NERACA

Jakarta – Masalah pembebasan lahan dan perizinan masih saja mengganjal realisasi megaproyek penyediaan tenaga listrik 35.000 MW yang tengah dikerjakan oleh pemerintah. Jika kedua masalah itu dapat lekas diatasi, Presiden Joko Widodo yakin megaproyek 35 ribu MW itu juga cepat terealisasi.

Menurut Presiden, pada Rakornas VI Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Rabu, penyediaan listrik dengan angka 35.000 MW itu sebenarnya bukan target semata dari pemerintah, tetapi merupakan kebutuhan di Indonesia yang harus tersedia. Apalagi, hingga sekarang baru ada 50.000 MW, sehingga Presiden optimis megaproyek itu dapat tercapai.

Itu sebabnya, Presiden Jokowi meminta agar daerah tidak terpaku pada proyeknya saja tetapi harus melihat dampak lanjutan dari adanya pasokan energi yang memadai. Terkait dengan pembebasan lahan untuk proyek listrik itu, Kepala Negara meminta pemerintah daerah ikut berperan dalam merealisasikannya. Yang juga penting, menurut Presiden, birokrasi perizinan juga harus dipotong agar tidak terlalu lama dan rumit.

Dampak dari proyek itu diyakini bakal signifikan dalam memberikan fasilitas penerangan listrik di desa, industri mikro dan kecil juga bisa berproduksi dan berkembang. Juga sektor pariwisata tidak mungkin berkembang tanpa adanya pasokan listrik yang memadai, misalnya perhotelan. Menurut dia, kekurangan pasokan listrik dari kebutuhan harus dikejar. Kalau tidak dapat angka 35 Ribu MW, jangan harap pertumbuhan ekonomi akan baik.

Secara terpisah, pada kesempatan lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui banyak investor lokal dan asing tertarik untuk bersama-sama membangun proyek infrastruktur ketenegalistrikan 35 ribu megawatt. Wapres mengatakan, investor lokal dan asing dalam proyek tersebut berminat dalam pendanaan dan perizinan.

Wapres Kalla mengakui biaya untuk membangun pembangkit sebesar itu memang tidak sedikit, yaitu setidaknya membutuhkan dana sekitar Rp450 triliun, mengingat setiap satu megawatt diperlukan dana kurang lebih US$ 1,5 juta. Sehingga 35.000 megawatt itu berarti US$ 35 miliar (Kurs Rp 12.000/US$, maka didapat angka kira-kira Rp450 triliun.

Sementara ekonom Faisal Basri menilai proyek pembangunan pembangkit listrik sebesar 35.000 megawatt bukan program yang rasional, bahkan merupakan mimpi. Menurut dia, memang, mungkin saja bisa membangun pembangkitnya, tapi harus membangun 42.000 kilometer transmisi, yang berarti lebih panjang dari diameter ekuator.

Faisal menjelaskan, kapasitas pembangkit listrik saat ini yang sebesar sekitar 43-45 ribu megawatt merupakan hasil kerja yang memakan waktu sangat lama, bahkan sejak zaman kolonial Belanda. Apabila pemerintah mencanangkan program pembangkit listrik sebesar 35.000 megawatt yang diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun akan sangat sulit dilakukan. Menyelesaikan proyek sebesar itu, kata dia, dalam lima tahun harus menambah pegawai juga. Tidak bisa dicetak begitu saja dalam waktu sekejap.

Data dari PT PLN menyebutkan, saat ini pemerintah mencanangkan program infrastruktur pembangkit listrik sebesar 35.500 megawatt, dengan tahapan konstruksi mencapai 7.400 megawatt. Tahap konstruksi dilakukan di sejumlah wilayah seperti Sumatera 2.586 megawatt, Kalimantan 981 megawatt, Jawa-Bali 2.972 megawatt, Nusa Tenggara 276 megawatt, Sulawesi 479 megawatt, Maluku 50 megawatt, dan Papua 68 megawatt. Untuk menopang pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7%, maka diperlukan pertumbuhan kebutuhan listrik sebesar 8,8%, dan target rasio elektrifikasi mencapai 97,4%. munib