NERACA

Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menargetkan tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilakukan oleh pejabat Eselon I, II dan III ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mencapai 100 persen.

"Untuk sekarang tingkat wajib lapor LHKPN di Jabar telah mencapai 92 persen, dan itu akan kami tingkatkan terus hingga 100 persen. Semoga saja akhir bulan Mei ini bisa mencapai hingga 100 persen," kata Plt Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa di Bandung, Rabu (27/5).

Untuk mencapai target tersebut, lanjut Iwa, pihaknya meminta seluruh kabag keuangan dan kasubag keuangan di lingkungan pemprov Jabar untuk melaporkan harta kekayaannya."Kami juga melakukan perluasan objek penyelenggara negara pada LHKPN. Sehingga dari yang semula wajib lapor itu hanya pejabat Eselon I, II dan III maka sekarang seluruh auditor yang ada di ekspektorat provinsi jawa barat wajib melaporkan HLKPN," ujar dia.

Dia pun menuturkan para direksi, komisaris, dan pejabat BUMD di lingkungan Pemprov Jawa Barat juga diwajibkan membuat pelaporan."Mereka harus sesegera mungkin, jadi untuk memudahkan penyampaian LHKPN ini kita sudah membentuk tim," ujar dia.

Susunan struktur dari tim tersebut adalah sekda menjadi pengarah tim, ketua koodinasinya dijabat oleh asisten administrasi, wakil ketuanya inspektur provinsi, lalu sekertarisnya dijabat oleh kepala badan kepegawaian Provinsi Jabar.

"Ini karena terkait persyaratan administrasi. Misalnya ada pejabat mau promosi, nah LHPKN-nya sudah dilaporkan belum, kalau belum terpaksa beliau tertunda. Baru setelah ada LHKPN bisa diikut sertakan untuk peningkatan promosi," katanya.

Menurut dia, untuk kesekretariatan LHKPN itu ada di bidang pengembangan karir dan hal tersebut untuk memantau ada keterkaitan pengembangan karir. Ant