NERACA

Jakarta - Pemerintah tengah mematangkan proyek-proyek infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) sebelum ditawarkan kepada swasta. "Proyeknya sedang disiapkan betul, agar sudah benar-benar siap tender. Misalnya, dari sisi studi kelayakan, proyek itu harus dipastikan sudah mumpuni dan siap ditawarkan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil di kantornya Jakarta, Selasa (26/5).

Pemerintah, ujar Sofyan, ingin memastikan proyek-proyek KPS yang terdaftar dalam "Public Private Partnership (PPP) Book" tersebut siap, sebelum ditawarkan kepada swasta. Hingga saat ini, kata dia, pemerintah masih mengalkulasi kebutuhan investasi "PPP Book" itu. Sofyan juga mengatakan, dirinya tidak menetapkan target untuk peletakkan tiang pancang pertama pembangunan proyek KPS. "Kami tidak akan bicara target 'groundbreaking', tapi yang penting kita persiapkan proyek-proyek itu dengan baik," kata dia.

Total kebutuhan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur seperti yang pernah diungkapkan Direktur Kerja Sama Pemerintah Swasta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bastari Pandji Indra adalah sebesar Rp4.796 triliun dalam kurun 2015-2019. Dukungan pendanaan dari swasta diharapkan mencapai 36,52 persen atau Rp1.751 triliun dan BUMN Rp1.066 triliun atau 22,23 persen. Sisanya, Rp1.433 triliun atau 29.88 persen dari APBN dan Rp545,3 triliun atau 11,37 persen dari APBD.

Salah satu proyek prioritas yang rencananya dapat dibiayai melalui skema KPS adalah proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 65,06 kilometer. Proyek KPS dipayungi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof A. Chaniago mengaku yakin investasi swasta melalui skema (KPS hasil revisi, akan mampu menutupi kekurangan anggaran pemerintah untuk membangun infrastruktur. Andrinof mengatakan skema KPS atau lebih dikenal dengan "Public Private Partnership (PPP)" telah rampung disempurnakan dan akan optimal menarik investasi swasta. "Pendanaannya akan dari sumber sumber yang bisa dikerjasamakan swasta. Kita sudah rancang kriterianya," kata Andrinof.

Dia mengatakan, investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur strategis di luar Pulau Jawa. Sementara pembangunan infrastruktur di dalam Pulau Jawa akan ditawarkan kepada investor swasta karena memiliki sisi keuntungan yang tinggi. "2016, investasi pemerintah lebih banyak di daerah. Yang memiliki sisi ekonomi akan dikerjakan swasta," kata dia.

Dari rencana pemerintah sebelumnya, total kebuthuan investasi untuk infrastruktur pada 2015-2019 sebesar Rp5.519,4, di mana sekitar Rp2.215 triliun atau 40,14 persen dari APBN, dan Rp1.692 triliun atau 30,6 persen dari swasta. Sedangkan sisanya dari APBD dan BUMN.