai tumbuh 17,4%.

Hunian mewah tidak hanya laris manis di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek), tetapi juga di kota-kota besar lain, seperti Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Medan, Pekanbaru, Palembang, Makassar, Denpasar, dan Balikpapan. Hunian mewah yang dibangun dapat berbentuk rumah tapak (landed house) maupun unit apartemen/kondominium (strata title). Namun, untuk kota yang sering ditimpa gempa bumi seperti Yogyakarta, rumah tapak lebih disukai konsumen.

Sementara rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menurunkan harga jual acuan hunian mewah yang kena Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) bisa menurunkan permintaan 30 hingga 40 persen. Hal tersebut diungkapkan perusahaan konsultan properti ternama Jones Lang LaSalle (JLL) di Jakarta.

Head of Advisory JLL Indonesia Vivin Harsanto menjelaskan sebelumnya harga acuan atautreshold untuk apartemen atau kondominium yang kena PPnBM sesuai Pasal 22 Undang-Undang (UU) Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) adalah Rp 10 miliar. Saat ini, pemerintah telah mengungkapkan wacana untuk menurunkan treshold menjadi Rp 2 miliar.

“Impact-nya itu memang akan cukup besar pada permintaan, karena sebetulnya pasar yang besar adalah untuk properti di harga Rp 2 miliar itu,” kata Vivin di Jakarta, Rabu.

Vivin menjelaskan, saat ini hunian yang dijual dengan harga di atas Rp 10 miliar dikenakan pajak sekitar 35 persen. Angka tersebut terdiri dari 5 persen pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 10 persen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 20 persen PPnBM. 

Turunnya permintaan akibat diturunkannya threshold tersebut menurutnya akan direspons pengembang dengan menyediakan hunian yang luasnya lebih kecil. “Hal tersebut mengakibatkan turunnya harga jual dan berpengaruh pada kualitas hidup penghuni,” kata Vivin.

Apabila pemerintah tetap ingin menurunkan threshold, Vivin menyarankan agar mengacu pada harga jual huniah mewah di kota-kota besar yang merupakan pasar tempat harga tertinggi. Menurutnya sebenarnya threshold sebesar Rp 10 miliar sudah baik sehingga kalaupun akan diturunkan sebaiknya pada harga jual Rp 7 miliar, suatu level harga yang disebut Vivin daya beli para peminatnya tidak akan goyah akibat tarif pajak yang tinggi.

“Karena kalau kita bicara Rp 2 miliar, mungkin di Jakarta sudah tidak termasuk hunian mewah. Kalau kita bicara di Sidoarjo atau Tegal, di sana mungkin disebut mewah, tapi kalau di Jakarta itu sudah masuk konsumsi kelas menengah,” tandasnya.