NERACA

Sukabumi - Selama tahun 2014, jumlah investasi di Jawa Barat (Jabar) merupakan nilai investasi yang terbesar di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan penenaman modal dan Perizinan terpadu (BPMPT) Provinsi Jabar, nilainya mencapai Rp90 triliun sampai dengan Rp96,3 triliun.

"Tingginya nilai investasi itu berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). untuk tahun 2015, investasinya ditargetkan menjadi Rp115 triliun sampai Rp120 triliun atau naik sekitar 15 persen," ungkap Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat Dadan M. Ma'soem di sela-sela kegiatan Focus Discusion Group yang dilaksanakan di salah satu Hotel Jalan Surya Kencana kota Sukabumi, (27/5)

Lebih lanjut dia mengungkapkan, wilayah kontributor terbesar dari realisasi nilai investasi yang diperoleh selama ini diantaranya berasal kawasan industri yang terdapat di daerah Bekasi, Karawang, maupun Purwakarta. Apalagi jika nanti Tol Cikampek-Palimanan (Cikapali) sudah beroperasi, dirinya sangat optimistis perkembangan nilai investasi akan semakin besar."Keberadaan jalan Tol Cikapali tentunya akan berdampak besar terhadap nilai investasi," tukasnya.

Saat ini, kata dia, BPMPT Provinsi Jawa Barat terus melakukan upaya untuk menggenjot nilai investasi. Satu di antaranya dengan memperkuat empat gerai pelayanan perizinan yang tersebar di wilayah Bogor, Cirebon, Garut, dan Purwakarta.

"Peningkatan pelayanan itu merupakan bentuk komitmen kuat untuk mewujudkan kemudahan perizinan paralel kepada masyarakat," tutur Dadan.

Penguatan pelayanan perizinan di empat gerai tersebut tak terlepas adanya perubahan kebijakan Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasalnya, dalam undang-undang tersebut diatur perubahan beberapa perizinan yang diambilalih oleh pemerintah provinsi."Misalnya rencana pengambilalihan SMA dan SMK oleh pihak provinsi," terangnya.

Banyak inovasi yang mesti terus dilakukan BPMPT agar penguatan layanan perizinan di empat gerai di Bogor, Cirebon, Garut, dan Purwakarta itu bisa maksimal. Penguatan akan didukung oleh pelayanan perizinan online yang rencananya akan digulirkan pada Agustus 2015."Dengan adanya pelayanan perizinan online tersebut, maka pemohon perizinan atau calon investor tak perlu repot-repot datang ke Bandung atau gerai untuk mendapatkan pelayanan. Mereka cukup melakukan pendaftaran dari mana saja yang bisa diakses secara online," sebutnya.

Dadan pun meyakini adanya sistem perizinan pararel berpola menyinergikan kebijakan dan pelayanan perizinan serta penanaman modal antar pemerintah kabupaten/kota dengan sistem pemerintah provinsi, maka setiap calon investor akan mendapatkan kemudahan informasi dan perizinan. Bahkan, sistem perizinan pararel ini bisa menjadi salah satu solusi menyikapi permasalahan yang timbul sebagai dampak terbitnya UU Nomor 23/2014 serta persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

"Apalagi saat ini Jawa Barat menjadi barometer bagi provinsi lain dalam hal pelayanan perizinan yang berdampak meningkatnya iklim investasi," tandasnya.

Sebelumnya, Dadan mengatakan provinsi Jabar menargetkan angka investasi Rp100 triliun pada 2015. Hal ini dinilai realistis mengingat besarnya daya tarik Jabar bagi investor, baik dalam maupun luar negeri. Pihaknya optimistis mampu mencapai target tersebut, meski saat ini baru saja terjadi kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi, upah minimum, dan tarif dasar listrik. Arya