NERACA

Jakarta - Pemerintah diminta untuk segera merealisasikan pembangunan bank khusus sektor infrastruktur guna memperlancar pinjaman yang dikucurkan oleh pihak perbankan dalam rangka mendanai proyek infrastruktur di berbagai daerah. "Saat ini bank-bank tidak mau memberikan pinjaman perbankan yang lebih fleksibel. Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) mendukung segera direalisasikan ide bank infrastruktur dan industri," kata Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia, seperti dilansir kantor berita Antara, Selasa (26/5).

Menurut Bahlil, pembentukan bank khusus infrastruktur sangat mendesak mengingat masih banyaknya kesukaran dari bank untuk memberikan pinjaman sehingga beragam sumber pendanaan sektor infrastruktur biasanya berasal dari sumber-sumber dana jangka pendek. Ia mengingatkan bahwa total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur periode tahun 2015-2019 mencapai Rp5.519 triliun. Jumlah itu, ujar dia, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan dari pihak swasta.

Sementara itu, Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Hipmi Irfan Anwar mencontohkan Republik Rakyat Tiongkok memiliki China Development Bank (CDB). "Bahkan CDB mampu mengemban tugas sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran saat Olimpiade Beijing," ungkap Irfan.

Untuk itu, menurut dia, CDB juga memiliki andil dalam menyukseskan pembangunan infrastruktur di Republik Rakyat Tiongkok yang pertumbuhan ekonominya kini memukau dunia. Ia mengungkapkan bahwa CDB saat ini sudah membiayai 4.000 proyek infrastruktur dan industri yang digagas pemerintah Tiongkok. Selain itu, lanjutnya, CDB dinilai mampu beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan jangka panjang dan mengakomodasi kebutuhan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur pemerintah.

Sebelumnya, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) siap mendukung penyediaan komponen lokal yang dibutuhkan sektor infrastruktur guna memperbaiki pelemahan ekonomi nasional saat ini. "Dengan perlambatan ekonomi seperti saat ini, maka Hippi bisa berperan secara aktif dalam mendukung perekonomian nasional," kata Ketua Bidang Perdagangan Badan Pengurus Pusat Hippi Hardini Puspasari di Jakarta, Senin.

Menurut Hardini, hal tersebut di antaranya dengan menyiapkan produk-produk lokal berkelas untuk mendukung proyek pemerintah di Tanah Air. Misalnya, dengan menyiapkan komponen-komponen lokal bagi sektor infrastruktur pemerintah seperti semen produk dalam negeri dan besi baja nasional.

Apalagi saat ini pemerintah tengah mempercepat pembangunan proyek infrastruktur di seluruh Indonesia. "Intinya, infrastruktur menjadi sektor primadona saat ini di Indonesia," katanya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah memperkirakan alokasi anggaran infrastruktur mencapai Rp5.619 triliun.