Di tengah kondisi pelemahan ekonomi Indonesia saat ini, sebagian besar warga kini  gusar memikirkan melambungnya harga beras di hampir seluruh wilayah, padahal stok beras dikatakan cukup. Harga beras yang tidak turun sejak awal tahun ini makin membuat beban hidup masyarakat kecil makin tertekan. enaikan harga beras di kisaran 10%-20% jelas di luar kewajaran.

Persoalan lainnya adalah semakin memburuknya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang mencapai Rp 13.000 dan neraca transaksi berjalan Indonesia yang mengalami defisit beberapa waktu terakhir. Defisit neraca ini memunculkan spekulasi dari sebagian kalangan akan adanya kemunduran ekonomi sebagai ancaman pemerintahan. Ancaman ini tentu berpotensi negeri ini menjadi "darurat ekonomi". Padahal, seharusnya Indonesia mampu memanfaatkan momentum depresiasi rupiah tanpa menaikkan suku bunga BI Rate hingga 7%, yang akhirnya dapat menimbulkan masalah baru di kalangan pengusaha.

Selanjutnya, masih buruknya neraca transaksi berjalan ini direspon negatif oleh investor asing. Akibatnya investasi langsung ke Tanah Air menurun, karena pemilik modal menarik dananya ke luar negeri. Arus modal keluar ini akan menyebabkan cadangan devisa nasional turun. Implikasinya Bank Indonesia berpotensi akan meningkatkan suku bunga secara signifikan pada situasi ini.

Para ahli ekonomi mencatat bahwa hal yang menyebabkan darurat ekonomi, salah satunya akibat korupsi sistemik yang dilakukan para pejabat publik. Salah satu bentuk yang paling umum, penyuapan pejabat pemerintah menimbulkan biaya transaksi tinggi dan cenderung memperburuk situasi orang miskin yang biasanya kurang mampu untuk membayar dan kecil kemungkinan memiliki koneksi politik untuk membantunya. Hasilnya, pola kesenjangan pendapatan yang sudah mengakar menjadi lebih sulit untuk diatasi.

Pada tahun ini kami mengkhawatirkan akan menimbulkan sedikit kebisingan dan kegaduhan ekonomi. Sedikit-banyak hal ini akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Indonesia telah mengalami darurat beras yang diakibatkan gagal panen disejumlah daerah. Tentu akan terasa mengenaskan sekiranya hanya bertumpu pada aspek peningkatan produksi dan produktivitas semata.

Bukankah peluang untuk memperkecil angka kehilangan pascapanen masih bisa kita lakukan? Bayangkan, bila kita bersusah payah untuk meningkatkan produksi sekitar 5%, namun kehilangan panen masih di atas angka 12%, bukankah akan lebih pas jika kita mampu menekan kerugian sekitar 3%-4%, sehingga kita tidak terlalu sibuk hanya meningkatkan produksi dan produktivitas beras.

Riset yang dilakukan Lembaga Pemantau dan Informasi Kebijakan Publik (LPIKP) menunjukan bahwa saat ini Indonesia memasuki tahap rawan pangan. Pasalnya, saat ini terdapat 100 Kabupaten dari 346 Kabupaten yang memiliki kerentanan terhadap pangan. Hingga saat ini kondisi Indonesia sangat mengkhawatirkan yang ditunjukkan dengan tingginya ketergantungan pada impor pangan.

Hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memiliki misi untuk membangun integrasi ekonomi regional pada 2015, termasuk kebebasan lebih dalam pergerakan barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil antar negara anggota. Indonesia mungkin akan mendapatkan manfaat lebih dari MEA, hanya jika kita dilihat sebagai tempat yang ramah untuk bisnis dan investasi, dibanding destinasi menarik lainnya di kawasan, seperti Singapura dan Malaysia.

Jadi, Pemerintahan Jokowi-JK harus menempatkan kedaulatan ekonomi sebagai prioritas kebijakan lima tahun mendatang. Penguatan ekonomi di Indonesia bisa dijalankan apabila negara konsisten menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945. Kedaulatan ekonomi bukan saja akan meningkatkan kesejahteraan dan memberantas kemiskinan, kebijakan ini juga mencerminkan pemenuhan atas realisasi Nawa Cita yang harus dijabarkan oleh para menterinya secara konsisten dan bertanggung jawab.