Jakarta – Sebagai upaya pengendalian inflasi di daerah, Presiden Joko Widodo meminta Pemerintah Daerah (Pemda) bersama pemangku kepentingan terkait di daerah untuk sering-sering melakukan pengawasan di gudang-gudang distributor bahan pangan, di samping Pemda diminta memasukkan anggaran khusus untuk operasi pasar.

NERACA
Saat memimpin Rakornas VI Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Rabu (27/5), Presiden Jokowi didampingi a.l. Gubernur BI Agus Martowardojo dan Menkeu Bambang PS Brodjonegoro, mengungkapkan sejumlah problem yang mempengaruhi inflasi dengan beberapa usulan perbaikannya ke depan.

“TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) harus melibatkan kejaksaan dan kepolisian serta Bank Indonesia (BI) di daerah. Dan sesering mungkin terjun ke lapangan, gudang-gudang besar distributor, mereka nimbun tidak, barangnya terlalu banyak tidak,” ujar Jokowi.  

Dengan begitu, lanjut Jokowi, distributor dan pemilik gudang di daerah merasa diawasi oleh pemerintah dan segan untuk melakukan penimbunan. “Jangan sampai mereka merasa tidak diawasi, lalu menimbun barang dan mempermainkan harga,” tutur dia,  

Presiden pada kesempatan itu berharap target inflasi tahun 2015 sebesar empat plus- minus satu persen dapat tercapai melalui berbagai upaya bersama berbagai pihak. "Target empat plus minus satu persen bisa dicapai kalau dilakukan bersama, termasuk oleh pemerintah daerah," ujarnya.

Dia menyebutkan masalah inflasi sebagian besar hanya berkaitan dengan masalah distribusi, stok dan harga komoditas barang dan jasa. Selain itu, pemerintah akan membenahi tata niaga berbagai komoditas.

"Pemerintah juga akan membuat pasar lelang, sehingga harga yang terjadi mencerminkan harga yang sesungguhnya berdasar permintaan dan penawaran,” ujarnya seperti dikutip Antara.

Presiden mengatakan, dengan adanya pembenahan tata niaga dan pasar lelang maka produsen, dalam hal ini petani, akan menikmati keuntungan yang selama ini lebih banyak dinikmati tengkulak.

Sementara mengenai peran Bulog agar tidak hanya sebagai penyangga beras, Jokowi mengatakan perlu waktu untuk menjadikan Bulog berperan lebih besar. "Kalau berbagai upaya itu berhasil, itu akan menekan inflasi banyak sekali," ujarnya.

Anggaran Khusus

Pada bagian lain, Jokowi menekankan di hadapan peserta Rakornas TPID bahwa ke depan, daerah harus memasukkan anggaran khusus untuk operasi pasar. Anggaran tersebut digunakan untuk mengendalikan inflasi melalui operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan Kepolisian.

"Itu penting sekali. Contohnya Jawa Timur, dianggarkan itu tapi enggak diberikan pada barang tapi subsidi angkutannya. Saya harap semua wilayah bisa menganggarkan," ujarnya.

Tidak hanya itu. Jokowi melihat, masih ada daerah yang angka inflasinya masih tinggi, misalnya Merauke hingga 12%. "Hati-hati untuk daerah yang berkontribusi tinggi terhadap inflasi, harus lihat apa yang menyumbang inflasi di daerah tersebut," ujarnya.

Presiden menyatakan apalah artinya jika pemerintah mengejar target pertumbuhan tinggi kalau tidak dibarengi dengan pengendalian inflasi. Jokowi mengaku berkali-kali mengingatkan dalam setiap pertemuan, baik dalam rapat kabinet maupun dengan kepala daerah, pertumbuhan ekonomi memang penting, namun pengendalian inflasi juga sangat penting.

"Karena percuma pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5%,  namun inflasi misalnya melonjak ke level 12%, itu tidak ada artinya," ujarnya.

Menurut Jokowi, keduanya harus seimbang. Jika pertumbuhan bisa mencapai angka lima persen, inflasi juga harus ditekan di bawah lima persen, karena dengan begitu dampak ke masyarakat dalam membeli barang-barang kebutuhan bisa dinikmati dengan harga yang terjangkau.

Lebih lanjut, untuk bisa menekan inflasi maka dari itu Pemerintah fokus masalah pembenahan infrastruktur. "Kenapa? Karena dengan infrastruktur nantinya akan bisa kita tekan harga-harga, kalau transportasi murah harga akan murah," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Presiden mengungkapkan sejumlah daerah yang masuk dalam kategori kota tertinggi dan terendah inflasinya. Untuk daerah dengan inflasi tertinggi adalah Belitung (13,15%), Merauke (12,31%), Tarakan (11,91%), Tual (11,48%), dan Padang (11,9%).  

"Ada yang masih 12% inflasinya. Inilah pemerintah pusat melihat berarti infrastruktur perlu diperbaiki sehingga inflasi di Merauke bisa lebih baik," ujarnya.  

Sedangkan untuk daerah dengan inflasi terendah adalah Maumere (4,0%), Manokwari (5,69%), Gorontalo (6,14%), Metro (6,5%), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (6,59%).  "Ada kota-kota yang inflasinya rendah, kota-kota inilah yang saya kira akan memengaruhi inflasi nasional kita," ujar Presiden.

Menurut catatan pemerintah, komoditas penyumbang inflasi tertinggi adalah pada komoditas beras (4,02%), daging ayam (1,11%), daging sapi (0,65%), cabai merah (0,35%), dan bawang merah (0,48%).  

Presiden juga memberikan penghargaan pada daerah dengan TPID terbaik dan berprestasi tahun 2014. Adalah provinsi dengan TPID terbaik 2014: Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk kabupaten/kota dengan TPID terbaik 2014: Kabupaten Jember, Kota Medan, dan Kota Pontianak. Sedangkan untuk TPID berprestasi 2014 tingkat kabupaten/kota adalah Kabupaten Malang, Kota Tebing Tinggi, dan Kabupaten Takalar.

Menurut Gubernur BI, pencapaian inflasi yang terkendali pada tahun lalu sebesar hanya satu digit, yaitu 8,36% sebagai suatu keberhasilan pemerintah. "Pascareformasi subsidi yang ditempuh akhir 2014. Laju inflasi dijaga sedikit lebih rendah dari 2013 yang sebesar 8,38%. Penurunan laju inflasi berlanjut di kuartal I-2015 sebesar 6,3%, walau (inflasi) April 6,79% yoy," ujar Agus.

Dia menambahkan, kenaikan di April merupakan dampak kenaikan BBM pada akhir Maret 2015. Kendati terkendali, dibandingkan inflasi di negara-negara kawasan, inflasi Indonesia termasuk yang paling tinggi.

"Di April kita 6,79%, tapi Filipina 2,2%, Malaysia 0,39%, bahkan Thailand deflasi minus 1% dan Singapura minus 0,3%,” ujarnya.

Sementara di tingkat daerah, peran besar pengendalian inflasi dilakukan melalui banyak kegiatan TPID yang diarahkan sebagai upaya menjaga inflasi dengan 4K, yaitu ketersediaan barang jasa, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Ke depannya, Agus mengatakan sasaran inflasi pemerintah adalah sebesar 4 plus minus 1 persen pada 2015-2017, dan 3,5 plus minus 1 persen pada 2018. "Ini tantangan yang besar. Insya Allah dengan TPID, kita akan seperti negara-negara ASEAN dengan inflasi yang rendah dan stabil," ujarnya.

Agus mengakui ada beberapa kendala struktural di sektor riil yang tidak bisa menjaga stabilisasi harga. Pertama, menurut dia adalah terbatasnya kapasitas produksi dalam negeri khususnya produk pangan strategis.

"Karena luas lahan yang menyusut, mari kita jaga agar konversi lahan sawah menjadi pemukiman dapat dicegah. Agar pembagunan manufaktur di industrial estates didesain dan manfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif untuk pangan," ujarnya. bari/mohar/fba