Gagalnya Raih Opini WTP - Aset Kerap Jadi Kendala Pemkot Sukabumi

NERACA

Sukabumi- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi Faisal Anwar Bagindo menilai, permasalahan aset selalu menjadi kendala untuk meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini diinginkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi.

"Setiap tahunya masalah aset selalu menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Makanya ditahun 2015 DPRD ingin Pemkot Sukabumi segera menata aset yang baik. karena penghargaan WTP tersebut tidak lepas juga peran dari DPRD Kota Sukabumi," ujarnya kepada Neraca, Rabu (27/5).

Menurut dia, hambatan yang paling utama dalam aset tersebut yaitu dalam penyusunan administrasi tentang aset. Seharusnya perhitungan aset itu dilakukan secara detail dan lebih terperinci."Dalam penyusunan aset itu harus harus diperhitungkan secara per item tidak hanya segumpal saja," ujar Faisal.

Selain itu, lanjut Faisal, permasalahan waktulah yang menjadi kendala dalam melakukan inventalisir aset, ditambah dengan kekurangan personil atau sumber daya manusia dibidang aset."Setiap tahun pengadaan barang terus bertambah dan ada juga yang di deum karena lima tahun sudah habis. Nah, waktu yang diperlukan itu cukup banyak, sementara personil terbats," ungkap dia.

Dirinya menjelaskan inilah persoalan yang harus bisa dipecahkan oleh Walikota Sukabumi bersama jajarannya untuk memperbaiki kredit poin penilaian WTP di bidang inventalisir aset."Saya berharap, pemerintah bisa menambah personil dibagian aset agar pengerjaan yang memerlukan waktu lama bisa ditunjang oleh personil yang banyak. Meskipun ada moratorium PNS oleh pemerintah pusat, akan tetapi walikota bisa memanfaatkan pekerja Tenaga Harian Lepas (THL) dengan catatan ada batasan. Artinya jangan sampai THL itu menuntut pengabdianya menjadi PNS terkecuali walikota mempunyai solusi lain," jelasnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi Hanafie Zain mengungkapkan, semua persoalan aset tersebut adalah berkaitan dengan neraca, maksudnya kondisi pembukuan di lapangan harus cocok."Seperti ada aset yang sudah dihapuskan tapi tidak dihapuskan, dan didalam pembukuan neraca aset tersebut masih ada, atau ada aset yang baru beli tapi belum dimasukan dalam pembukuan. Artinya ada perbedaan dalam pembukuan neraca dan eksisting, dan itu yang sedang kita benahi," ujarnya. Arya

 

BERITA TERKAIT

Calon Ketua PWI Jaya Iqbal Irsyad Kuatkan Koordinasi bersama Tim

NERACA Jakarta - Calon Ketua PWI Jaya periode 2024-2029, Iqbal Irsyad, bersama Calon Ketua DKP PWI Jaya, Berman Nainggolan, serta…

Fitur Sosial Media Ada di e-Commerce, Apakah Melanggar?

NERACA Jakarta - Mendekati tenggat waktu yang telah ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yakni hingga April 2024, dikabarkan bahwa proses integrasi…

Ayo Kejar Reward Melalui Western Union bjb

NERACA Bandung - bank bjb terus melakukan inovasi berupa program yang memberikan kemudahan dan keuntungan bagi nasabah. Paling anyar, bank…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Calon Ketua PWI Jaya Iqbal Irsyad Kuatkan Koordinasi bersama Tim

NERACA Jakarta - Calon Ketua PWI Jaya periode 2024-2029, Iqbal Irsyad, bersama Calon Ketua DKP PWI Jaya, Berman Nainggolan, serta…

Fitur Sosial Media Ada di e-Commerce, Apakah Melanggar?

NERACA Jakarta - Mendekati tenggat waktu yang telah ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yakni hingga April 2024, dikabarkan bahwa proses integrasi…

Ayo Kejar Reward Melalui Western Union bjb

NERACA Bandung - bank bjb terus melakukan inovasi berupa program yang memberikan kemudahan dan keuntungan bagi nasabah. Paling anyar, bank…