Banggar DPR Berpotensi "Ganggu" RAPBN 2012

NERACA

Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR disebut-sebut menolak membahas RAPBN 2012 lantaran beberapa pimpinannya dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akibatnya, penolakan Banggar tersebut dinilai berbagai kalangan sebagai sikap arogan. Karena buntut penghentian pembahasan RAPBN 2012 berpotensi menggagalkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia

“Mereka bisa dituduh penghambat pertumbuhan ekonomi. Sehingga berdampak pada gagalnya target pencapaian pembangunan dan mengabaikan kesejahteraan rakyat,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Febridiansyah usai diskusi “Ada Apa Dibalik Pimpinan KPK” di DPR, Kamis (22/9)

Aktifvs anti korupsi ini tetap mendesak Banggar DPR menjalankan tugas dan fungsinya. ”Mereka tetap harus menjalankan tugas. Mereka punya kewajiban menjalankan anggaran. Masa baru dipanggil sekali oleh KPK, sudah sensitif,” tambahnya

Karena, menurut dia, KPK bebas memanggil setiap anggota DPR yang bermasalah. Bahkan KPK bisa memeriksa siapa saja. Oleh karena itu, harusnya pimpinan DPR segera mengundang pimpinan fraksi untuk menyelesaikan persoalan ini. ”Ini persoalan serius,” tegasnya.

Sikap Banggar ini tentu akan menjadi pukulan telak buat DPR dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, ulah Banggar yang menolak membahas RAPBN 2012, bisa dianggap nelanggar sumpah jabatan. ”Kalau tidak mau rapat, lebih baik mundur saja. Ini harus jadi perhatian penuh partai yang anggotanya ada di Banggar. Parpol harus memberi sanksi," paparnya.

Dengan demikian, jika tidak ada pembahasan, maka untuk tahun 2012 menggunakan anggaran tahun sebelumnya. Sehingga, tidak ada perubahan anggaran atau peningkatan untuk APBN 2012. Akibatnya, dana yang dikucurkan nantinya hanya untuk daerah-daerah itu saja. Padahal kan banyak daerah yang juga membutuhkannya.

Senada dengan Febridiansyah, peneliti Indonesian Budget Center (IBC) Arif Nur Alam menilai kalau Banggar harus segera diselidiki, karena kinerja mereka dianggap dapat membuat percepatan perekonomian serta pembangunan infrastruktur disejumlah daerah mengalami kemacetan. ”Banyaknya calo anggaran didalamnya membuat Banggar tak ubahnya semacam proyek untuk para oknum politisi,” ujarnya kepada Neraca, kemarin.

Lebih jauh dia memaparkan, Banggar DPR sebenarnya dibuat untuk merancang setiap anggaran yang dibutuhkan oleh daerah yang perlu mendapatkan anggaran, akan tetapi masalahnya semakin parah karena Banggar menjadi tempat praktik korupsi yang nyata, Tak hanya itu, banyaknya calo anggaran juga menyebabkan macetnya aliran dana ke sejumlah daerah di Indonesia. ”Itulah penyebab aliran dana macet ke daerah-daerah yang membutuhkan,” jelasnya.

Bubarkan Banggar

Secara terpisah, pimpinan Fitra Uchok Sky Khadafi mengatakan, kalau Banggar saat ini sedang melakukan bargaining, mereka ingin menunjukkan kekuasaannya karena merasa kebal hukum. Akibatnya, baru dipanggil sekali oleh KPK saja sudah ”ngambek”. ”KPK kan hanya ingin melihat apa yang dikerjakan Banggar terkait persoalan anggaran. Perilaku arogan seperti ini dilihat masyarakat,” jelasnya.

Jelas, sikap pimpinan Banggar yang seperti ini jelas sangat merugikan. Secara langsung artinya mereka menjadi penyebab kekacauan perekonomian Indonesia. Akibatnya, pembangunan bisa terhambat. ”Sekarang kan mereka ngambek, nggak mau mengerjakan APNB 2012. Artinya kalau itu (APBN 2012) tidak selesai, mau tidak mau terpaksa memakai yang 2011. Beberapa pembangunan atau program bisa tidak jalan,” kata dia.

Sebab itu dia meminta agar DPR bertindak cepat. Mungkin untuk saat ini Banggar tidak mungkin untuk dibubarkan. Yang bisa dilakukan adalah mengganti komposisi (orang-orang) Banggar saat ini. Keluarkan saja yang bermasalah, paling tidak sampai APBN 2012 selesai. ”Kalau masih tetap arogan seperti ini, ya bubarkan saja. Tugasnya dikembalikan lagi ke komisi (DPR), dan pembahasan APBN diserahkan ke ketua,” jelasnya.

Bahkan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengaku kecewa sikap Banggar DPR yang dinilainya telah mengabaikan Undang-Undang. "Menurut saya APBN adalah kewajiban, undang-undang untuk kita jalankan oleh sebab itu saya mengimbau kawan-kawan saya di Kemenkeu yang merupakan ujung tombak dengan Bappenas untuk mengajak DPR menyelesaikan itu karena ini penting dalam menjaga APBN kita harus ada sesuai dengan UU di Oktober ini," katanya di Jakarta, kemarin.

Oleh karena itu, Hatta meminta kepada anggota Banggar DPR untuk memisahkan masalah pemeriksaan KPK dengan penyelesaian amanat Undang-Undang untuk menyelesaikan RAPBN pada Oktober 2011. "Itu pisahkan, itu persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kekonstitusional kita yaitu, satu hak budget dengan menyelesaikan APBN. Mudah-mudahan, saya yakin spirit-nya kawan-kawan di DPR juga ingin menyelesaikan itu," tambahnya.

Hatta juga menegaskan pembahasan RAPBN ini harus selesai pada Oktober ini, sesuai dengan UU APBN. Untuk itu, dia juga meminta Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas bisa turut mengajak anggota Banggar DPR untuk tetap fokus menyelesaikan tugasnya. iwan/vanya/ahmad/cahyo

Related posts